Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.010/2018.https://economy.okezone.com/read/2019/01/15/20/2004393/pemerintah-diminta-tunda-aturan-pajak-e-commerceidhttps://economy.okezone.com/read/2019/01/15/20/2004393/pemerintah-diminta-tunda-aturan-pajak-e-commercehttps://economy.okezone.com/read/2019/01/15/20/2004393/pemerintah-diminta-tunda-aturan-pajak-e-commerceSelasa 15 Januari 2019 03:41 WIBJamilahIlustrasi: Foto Shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2019/01/14/20/2004393/pemerintah-diminta-tunda-aturan-pajak-e-commerce-hrOkvHhHlP.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Menanggapi hal ini, Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) meminta Kementerian Keuangan untuk menunda peraturan baru ini. Tercatat, aturan pajak e-commerce ini akan diberlakukan 1 April 2019. "Kita menghawatirkan dengan pemberlakuan PMK 210 akan adanya entry barrier sehingga mengurungkan niat bagi orang yang ingin mengembangkan usahanya," ujar Ketua Umum IdEA Ignatius Untung. Baca Selengkapnya: Asosiasi Minta Aturan Pajak E-Commerce Ditunda JAKARTA - Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Menanggapi hal ini, Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) meminta Kementerian Keuangan untuk menunda peraturan baru ini. Tercatat, aturan pajak e-commerce ini akan diberlakukan 1 April 2019. "Kita menghawatirkan dengan pemberlakuan PMK 210 akan adanya entry barrier sehingga mengurungkan niat bagi orang yang ingin mengembangkan usahanya," ujar Ketua Umum IdEA Ignatius Untung. Baca Selengkapnya: Asosiasi Minta Aturan Pajak E-Commerce Ditunda