Permasalahan sertifikat tanah banyak menghambat program pembangunan nasional.https://economy.okezone.com/read/2019/01/28/470/2010557/masalah-sertifikat-tanah-banyak-hambat-pembangunanidhttps://economy.okezone.com/read/2019/01/28/470/2010557/masalah-sertifikat-tanah-banyak-hambat-pembangunanhttps://economy.okezone.com/read/2019/01/28/470/2010557/masalah-sertifikat-tanah-banyak-hambat-pembangunanSenin 28 Januari 2019 20:00 WIBIlustrasi: Foto Okezonehttps://img.okezone.com/content/2019/01/28/470/2010557/masalah-sertifikat-tanah-banyak-hambat-pembangunan-pueg3LrBf3.jpgJAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil mengatakan permasalahan sertifikat tanah banyak menghambat program pembangunan nasional. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan saat ini Indonesia seharusnya bisa selangkah lebih maju, apabila banyak permasalahan dapat diselesaikan. "Dikarenakan banyak masalah yang tidak terselesaikan, maka banyak program pemerintah yang tidak jalan," ujarnya seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Senin (28/1/2019).  Baca Juga: Presiden Jokowi: Belum Semua Tanah di Jakarta Pusat Bersertifikat Sofyan mengibaratkan bahwa masalah tersebut seperti benang kusut yang sulit diuraikan. "Termasuk pertanahan," ujarnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkomitmen untuk terus membantu menyelesaikan sertifikasi tanah-tanah di seluruh Indonesia. Tidak hanya tanah milik masyarakat, namun juga tanah milik instansi dan lembaga. Hal tersebut diterjemahkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Kementerian ATR/BPN dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Dewan Da'wah Indonesia. "Kontrak pembangunan jalan tol, sudah dimulai sejak tahun 2003. Namun, karena banyak permasalahan terkait pembebasan lahan, proyek-proyek tersebut sulit untuk dilaksanakan," ujar Sofyan.  Baca Juga: Presiden Jokowi Bagikan 3.023 Sertifikat Tanah untuk Warga Jakbar Dia melanjutkan berkat pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2012, kini proyek pembangunan jalan tol sudah banyak yang rampung. Selain itu Kementerian ATR/BPN juga saat ini sedang giat mendaftarkan sertifikat tanah-tanah wakaf di seluruh Indonesia. Sofyan A Djalil mengutarakan bahwa hal ini sudah ditargetkan oleh Presiden agar seluruh tanah wakaf disertifikasi di seluruh Indonesia. "Ini sudah menjadi tugas utama kami agar menyertifikatkan tanah wakaf di seluruh Indonesia. Dalam dua tahun ini juga, kami sudah menerbitkan jutaan sertifikat," kata Sofyan. Sofyan menambahkan dalam tiga tahun terakhir Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 16 juta bidang tanah, yang sebagian besar telah berhasil diterbitkan sertifikatnya. "Kini kami lebih baik," ujar Sofyan.  Baca Juga: 9 Juta Sertifikat Tanah untuk Rakyat Siap Diterbitkan Tahun Ini Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Atok Urrahman mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki peran dalam menyukseskan kegiatan pengadaan tanah. "Pada kesempatan ini izinkan kami memberikan penghargaan kepada Ibu Arie Yuriwin, selaku Dirjen Pengadaan Tanah, karena banyak membantu kami menyelesaikan permasalahan terkait pengadaan tanah," ujar Atok Urrohman. Dalam kesempatan yang sama Ketua Dewan Da'wah Islamiyah, Mohammad Siddik mengatakan bahwa peran Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan program penyertifikatan tanah sangat ditunggu oleh masyarakat. "Untuk itu, saya minta bantuan Kementerian ATR/BPN agar menyelesaikan pensertifikatan tanah-tanah wakaf," katanya. JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil mengatakan permasalahan sertifikat tanah banyak menghambat program pembangunan nasional. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan saat ini Indonesia seharusnya bisa selangkah lebih maju, apabila banyak permasalahan dapat diselesaikan. "Dikarenakan banyak masalah yang tidak terselesaikan, maka banyak program pemerintah yang tidak jalan," ujarnya seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Senin (28/1/2019).  Baca Juga: Presiden Jokowi: Belum Semua Tanah di Jakarta Pusat Bersertifikat Sofyan mengibaratkan bahwa masalah tersebut seperti benang kusut yang sulit diuraikan. "Termasuk pertanahan," ujarnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkomitmen untuk terus membantu menyelesaikan sertifikasi tanah-tanah di seluruh Indonesia. Tidak hanya tanah milik masyarakat, namun juga tanah milik instansi dan lembaga. Hal tersebut diterjemahkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Kementerian ATR/BPN dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Dewan Da'wah Indonesia. "Kontrak pembangunan jalan tol, sudah dimulai sejak tahun 2003. Namun, karena banyak permasalahan terkait pembebasan lahan, proyek-proyek tersebut sulit untuk dilaksanakan," ujar Sofyan.  Baca Juga: Presiden Jokowi Bagikan 3.023 Sertifikat Tanah untuk Warga Jakbar Dia melanjutkan berkat pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2012, kini proyek pembangunan jalan tol sudah banyak yang rampung. Selain itu Kementerian ATR/BPN juga saat ini sedang giat mendaftarkan sertifikat tanah-tanah wakaf di seluruh Indonesia. Sofyan A Djalil mengutarakan bahwa hal ini sudah ditargetkan oleh Presiden agar seluruh tanah wakaf disertifikasi di seluruh Indonesia. "Ini sudah menjadi tugas utama kami agar menyertifikatkan tanah wakaf di seluruh Indonesia. Dalam dua tahun ini juga, kami sudah menerbitkan jutaan sertifikat," kata Sofyan. Sofyan menambahkan dalam tiga tahun terakhir Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 16 juta bidang tanah, yang sebagian besar telah berhasil diterbitkan sertifikatnya. "Kini kami lebih baik," ujar Sofyan.  Baca Juga: 9 Juta Sertifikat Tanah untuk Rakyat Siap Diterbitkan Tahun Ini Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Atok Urrahman mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki peran dalam menyukseskan kegiatan pengadaan tanah. "Pada kesempatan ini izinkan kami memberikan penghargaan kepada Ibu Arie Yuriwin, selaku Dirjen Pengadaan Tanah, karena banyak membantu kami menyelesaikan permasalahan terkait pengadaan tanah," ujar Atok Urrohman. Dalam kesempatan yang sama Ketua Dewan Da'wah Islamiyah, Mohammad Siddik mengatakan bahwa peran Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan program penyertifikatan tanah sangat ditunggu oleh masyarakat. "Untuk itu, saya minta bantuan Kementerian ATR/BPN agar menyelesaikan pensertifikatan tanah-tanah wakaf," katanya.