Keuangan negara dalam keadaan aman meskipun utang negara lebih dari Rp4.000 triliun hingga maskapai berbikini siap mengudarahttps://economy.okezone.com/read/2019/01/27/320/2009766/utang-pemerintah-tembus-rp4-418-triliun-hingga-maskapai-pramugari-berbikini-siap-mengudara-di-riidhttps://economy.okezone.com/read/2019/01/27/320/2009766/utang-pemerintah-tembus-rp4-418-triliun-hingga-maskapai-pramugari-berbikini-siap-mengudara-di-rihttps://economy.okezone.com/read/2019/01/27/320/2009766/utang-pemerintah-tembus-rp4-418-triliun-hingga-maskapai-pramugari-berbikini-siap-mengudara-di-riMinggu 27 Januari 2019 09:26 WIBFeby Novaliushttps://img.okezone.com/content/2019/01/26/320/2009766/utang-pemerintah-tembus-rp4-418-triliun-hingga-maskapai-pramugari-berbikini-siap-mengudara-di-ri-0fAEjIM6qk.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa keuangan negara dalam keadaan aman meskipun utang negara lebih dari Rp4.000 triliun. Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menduduki beberapa jabatan tinggi. Di sisi lain, maskapai penerbangan Vietnam, Vietjet Air akan membuka rute baru ke Indonesia. Rencananya, maskapai penerbangan yang terkenal dengan pramugari berbikininya ini akan mulai terbang ke Indonesia pada Maret 2019. Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya: Utang Pemerintah Tembus Rp4.418 Triliun, Menkeu: Kami Tidak Ugal-ugalan Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa keuangan negara dalam keadaan aman meskipun utang negara lebih dari Rp4.000 triliun. "Jadi utang tidak hanya dihitung dari sisi nominalnya, tapi juga dihubungkan dengan seluruh perekonomian, apakah terjaga dengan baik, kita lihat terjaga gak? Terjagalah," ujar Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1/2019). Baca Juga: BI Keluarkan Aturan Baru soal Pengawasan Utang Luar Negeri Sri Mulyani memaparkan, pemerintah telah menggunakan instrumen utang yang dilakukan secara hati-hati dan selalu transparan, serta penggunaan uang tersebut secara tepat. "Bukan ujug-ujug, kami tidak ugal-ugalan dan kalau anda mengatakan apakah ini mengkhawatirkan? Debt to GDP (produk domestik bruto) rasio kita 30 persen, enggak tinggi," ucap Sri Mulyani. Saat ini, total utang pemerintah sebesar Rp4.418,3 triliun per tahun 2018 dengan rasionya 29,98 persen dari total PDB yang berdasarkan data sementara sebesar Rp14.735,85 triliun. Baca Juga: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp5.220 Triliun, Ini Penjelasan BI Pembatasan utang pemerintah juga telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Pasal 12 ayat (3) bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3 persen PDB. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Mantan Direktur Bank Dunia itu memastikan pemerintah akan selalu berhati-hati dalam penggunaan uang hasil utang luar negeri tersebut kendati rasio utang terhadap PDB masih jauh dari batasan yang telah ditentukan. "Poin saya meliHat utang sebagai suatu keseluruhan kebijakan, makanya Indonesia dapat invesment grade, outlook-nya tetap stabil," ujar Sri Mulyani.Pegawai Kontrak Setara PNS Bisa Duduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menduduki beberapa jabatan tinggi. Jabatan yang dapat diduduki, yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan Jabatan Fungsional (JF) dapat diduduki oleh bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, yang bisa diisi oleh PPPK pada JPT Utama atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, JPT Madya atau setara dengan jabatan eselon I, dan JF, adalah jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. “Untuk jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi, bisa diisi oleh semua jabatan ASN, termasuk jabatan yang memiliki fungsi manajerial di BLU (Badan Layanan Umum),” kata Setiawan dalam dalam acara Konsultasi Publik Pengisian JPT dan JF oleh PPPK di Lingkungan Instansi Pemerintah, dilansir dari Setkab, di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (24/1/2019). Sementara, untuk jabatan yang diperlukan untuk percepatan capaian tujuan strategis nasional, PPPK bisa mengisi JPT Utama, JPT Madya dan jabatan yang memiliki fungsi manajerial di BLU, namun JF tidak bisa diisi oleh PPPK. “Sedangkan jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi, PPPK hanya bisa mengisi jabatan fungsional,” jelas Setiawan. Ditegaskan oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB itu, bahwa PPPK tidak dapat menduduki jabatan administrator dan JPT Pratama. Selain itu, JPT di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan keuangan negara dan hubungan luar negeri, juga tidak bisa diisi oleh PPPK. JF di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan SDA, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri. “PPPK juga tidak dapat menduduki JPT yang berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB),” sambung Setiawan. Diakui Setiawan saat ini di beberapa instansi pemerintah, terdapat JPT utama dan madya yang berasal dari kalangan profesional atau non-PNS. Untuk itu, menurut dia, diperlukan penyesuaian. “Apabila belum mencapai batas usia pensiun jabatan, harus melaksanakan tugas sampai Desember tahun berjalan dan dapat diperpanjang sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Taun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja,” terang Setiawan.Namun bila sudah mencapai batas usia jabatan, lanjut Setiawan, akan dilakukan pemutusan hubungan kerja sesuai aturan yang berlaku. Dan jika bekerja pada jabatan atau instansi yang tidak dapat diisi PPPK, akan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja pada akhir Desember tahun berjalan. Sementara penanganan pegawai non-PNS di kementerian, lembaga, pemda, dan instansi pemerintah lainnya, menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun apabila tidak diangkat menjadi PNS atau PPPK. “Dalam masa lima tahun, pegawai non-PNS berhak atas jaminan kesehatan, kecelakan kerja, dan kematian yang diatur Peraturan Menteri PANRB setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kementerian Keuangan,” tandas Setiawan. Maskapai Pramugari Berbikini Terbang ke Indonesia Maret 2019 Maskapai penerbangan Vietnam, Vietjet Air akan membuka rute baru ke Indonesia. Rencananya, maskapai penerbangan yang terkenal dengan pramugari berbikininya ini akan mulai terbang ke Indonesia pada Maret 2019. Managing Director VietJet Air, Do Xuan Quang menyatakan penerbangan akan dimulai dengan rute Ho Chi Minh – Denpasar dengan durasi 3,5 jam. Dilanjutkan dengan rute Ho Chi Minh – Jakarta yang dimulai pada akhir tahun ini. Vietjet akan menggunakan pesawat Airbus terbaru yaitu Airbus 321 dengan kapasitas 226 orang. “Saya pastikan bulan Maret 2019 akan terbang ke Denpasar, Bali. Semua persiapan sudah kami lakukan. Enam bulan pertama, kami akan terbang 4 kali seminggu, selanjutnya akan menjadi daily atau 7 kali seminggu,” melalui keterangan tertulis, Minggu (20/1/2019) Duta Besar Ibnu Hadi mengungkapkan bahwa pembukaan rute tersebut menjadi fokus dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan nilai perdagangan maupun investasi bilateral kedua negara. “Lebih dari lima juta wisatawan mancanegara (wisman) dari Tiongkok datang ke Vietnam, pada 2018 lalu. Lebih dari 3 juta wisman dari Korea Selatan juga terbang ke Vietnam. Mereka membangun destinasinya sangat serius. Diaspora-nya dilibatkan penuh untuk membangun Pariwisata Vietnam. Itu yang bisa kita pelajari dari Vietnam,” jelasnya lewat keterangan tertulis, Minggu (20/1/2019). Menpar Arief Yahya juga membeberkan bahwa 75% orang datang ke Indonesia menggunakan transportasi udara. Hadirnya VietJet ini diharapkan memperkuat konektivitas udara ke tanah air. Maskapai berbasis biaya rendah ini atau Low Cost Carrier (LCC) sudah membuka rute di 35 kota di Tiongkok, yang berangkat dari Vietnam. “Bisa jadi wisman Tiongkok yang sudah ke Vietnam ini dialirkan ke Indonesia. Vietnam menjadi tourism-hub untuk pasar Tiongkok dan Korea Selatan,” pungkasnya.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa keuangan negara dalam keadaan aman meskipun utang negara lebih dari Rp4.000 triliun. Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menduduki beberapa jabatan tinggi. Di sisi lain, maskapai penerbangan Vietnam, Vietjet Air akan membuka rute baru ke Indonesia. Rencananya, maskapai penerbangan yang terkenal dengan pramugari berbikininya ini akan mulai terbang ke Indonesia pada Maret 2019. Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya: Utang Pemerintah Tembus Rp4.418 Triliun, Menkeu: Kami Tidak Ugal-ugalan Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa keuangan negara dalam keadaan aman meskipun utang negara lebih dari Rp4.000 triliun. "Jadi utang tidak hanya dihitung dari sisi nominalnya, tapi juga dihubungkan dengan seluruh perekonomian, apakah terjaga dengan baik, kita lihat terjaga gak? Terjagalah," ujar Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1/2019). Baca Juga: BI Keluarkan Aturan Baru soal Pengawasan Utang Luar Negeri Sri Mulyani memaparkan, pemerintah telah menggunakan instrumen utang yang dilakukan secara hati-hati dan selalu transparan, serta penggunaan uang tersebut secara tepat. "Bukan ujug-ujug, kami tidak ugal-ugalan dan kalau anda mengatakan apakah ini mengkhawatirkan? Debt to GDP (produk domestik bruto) rasio kita 30 persen, enggak tinggi," ucap Sri Mulyani. Saat ini, total utang pemerintah sebesar Rp4.418,3 triliun per tahun 2018 dengan rasionya 29,98 persen dari total PDB yang berdasarkan data sementara sebesar Rp14.735,85 triliun. Baca Juga: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp5.220 Triliun, Ini Penjelasan BI Pembatasan utang pemerintah juga telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Pasal 12 ayat (3) bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3 persen PDB. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Mantan Direktur Bank Dunia itu memastikan pemerintah akan selalu berhati-hati dalam penggunaan uang hasil utang luar negeri tersebut kendati rasio utang terhadap PDB masih jauh dari batasan yang telah ditentukan. "Poin saya meliHat utang sebagai suatu keseluruhan kebijakan, makanya Indonesia dapat invesment grade, outlook-nya tetap stabil," ujar Sri Mulyani.Pegawai Kontrak Setara PNS Bisa Duduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menduduki beberapa jabatan tinggi. Jabatan yang dapat diduduki, yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan Jabatan Fungsional (JF) dapat diduduki oleh bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, yang bisa diisi oleh PPPK pada JPT Utama atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, JPT Madya atau setara dengan jabatan eselon I, dan JF, adalah jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. “Untuk jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi, bisa diisi oleh semua jabatan ASN, termasuk jabatan yang memiliki fungsi manajerial di BLU (Badan Layanan Umum),” kata Setiawan dalam dalam acara Konsultasi Publik Pengisian JPT dan JF oleh PPPK di Lingkungan Instansi Pemerintah, dilansir dari Setkab, di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (24/1/2019). Sementara, untuk jabatan yang diperlukan untuk percepatan capaian tujuan strategis nasional, PPPK bisa mengisi JPT Utama, JPT Madya dan jabatan yang memiliki fungsi manajerial di BLU, namun JF tidak bisa diisi oleh PPPK. “Sedangkan jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi, PPPK hanya bisa mengisi jabatan fungsional,” jelas Setiawan. Ditegaskan oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB itu, bahwa PPPK tidak dapat menduduki jabatan administrator dan JPT Pratama. Selain itu, JPT di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan keuangan negara dan hubungan luar negeri, juga tidak bisa diisi oleh PPPK. JF di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan SDA, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri. “PPPK juga tidak dapat menduduki JPT yang berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB),” sambung Setiawan. Diakui Setiawan saat ini di beberapa instansi pemerintah, terdapat JPT utama dan madya yang berasal dari kalangan profesional atau non-PNS. Untuk itu, menurut dia, diperlukan penyesuaian. “Apabila belum mencapai batas usia pensiun jabatan, harus melaksanakan tugas sampai Desember tahun berjalan dan dapat diperpanjang sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Taun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja,” terang Setiawan.Namun bila sudah mencapai batas usia jabatan, lanjut Setiawan, akan dilakukan pemutusan hubungan kerja sesuai aturan yang berlaku. Dan jika bekerja pada jabatan atau instansi yang tidak dapat diisi PPPK, akan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja pada akhir Desember tahun berjalan. Sementara penanganan pegawai non-PNS di kementerian, lembaga, pemda, dan instansi pemerintah lainnya, menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun apabila tidak diangkat menjadi PNS atau PPPK. “Dalam masa lima tahun, pegawai non-PNS berhak atas jaminan kesehatan, kecelakan kerja, dan kematian yang diatur Peraturan Menteri PANRB setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kementerian Keuangan,” tandas Setiawan. Maskapai Pramugari Berbikini Terbang ke Indonesia Maret 2019 Maskapai penerbangan Vietnam, Vietjet Air akan membuka rute baru ke Indonesia. Rencananya, maskapai penerbangan yang terkenal dengan pramugari berbikininya ini akan mulai terbang ke Indonesia pada Maret 2019. Managing Director VietJet Air, Do Xuan Quang menyatakan penerbangan akan dimulai dengan rute Ho Chi Minh – Denpasar dengan durasi 3,5 jam. Dilanjutkan dengan rute Ho Chi Minh – Jakarta yang dimulai pada akhir tahun ini. Vietjet akan menggunakan pesawat Airbus terbaru yaitu Airbus 321 dengan kapasitas 226 orang. “Saya pastikan bulan Maret 2019 akan terbang ke Denpasar, Bali. Semua persiapan sudah kami lakukan. Enam bulan pertama, kami akan terbang 4 kali seminggu, selanjutnya akan menjadi daily atau 7 kali seminggu,” melalui keterangan tertulis, Minggu (20/1/2019) Duta Besar Ibnu Hadi mengungkapkan bahwa pembukaan rute tersebut menjadi fokus dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan nilai perdagangan maupun investasi bilateral kedua negara. “Lebih dari lima juta wisatawan mancanegara (wisman) dari Tiongkok datang ke Vietnam, pada 2018 lalu. Lebih dari 3 juta wisman dari Korea Selatan juga terbang ke Vietnam. Mereka membangun destinasinya sangat serius. Diaspora-nya dilibatkan penuh untuk membangun Pariwisata Vietnam. Itu yang bisa kita pelajari dari Vietnam,” jelasnya lewat keterangan tertulis, Minggu (20/1/2019). Menpar Arief Yahya juga membeberkan bahwa 75% orang datang ke Indonesia menggunakan transportasi udara. Hadirnya VietJet ini diharapkan memperkuat konektivitas udara ke tanah air. Maskapai berbasis biaya rendah ini atau Low Cost Carrier (LCC) sudah membuka rute di 35 kota di Tiongkok, yang berangkat dari Vietnam. “Bisa jadi wisman Tiongkok yang sudah ke Vietnam ini dialirkan ke Indonesia. Vietnam menjadi tourism-hub untuk pasar Tiongkok dan Korea Selatan,” pungkasnya.