Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti tiga hal yang perlu diperhatikan dalam RUU Migashttps://economy.okezone.com/read/2019/01/23/320/2008286/soroti-3-hal-presiden-jokowi-minta-ruu-migas-dikaji-dengan-hati-hatiidhttps://economy.okezone.com/read/2019/01/23/320/2008286/soroti-3-hal-presiden-jokowi-minta-ruu-migas-dikaji-dengan-hati-hatihttps://economy.okezone.com/read/2019/01/23/320/2008286/soroti-3-hal-presiden-jokowi-minta-ruu-migas-dikaji-dengan-hati-hatiRabu 23 Januari 2019 14:02 WIBFakhrizal Fakhri Presiden Jokowi (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2019/01/23/320/2008286/soroti-3-hal-presiden-jokowi-minta-ruu-migas-dikaji-dengan-hati-hati-JowhxFuurV.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti tiga hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Pertama, RUU ini merupakan usulan dari DPR sehingga pemerintah harus mengkaji dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan konstitusi. "Yang pertama bahwa RUU ini adalah inisiatif dari DPR, oleh sebab itu kita harus kaji dengan cermat, dengan hati-hati agar RUU ini tidak bertentangan dengan konstitusi," ujar Jokowi dalam rapat terbatas RUU Migas di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/1/2019). Baca Juga: Lampaui Target, Penerimaan Negara dari Hulu Migas Capai Rp246,7 Triliun Poin kedua, kata Jokowi, komoditas minyak dan gas bumi adalah sumber pembangunan yang strategis, tetapi tidak terbarukan. Sebab itu, UU Migas harus mampu memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. "Tujuan pembentukan RUU ini harus mendorong produksi migas, tapi juga mendukung penguatan kapasitas nasional, penguatan industri dalam negeri dan investasi SDM kita di industri Migas," kata Jokowi. Baca Juga: Rasio Cadangan Migas Indonesia Tembus 542 Juta Barel Sementara pada poin ketiga, Kepala Negara menyoroti UU Migas ke depan harus dapat dijadikan perlindungan hukum untuk reformasi tata kelola migas agar lebih efisien, transparan, tidak terbelit-belit, dan sederhana. "Dan bisa berkelanjutan, memberikan nilai tambah," ucap Jokowi.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti tiga hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Pertama, RUU ini merupakan usulan dari DPR sehingga pemerintah harus mengkaji dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan konstitusi. "Yang pertama bahwa RUU ini adalah inisiatif dari DPR, oleh sebab itu kita harus kaji dengan cermat, dengan hati-hati agar RUU ini tidak bertentangan dengan konstitusi," ujar Jokowi dalam rapat terbatas RUU Migas di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/1/2019). Baca Juga: Lampaui Target, Penerimaan Negara dari Hulu Migas Capai Rp246,7 Triliun Poin kedua, kata Jokowi, komoditas minyak dan gas bumi adalah sumber pembangunan yang strategis, tetapi tidak terbarukan. Sebab itu, UU Migas harus mampu memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. "Tujuan pembentukan RUU ini harus mendorong produksi migas, tapi juga mendukung penguatan kapasitas nasional, penguatan industri dalam negeri dan investasi SDM kita di industri Migas," kata Jokowi. Baca Juga: Rasio Cadangan Migas Indonesia Tembus 542 Juta Barel Sementara pada poin ketiga, Kepala Negara menyoroti UU Migas ke depan harus dapat dijadikan perlindungan hukum untuk reformasi tata kelola migas agar lebih efisien, transparan, tidak terbelit-belit, dan sederhana. "Dan bisa berkelanjutan, memberikan nilai tambah," ucap Jokowi.