Apabila kapal yacht melakukan pembayaran PPnBM, pemerintah hanya terima Rp8-Rp9 miliar setahun.https://economy.okezone.com/read/2019/01/31/320/2012112/menko-luhut-blak-blakan-soal-penghapusan-pajak-barang-mewah-kapal-kapal-yachtidhttps://economy.okezone.com/read/2019/01/31/320/2012112/menko-luhut-blak-blakan-soal-penghapusan-pajak-barang-mewah-kapal-kapal-yachthttps://economy.okezone.com/read/2019/01/31/320/2012112/menko-luhut-blak-blakan-soal-penghapusan-pajak-barang-mewah-kapal-kapal-yachtKamis 31 Januari 2019 19:50 WIBTaufik FajarFoto: Menko Luhut (Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/01/31/320/2012112/menko-luhut-blak-blakan-soal-penghapusan-pajak-barang-mewah-kapal-kapal-yacht-qaoe6gI2Yp.jpgJAKARTA - Menteri Kordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan memberikan penjelasan terkait hasil rapat koordinasi rancangan Peraturan Pemerintah (PP) pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kapal yacht. "Untuk pembebasan pajak PPnBM kapal Yacht itu sudah finalisasi, nanti sekarang antara Kemenkeu dan Kemenhub akan finalisasi draftnya. Nanti, pararel semua dikerjakan," ujarnya di Gedung Kemenko Maritim Jakarta, Kamis (31/1/2019).  Baca Juga: Pajak Kapal Pesiar Dihapus Berlaku Kuartal I-2019 Dia menjelaskan, apabila kapal yacht melakukan pembayaran PPnBM, pemerintah hanya terima Rp8-Rp9 miliar setahun. Kalau pajak dibebaskan, sektor pariwisata akan menyetor pendapatan USD443 juta per tahun. "Jadi angkanya tuh USD400 juta lebih bertahun-tahun kita biarkan. Di mana untuk pendapatan USD443 juta itu dari berbagai macam-macam, seperti orang yang datang bawa kapal yachtnya ini. Dan melakukan maintance-nya, bensinnya, makanan, dan sebagainya. Itu hitungan dari pariwisata," tuturnya.  Baca Juga: Sektor Industri Bakal Nikmati Penghapusan Pajak Kapal Pesiar Dia menambahkan, nantinya kapal-kapal yacht kebanyakan akan berlabuh di dekat kepulauan Mentawai. Di mana pulau tersebut sangat bagus sekali untuk pariwisata. "Saya mau sih bulan ini realisasi pembebasan PPnBM kapal yacht di kita dan sudah sampai di Presiden. Karena itu bukan persoalan baru, udah bertahun-tahun itu," katanya. JAKARTA - Menteri Kordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan memberikan penjelasan terkait hasil rapat koordinasi rancangan Peraturan Pemerintah (PP) pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kapal yacht. "Untuk pembebasan pajak PPnBM kapal Yacht itu sudah finalisasi, nanti sekarang antara Kemenkeu dan Kemenhub akan finalisasi draftnya. Nanti, pararel semua dikerjakan," ujarnya di Gedung Kemenko Maritim Jakarta, Kamis (31/1/2019).  Baca Juga: Pajak Kapal Pesiar Dihapus Berlaku Kuartal I-2019 Dia menjelaskan, apabila kapal yacht melakukan pembayaran PPnBM, pemerintah hanya terima Rp8-Rp9 miliar setahun. Kalau pajak dibebaskan, sektor pariwisata akan menyetor pendapatan USD443 juta per tahun. "Jadi angkanya tuh USD400 juta lebih bertahun-tahun kita biarkan. Di mana untuk pendapatan USD443 juta itu dari berbagai macam-macam, seperti orang yang datang bawa kapal yachtnya ini. Dan melakukan maintance-nya, bensinnya, makanan, dan sebagainya. Itu hitungan dari pariwisata," tuturnya.  Baca Juga: Sektor Industri Bakal Nikmati Penghapusan Pajak Kapal Pesiar Dia menambahkan, nantinya kapal-kapal yacht kebanyakan akan berlabuh di dekat kepulauan Mentawai. Di mana pulau tersebut sangat bagus sekali untuk pariwisata. "Saya mau sih bulan ini realisasi pembebasan PPnBM kapal yacht di kita dan sudah sampai di Presiden. Karena itu bukan persoalan baru, udah bertahun-tahun itu," katanya.