Pemerintah Indonesia tidak terlalu responsif menanggapi wacana Filipina membatasi impor minyak kelapa sawithttps://economy.okezone.com/read/2019/02/01/320/2012366/masih-banyak-pasar-sawit-ri-selain-filipinaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/02/01/320/2012366/masih-banyak-pasar-sawit-ri-selain-filipinahttps://economy.okezone.com/read/2019/02/01/320/2012366/masih-banyak-pasar-sawit-ri-selain-filipinaJum'at 01 Februari 2019 12:46 WIBKelapa Sawit (Foto: Kementan)https://img.okezone.com/content/2019/02/01/320/2012366/masih-banyak-pasar-sawit-ri-selain-filipina-pjNblmHeMT.jpgJAKARTA – Peneliti Megawati Institute Iman Sugema menyarankan agar pemerintah Indonesia tidak terlalu responsif menanggapi wacana pemerintah Filipina yang hendak membatasi impor minyak kelapa sawit. "Tidak perlu terlalu responsif," ujar Iman Sugema kepada Antara di sela-sela forum diskusi bertema "Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu Presiden 2019", dikutip dari Harian Neraca, di Jakarta, Jumat (1/2/2019). Pengamat ekonomi itu menjelaskan bahwa munculnya wacana "ancaman" pembatasan dari pemerintah Filipina tersebut perlu dipahami dari konteks sebagai upaya Filipina untuk melindungi industri minyak kelapa dalam negeri mereka dari impor minyak kelapa sawit Indonesia. "Kita harus mengerti, kita masih memiliki potensi yang besar untuk memasarkan ke pasar-pasar lainnya," ujarnya. Baca Juga: Sawit Banyak Ditolak, Pengusaha Siapkan Produk Ramah Lingkungan Selain itu, dia juga menyarankan agar minyak kelapa sawit Indonesia digunakan di dalam negeri untuk kepentingan biofuel serta berbagai hal lainnya. Beberapa waktu lalu, pemerintah Filipina melalui Menteri Pertaniannya Emmanuel "Manny" Fantin Pinol melontarkan wacana untuk menghambat impor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dari Indonesia, dengan memberikan tarif tinggi terhadap impor komoditas tersebut. Menteri Pertanian Filipina tersebut beralasan bahwa wacana pembatasan itu sebagai upaya mencegah produk minyak kelapa sawit Indonesia yang membanjiri pasar lokal mereka. Selain itu dia juga tidak menerima keadaan bahwa defisit perdagangan negaranya dengan Indonesia yang melebar. Kementerian Perdagangan menilai Filipina merupakan mitra strategis Indonesia karena itu hubungan dagang kedua negara yang baik selama ini harus tetap dijaga. "Surplus kita pertama dengan India, Amerika, ketiga itu Filipina. Kalau Filipina masalah, kan tidak bagus. Oleh karena itu kita harus menjaganya," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan di Jakarta, disalin dari Antara. Terkait keinginan Filipina yang menginginkan Indonesia lebih terbuka untuk produk bawang merah dan pisang, Oke menyampaikan bahwa pihak Filipina perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan Kementerian Pertanian (Kementan). Baca Juga: Kemenperin Buat Alat Canggih untuk Tingkatkan Kualitas Olahan Kelapa Sawit "Pada prinsipnya, dengan skema ASEAN itu sudah terbuka, selama memenuhi aturan Kementan, yakni produk dari negara asal itu bebas hama. Selama dapat rekomendasi dari Kementan ya oke," ungkap Oke. Menurut dia, saat ini pihak Kementan tengah berkunjung ke Filipina untuk memastikan bahwa produk Filipina dinyatakan bebas hama. Jika Kementan menyatakan produk bawang merah dan pisang asal Filipina memenuhi syarat, selanjutnya akan dipertemukan eksportir dan importir dari kedua negara. Pada 2017, ekspor nonmigas Indonesia ke Filipina mencapai 6,6 miliar dolar AS. Sedangkan impor nonmigas dari Filipina ke Indonesia sebesar 859 juta dolar AS.Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Islamabad berpartisipasi dalam kegiatan pameran Pakistan Horti Expo 2019 untuk mempromosikan produk-produk pertanian Indonesia ke pasar Pakistan. Dalam rangka mempromosikan produk pertanian Indonesia di Pakistan, KBRI Islamabad membuka Indonesia Pavilion sebanyak dua belas stand yang digelar pada 21-22 Januari 2019 di Expo Center Johar Town Lahore, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari KBRI Islamabad yang diterima di Jakarta, disalin dari Antara. Beberapa produk pertanian Indonesia, termasuk yang telah diolah, yang dipamerkan dalam Pakistan Horti Expo 2019, seperti varian produk teh, kacang mete, keripik dari buah, kelapa, santan kering, kopi, kolang kaling, cukup diminati oleh para pengunjung. Potensi transaksi selama dua hari pameran mencapai Rp.13 miliar. Selain itu, KBRI Islamabad juga memfasilitasi beberapa perusahaan importir Pakistan yang telah menjual produk Indonesia, seperti produk makanan PT. Mayora, PT. Orang Tua, produk sabun, dan juga barang pecah belah. "Partisipasi Indonesia dengan mendatangkan pelaku usaha eksportir dan calon pembeli dengan booth yang cukup megah sangat diapresiasi Pemerintah Provinsi Punjab selaku pihak pelaksana pameran produk pertanian ini," ucap Wisnu S. Hutomo, Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Islamabad dalam pembukaan pameran. Delegasi Indonesia dalam pameran produk pertanian tersebut termasuk yang terbanyak, yaitu terdiri dari enam pengusaha UKM dan enam calon pembeli bagi produk Pakistan. Dalam kesempatan berbeda, Duta Besar RI untuk Pakistan, Iwan Suyudhie Amri, menekankan pentingnya melakukan dua upaya sekaligus dalam kegiatan promosi yang digelar oleh pemerintah Pakistan, yakni meningkatkan ekspor Indonesia seraya membantu mencarikan mitra bisnis bagi eksportir Pakistan.JAKARTA – Peneliti Megawati Institute Iman Sugema menyarankan agar pemerintah Indonesia tidak terlalu responsif menanggapi wacana pemerintah Filipina yang hendak membatasi impor minyak kelapa sawit. "Tidak perlu terlalu responsif," ujar Iman Sugema kepada Antara di sela-sela forum diskusi bertema "Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu Presiden 2019", dikutip dari Harian Neraca, di Jakarta, Jumat (1/2/2019). Pengamat ekonomi itu menjelaskan bahwa munculnya wacana "ancaman" pembatasan dari pemerintah Filipina tersebut perlu dipahami dari konteks sebagai upaya Filipina untuk melindungi industri minyak kelapa dalam negeri mereka dari impor minyak kelapa sawit Indonesia. "Kita harus mengerti, kita masih memiliki potensi yang besar untuk memasarkan ke pasar-pasar lainnya," ujarnya. Baca Juga: Sawit Banyak Ditolak, Pengusaha Siapkan Produk Ramah Lingkungan Selain itu, dia juga menyarankan agar minyak kelapa sawit Indonesia digunakan di dalam negeri untuk kepentingan biofuel serta berbagai hal lainnya. Beberapa waktu lalu, pemerintah Filipina melalui Menteri Pertaniannya Emmanuel "Manny" Fantin Pinol melontarkan wacana untuk menghambat impor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dari Indonesia, dengan memberikan tarif tinggi terhadap impor komoditas tersebut. Menteri Pertanian Filipina tersebut beralasan bahwa wacana pembatasan itu sebagai upaya mencegah produk minyak kelapa sawit Indonesia yang membanjiri pasar lokal mereka. Selain itu dia juga tidak menerima keadaan bahwa defisit perdagangan negaranya dengan Indonesia yang melebar. Kementerian Perdagangan menilai Filipina merupakan mitra strategis Indonesia karena itu hubungan dagang kedua negara yang baik selama ini harus tetap dijaga. "Surplus kita pertama dengan India, Amerika, ketiga itu Filipina. Kalau Filipina masalah, kan tidak bagus. Oleh karena itu kita harus menjaganya," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan di Jakarta, disalin dari Antara. Terkait keinginan Filipina yang menginginkan Indonesia lebih terbuka untuk produk bawang merah dan pisang, Oke menyampaikan bahwa pihak Filipina perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan Kementerian Pertanian (Kementan). Baca Juga: Kemenperin Buat Alat Canggih untuk Tingkatkan Kualitas Olahan Kelapa Sawit "Pada prinsipnya, dengan skema ASEAN itu sudah terbuka, selama memenuhi aturan Kementan, yakni produk dari negara asal itu bebas hama. Selama dapat rekomendasi dari Kementan ya oke," ungkap Oke. Menurut dia, saat ini pihak Kementan tengah berkunjung ke Filipina untuk memastikan bahwa produk Filipina dinyatakan bebas hama. Jika Kementan menyatakan produk bawang merah dan pisang asal Filipina memenuhi syarat, selanjutnya akan dipertemukan eksportir dan importir dari kedua negara. Pada 2017, ekspor nonmigas Indonesia ke Filipina mencapai 6,6 miliar dolar AS. Sedangkan impor nonmigas dari Filipina ke Indonesia sebesar 859 juta dolar AS.Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Islamabad berpartisipasi dalam kegiatan pameran Pakistan Horti Expo 2019 untuk mempromosikan produk-produk pertanian Indonesia ke pasar Pakistan. Dalam rangka mempromosikan produk pertanian Indonesia di Pakistan, KBRI Islamabad membuka Indonesia Pavilion sebanyak dua belas stand yang digelar pada 21-22 Januari 2019 di Expo Center Johar Town Lahore, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari KBRI Islamabad yang diterima di Jakarta, disalin dari Antara. Beberapa produk pertanian Indonesia, termasuk yang telah diolah, yang dipamerkan dalam Pakistan Horti Expo 2019, seperti varian produk teh, kacang mete, keripik dari buah, kelapa, santan kering, kopi, kolang kaling, cukup diminati oleh para pengunjung. Potensi transaksi selama dua hari pameran mencapai Rp.13 miliar. Selain itu, KBRI Islamabad juga memfasilitasi beberapa perusahaan importir Pakistan yang telah menjual produk Indonesia, seperti produk makanan PT. Mayora, PT. Orang Tua, produk sabun, dan juga barang pecah belah. "Partisipasi Indonesia dengan mendatangkan pelaku usaha eksportir dan calon pembeli dengan booth yang cukup megah sangat diapresiasi Pemerintah Provinsi Punjab selaku pihak pelaksana pameran produk pertanian ini," ucap Wisnu S. Hutomo, Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Islamabad dalam pembukaan pameran. Delegasi Indonesia dalam pameran produk pertanian tersebut termasuk yang terbanyak, yaitu terdiri dari enam pengusaha UKM dan enam calon pembeli bagi produk Pakistan. Dalam kesempatan berbeda, Duta Besar RI untuk Pakistan, Iwan Suyudhie Amri, menekankan pentingnya melakukan dua upaya sekaligus dalam kegiatan promosi yang digelar oleh pemerintah Pakistan, yakni meningkatkan ekspor Indonesia seraya membantu mencarikan mitra bisnis bagi eksportir Pakistan.