Selama tiga tahun terakhir, digital ekonomi menduduki peringkat pertama daftar aduan masyarakathttps://economy.okezone.com/read/2019/01/25/320/2009311/e-commerce-dan-pinjaman-online-paling-banyak-diadukan-dalam-3-tahun-terakhiridhttps://economy.okezone.com/read/2019/01/25/320/2009311/e-commerce-dan-pinjaman-online-paling-banyak-diadukan-dalam-3-tahun-terakhirhttps://economy.okezone.com/read/2019/01/25/320/2009311/e-commerce-dan-pinjaman-online-paling-banyak-diadukan-dalam-3-tahun-terakhirJum'at 25 Januari 2019 14:06 WIBGiri HartomoKetua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/01/25/320/2009311/e-commerce-dan-pinjaman-online-paling-banyak-diadukan-dalam-3-tahun-terakhir-Yma8L8expF.jpegJAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat banyak sekali aduan masyarakat terkait digital ekonomi. Selama tiga tahun terakhir, digital ekonomi menduduki peringkat pertama daftar aduan masyarakat. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, pengaduannya masyarakat terkait digital ekonomi berkisar 16-20% selama tiga tahun terakhir. Pengaduan tersebut berupa transaksi produk e-commerce dan pinjaman online. "Tren pengaduan digital economy pemerintah jangan hanya mendewa dewakan dampak positif digital economy tapi perlindungan konsumennya masih sangat lemah," ujarnya dalam acara konferensi pers kawasan Pancoran, Jakarta, Jumat (25/1/2019). Baca Juga: Ingin Sukses pada 2019? Menangkan Digital dan Leisure Economy Menurut Tulus, fenomena ekonomi digital, pada titik tertentu merupakan wujud perubahan ekonomi atau sebuah fenomena yang tak bisa dihindari. Ini mempunyai lompatan positif untuk peradaban manusia secara keseluruhan, dan pada sisi mikro membuat aktivitas kehidupan manusia semakin mudah, murah, dan cepat. Namun, ironisnya, pada konteks perlindungan konsumen, negara belum terlalu hadir. Negara tampak terbius dengan pertumbuhan ekonomi digital, tetapi terlena dengan aspek perlindungan konsumen, yang jelas-jelas merupakan entitas utama dalam ekonomi digital ini. "Kita mendesak pemerintah khususnya Kemendag sahkan ini dan juga OJK agar lebih koperatif dengan konsumen karena saya lihat OJK lebih koperatif dengan pelaku usahanya," jelasnya. Menurut Tulus, ada beberapa faktor mengapa belanja online masih menjadi kasus pengaduan terbanyak. Hal pertama adalah masih rendahnya literasi digital konsumen. Padahal, transaksi ekonomi digital mensyaratkan literasi yang tinggi pada konsumen. Yakni kemampuan konsumen yang handal terkait sisi teknologi digital, dan atau kemampuan membaca berbagai persyaratan teknis sebelum transaksi dilakukan. Tulus menambahkan, banyak laporan dikarenakan masih lemahnya pengawasan oleh pemerintah. Manakala nilai transaksi meningkat, tetapi pengawasan yang dilakukan pemerintah masih sangat lemah. Baca Juga: Digital Payment Dorong Penjualan Ritel Naik 10% Sepanjang 2018 Untuk pinjaman online, OJK nampak masih gagap, baik dalam membuat regulasi, pengawasan dan atau sanksinya. Pelaku pinjaman online yang terdaftar di OJK hanya 72 saja, tetapi di lapangan yang beroperasi mencapai lebih dari 350-an. Padahal mereka adalah ilegal, OJK bisa langsung bersinergi dengan Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Kominfo, untuk langsung memblokir pinjaman online yang ilegal tapi masih bergentayangan. Demikian juga dalam hal belanja online, e-commerse. "Ini kita mendesak Presiden dan Kementerian teknis sahkan PP tentang belanja elektronik dan kita minta pelaku usaha punya itikad baik kepada konsumen," jelasnya.Pelanggaran hak konsumen yang tak kalah sadisnya adalah sektor tinansial teknologi, dengan Peer to Peer Landing, alias pinjaman online. Level keluhan pinjaman online bukan sekadar gangguan kenyaman saja, tapi sudah menembus ancaman keamanan dan keselamatan konsumen, dan berpotensi melanggar HAM konsumen. Dengan beberapa persoalan tersebut, maka seharusnya ada upaya sistematis dan komprehensif untuk meningkatkan literasi digital masyarakat konsumen sebagai pengguna produk digital ekonomi. Pemerintah dan pelaku usaha punya tanggung jawab untuk meningkatkan literasi digital masyarakat konsumen, melalui edukasi masif. Tanpa ada peningkatan literasi digital masyarakat maka potensi masyarakat menjadi korban semakin besar. Baik karena ada penyalahgunaan data pribadi dan atau korban material lain yang dialami konsumen, seperti penipuan dan atau korban dari sisi pelayanan. Berikutnya mendesak pemerintah untuk segera mensahkan RUU Perlindungan Data Pribadi dan RPP tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sungguh ironis manakala antusiasme masyarakat dalam transaksi belanja elektronik dan artinya begitu besar potensi ekonominya, tetapi tidak ada regulasi yang memayungi konsumen, khususnya untuk perlindungan konsumen. Hal ini mengakibatkan pelanggaran hak-hak konsumen kian besar dan lebar, salah satunya pelanggaran penyalahgunaan data pribadi. Regulasi yang ada, terutama UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tak mampu mengcover dan perlindungan dan permasalahan transaksi belanja elektronik. Oleh karena itu, keberadaan RUU Perlindungan Data Pribadi dan atau RPP dimaksud sangat mendesak untuk segera disahkan menjadi UU dan PP. Pemerintah jangan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hak-hak konsumen saat melakukan transaksi, baik saat belanja elektronik, transportasi online, dan jasa-jasa lainnya. "OJK lebih koperatif dengan konsumen karena saya lihat OJK lebih koperatif dengan pelaku usahanya," ucapnya. Tulus menambahkan, hanya sektor transportasi online dan finansial teknologi (fmtek) yang regulasinya lumayan bagus, walau dalam pengawasan masih kedodoran, alias memble. Terbukti pelanggaran hak konsumen taksi online. dan juga ojeg online, masih sangat masif. Berdasar survei YLKI (Sept 2016), 45 persen konsumen transportasi online pemah dikecewakan. Bahkan kini terbukti, transportasi online tidak senyaman dan tidak seaman yang dibayangkan sebelumnya. Berbagai kriminalitas, termasuk pembunuhan, beberapa kali terjadi di angkutan online. Dan korban utamanya adalah konsumen. Di sisi yang lain, driver angkutan juga hanya menjadi korban eksploitasi para kapitalis yang bercokol di angkutan online.JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat banyak sekali aduan masyarakat terkait digital ekonomi. Selama tiga tahun terakhir, digital ekonomi menduduki peringkat pertama daftar aduan masyarakat. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, pengaduannya masyarakat terkait digital ekonomi berkisar 16-20% selama tiga tahun terakhir. Pengaduan tersebut berupa transaksi produk e-commerce dan pinjaman online. "Tren pengaduan digital economy pemerintah jangan hanya mendewa dewakan dampak positif digital economy tapi perlindungan konsumennya masih sangat lemah," ujarnya dalam acara konferensi pers kawasan Pancoran, Jakarta, Jumat (25/1/2019). Baca Juga: Ingin Sukses pada 2019? Menangkan Digital dan Leisure Economy Menurut Tulus, fenomena ekonomi digital, pada titik tertentu merupakan wujud perubahan ekonomi atau sebuah fenomena yang tak bisa dihindari. Ini mempunyai lompatan positif untuk peradaban manusia secara keseluruhan, dan pada sisi mikro membuat aktivitas kehidupan manusia semakin mudah, murah, dan cepat. Namun, ironisnya, pada konteks perlindungan konsumen, negara belum terlalu hadir. Negara tampak terbius dengan pertumbuhan ekonomi digital, tetapi terlena dengan aspek perlindungan konsumen, yang jelas-jelas merupakan entitas utama dalam ekonomi digital ini. "Kita mendesak pemerintah khususnya Kemendag sahkan ini dan juga OJK agar lebih koperatif dengan konsumen karena saya lihat OJK lebih koperatif dengan pelaku usahanya," jelasnya. Menurut Tulus, ada beberapa faktor mengapa belanja online masih menjadi kasus pengaduan terbanyak. Hal pertama adalah masih rendahnya literasi digital konsumen. Padahal, transaksi ekonomi digital mensyaratkan literasi yang tinggi pada konsumen. Yakni kemampuan konsumen yang handal terkait sisi teknologi digital, dan atau kemampuan membaca berbagai persyaratan teknis sebelum transaksi dilakukan. Tulus menambahkan, banyak laporan dikarenakan masih lemahnya pengawasan oleh pemerintah. Manakala nilai transaksi meningkat, tetapi pengawasan yang dilakukan pemerintah masih sangat lemah. Baca Juga: Digital Payment Dorong Penjualan Ritel Naik 10% Sepanjang 2018 Untuk pinjaman online, OJK nampak masih gagap, baik dalam membuat regulasi, pengawasan dan atau sanksinya. Pelaku pinjaman online yang terdaftar di OJK hanya 72 saja, tetapi di lapangan yang beroperasi mencapai lebih dari 350-an. Padahal mereka adalah ilegal, OJK bisa langsung bersinergi dengan Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Kominfo, untuk langsung memblokir pinjaman online yang ilegal tapi masih bergentayangan. Demikian juga dalam hal belanja online, e-commerse. "Ini kita mendesak Presiden dan Kementerian teknis sahkan PP tentang belanja elektronik dan kita minta pelaku usaha punya itikad baik kepada konsumen," jelasnya.Pelanggaran hak konsumen yang tak kalah sadisnya adalah sektor tinansial teknologi, dengan Peer to Peer Landing, alias pinjaman online. Level keluhan pinjaman online bukan sekadar gangguan kenyaman saja, tapi sudah menembus ancaman keamanan dan keselamatan konsumen, dan berpotensi melanggar HAM konsumen. Dengan beberapa persoalan tersebut, maka seharusnya ada upaya sistematis dan komprehensif untuk meningkatkan literasi digital masyarakat konsumen sebagai pengguna produk digital ekonomi. Pemerintah dan pelaku usaha punya tanggung jawab untuk meningkatkan literasi digital masyarakat konsumen, melalui edukasi masif. Tanpa ada peningkatan literasi digital masyarakat maka potensi masyarakat menjadi korban semakin besar. Baik karena ada penyalahgunaan data pribadi dan atau korban material lain yang dialami konsumen, seperti penipuan dan atau korban dari sisi pelayanan. Berikutnya mendesak pemerintah untuk segera mensahkan RUU Perlindungan Data Pribadi dan RPP tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sungguh ironis manakala antusiasme masyarakat dalam transaksi belanja elektronik dan artinya begitu besar potensi ekonominya, tetapi tidak ada regulasi yang memayungi konsumen, khususnya untuk perlindungan konsumen. Hal ini mengakibatkan pelanggaran hak-hak konsumen kian besar dan lebar, salah satunya pelanggaran penyalahgunaan data pribadi. Regulasi yang ada, terutama UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tak mampu mengcover dan perlindungan dan permasalahan transaksi belanja elektronik. Oleh karena itu, keberadaan RUU Perlindungan Data Pribadi dan atau RPP dimaksud sangat mendesak untuk segera disahkan menjadi UU dan PP. Pemerintah jangan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hak-hak konsumen saat melakukan transaksi, baik saat belanja elektronik, transportasi online, dan jasa-jasa lainnya. "OJK lebih koperatif dengan konsumen karena saya lihat OJK lebih koperatif dengan pelaku usahanya," ucapnya. Tulus menambahkan, hanya sektor transportasi online dan finansial teknologi (fmtek) yang regulasinya lumayan bagus, walau dalam pengawasan masih kedodoran, alias memble. Terbukti pelanggaran hak konsumen taksi online. dan juga ojeg online, masih sangat masif. Berdasar survei YLKI (Sept 2016), 45 persen konsumen transportasi online pemah dikecewakan. Bahkan kini terbukti, transportasi online tidak senyaman dan tidak seaman yang dibayangkan sebelumnya. Berbagai kriminalitas, termasuk pembunuhan, beberapa kali terjadi di angkutan online. Dan korban utamanya adalah konsumen. Di sisi yang lain, driver angkutan juga hanya menjadi korban eksploitasi para kapitalis yang bercokol di angkutan online.