Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belakangan terus mengalami penguatan hingga menyentuh Rp13.900 per USD.https://economy.okezone.com/read/2019/02/04/320/2013381/integrasi-transportasi-jabodetabek-hingga-wacana-motor-masuk-tolidhttps://economy.okezone.com/read/2019/02/04/320/2013381/integrasi-transportasi-jabodetabek-hingga-wacana-motor-masuk-tolhttps://economy.okezone.com/read/2019/02/04/320/2013381/integrasi-transportasi-jabodetabek-hingga-wacana-motor-masuk-tolSenin 04 Februari 2019 09:34 WIBGiri HartomoFoto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2019/02/04/320/2013381/integrasi-transportasi-jabodetabek-hingga-wacana-motor-masuk-tol-WvLphDHX1w.jpgJAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belakangan terus mengalami penguatan hingga menyentuh Rp13.900 per USD. Penguatan Rupiah sebagai bukti jika ekonomi Indonesia tidak krisis. Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan agar transportasi di Jabodetabek bisa terintegrasi. Dirinya menginginkan agar Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT) hingga Kereta Rel Listrik (KRL) bisa berada dibawah sebuah badan yakni Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek Kemudian ada wacana pemerintah untuk memberlakukan aturan motor masuk jalan tol. Namun hal tersebut ditanggapi dengan negatif oleh Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi  Baca Juga: Dolar AS Lesu, Rupiah Makin Kokoh di Rp13.972/USD Ketiga berita tersebut merupakan berita yang terpopuler selama sepekan di kanal Okezone Finance. Berikut Selengkapnya: Rupiah Tembus Rp13.900, Kemenkeu: Bukti Ekonomi Indonesia Tidak Krisis Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti mengatakan kondisi ekonomi Indonesia tidak krisis, bahkan kondisi ekonomi Indonesia dinilai sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan terhadap USD yang kemarin menguat di level Rp13.973 atau 1,13% dibandingkan penutupan hari sebelumnya. “Indonesia tidak krisis, kondisi ekonomi Indonesia sangat baik,” ujarnya lewat akun facebook pribadinya, Jakarta, Jumat (1/2/2019). Dia menambahkan, hal tersebut terjadi setelah Bank Sentra Amerika Serikat, The Fed berlaku konservatif dengan mempertahankan suku bunga acuan di level 2,25%-2,5%. Dia juga menulis, The Fed menyatakan, komite akan bersabar dalam menemukan kenaikan suku bunga acuan berikutnya.  Baca Juga: Motor Masuk Tol, Lebih Baik untuk Transportasi Umum Sebagai dampaknya, dia menambahkan, arus modal berlarian dari US dan membuat USD melemah. Di kawasan Asia, rupiah menguat paling moncer bila dibanding Ringgit (+0,35%), Dollar Singapura (+0,07%), Baht (+0,53%), Peso (+0,48%), Yen (+0,27%), Yuan (+0,09%) dan Dollar Taiwan (+0,11%). “Jadi naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar memang sangat terpengaruh kondisi global, terutama Amerika. Saat rupiah sempat melemah dan nilai dolar melambung tinggi, beberapa pihak menuduh pemerintah selalu menyalahkan kondisi global terutama naiknya suku bunga The Fed. Padahal memang faktanya seperi itu,” jelasnya.  Baca Juga: Aturan Sepeda Motor Masuk Tol Dinilai Tidak Ekonomis Saat rupiah melemah, pemerintah dan bank Indonesia tidak tinggal diam. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang bertugas menjaga stabilitas nilai tukar rupiah selalu berlaku profesional dan independen. Kementerian Keuangan juga membuat berbagai kebijakan untuk memacu ekspor dan mengendalikan impor. Dia mengatakan, pilihan investor untuk membawa arus modal masuk ke Indonesia tentu saja merupakan bentuk kepercayaan akan stabilitas ekonomi dan keamanan berinvestasi di Indonesia. KRL, MRT hingga LRT Akan Diatur Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memimpin rapat Integrasi Sistem Transportasi antarmoda se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), di kantor Wakil Presiden, Jakarta hari ini. Sebelum memimpin rapat tersebut, dengan didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wapres Jusuf Kalla melakukan peninjauan titik kemacetan lalulintas se-Jadobetabek dari udara. Menurut Wapres, dalam rapat yang membicarakan penyelesaian sistem transportasi Jabodetabek itu, bukan hanya transportasinya yang harus diselesaikan, tapi rencana kota seperti pemukiman, di mana daerah yang arus dikembangkan, dan juga hubungannya dengan kota-kota lain supaya terkonsentrasilah. “Jadi karena begitu banyak moda transportasi ada Kereta Api, ada komuter, ada LRT, ada MRT ada Bus, ada Busway bagaimana mensinkronkan itu dalam satu operasional,” kata Wapres seperti dikutip setkab, Jakarta, Senin (28/1/2019). Namun Wapres mengingatkan, bahwa saat ini MRT masih dalam proses, kemudian LRT juga dalam proses, tapi harus segera diselesaikan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dulu masing masing daerah, sehingga ada sinkronnya, bisa satu jadinya. “Nanti, ada otorita, nanti masing masing gubernur ada di situ, otorita untuk menyelesaikan itu. Sekarang sudah ada otoritanya juga, tapi harus kita tingkatkan kemampuannya,” jelas Wapres. Untuk mengintegrasikan sistem transportasi Jabodetabek itu, menurut Wapres, anggaran keseluruhannya mencapai Rp600 triliun, yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Dana tersebut, sambung Wapres, untuk masa investasi selama 10 tahun. Transportasi Umum Badan Otoritas tersebut, menurut Wapres Jusuf Kalla, akan melaksanakan koordinasi bagaimana moda-moda nyambungnya antara Jakarta dengan Bekasi, dengan Tangerang. Bagaimana Jakarta ini orang mendorong menjadi memakai kendaraan umum kalau dulu 49% sekarang 19%. “Kalau dulu orang-orang masih bergelantungan di bus-bus yang tua itu kan karena 49%. Karena sekarang semua baru turun karena begitu banyaknya mobil pribadi dan jalan-jalan makin baik, jalan makin baik, jembatan makin baik, mobil pribadi makin murah maka orang akan cenderung memakai mobil pribadi. Sekarang kita mesti balik kembali lebih banyak memakai kendaraan umum tapi harus dengan kualitas yang lebih baik,” ujar Wapres. Untuk mendorong masyarakat naik kendaraan umum tersebut itu, pemerintah akan mendorong insentif dengan cara parkir dimahalkan, atau diterapkan sistem jalan berbayar atau Earning Road Price (ERP). Tampak hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menhub Budi K. Sumadi, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rencana Motor Masuk Jalan Tol Sangat Menggelikan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menolak rencana pelegalan sepeda motor masuk ke jalan tol. Pasalnya wacana ini kontra produktif terhadap aspek keamanan yang menjadi basis utama dalam bertransportasi. “Terbetik wacana, dari Ketua DPR, dan juga pemerintah, yang akan melegalkan sepeda motor masuk ke jalan tol. Wacana ini sangat menggelikan, dan karena itu wajib ditolak,” ujarnya. Tulus menilai, dengan menginzinkan sepeda motor masuk ke jalan tol, apa pun formulasi di lapangan adalah sama saja mengorbankan nyawa pengguna sepeda motor. JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belakangan terus mengalami penguatan hingga menyentuh Rp13.900 per USD. Penguatan Rupiah sebagai bukti jika ekonomi Indonesia tidak krisis. Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan agar transportasi di Jabodetabek bisa terintegrasi. Dirinya menginginkan agar Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT) hingga Kereta Rel Listrik (KRL) bisa berada dibawah sebuah badan yakni Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek Kemudian ada wacana pemerintah untuk memberlakukan aturan motor masuk jalan tol. Namun hal tersebut ditanggapi dengan negatif oleh Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi  Baca Juga: Dolar AS Lesu, Rupiah Makin Kokoh di Rp13.972/USD Ketiga berita tersebut merupakan berita yang terpopuler selama sepekan di kanal Okezone Finance. Berikut Selengkapnya: Rupiah Tembus Rp13.900, Kemenkeu: Bukti Ekonomi Indonesia Tidak Krisis Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti mengatakan kondisi ekonomi Indonesia tidak krisis, bahkan kondisi ekonomi Indonesia dinilai sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan terhadap USD yang kemarin menguat di level Rp13.973 atau 1,13% dibandingkan penutupan hari sebelumnya. “Indonesia tidak krisis, kondisi ekonomi Indonesia sangat baik,” ujarnya lewat akun facebook pribadinya, Jakarta, Jumat (1/2/2019). Dia menambahkan, hal tersebut terjadi setelah Bank Sentra Amerika Serikat, The Fed berlaku konservatif dengan mempertahankan suku bunga acuan di level 2,25%-2,5%. Dia juga menulis, The Fed menyatakan, komite akan bersabar dalam menemukan kenaikan suku bunga acuan berikutnya.  Baca Juga: Motor Masuk Tol, Lebih Baik untuk Transportasi Umum Sebagai dampaknya, dia menambahkan, arus modal berlarian dari US dan membuat USD melemah. Di kawasan Asia, rupiah menguat paling moncer bila dibanding Ringgit (+0,35%), Dollar Singapura (+0,07%), Baht (+0,53%), Peso (+0,48%), Yen (+0,27%), Yuan (+0,09%) dan Dollar Taiwan (+0,11%). “Jadi naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar memang sangat terpengaruh kondisi global, terutama Amerika. Saat rupiah sempat melemah dan nilai dolar melambung tinggi, beberapa pihak menuduh pemerintah selalu menyalahkan kondisi global terutama naiknya suku bunga The Fed. Padahal memang faktanya seperi itu,” jelasnya.  Baca Juga: Aturan Sepeda Motor Masuk Tol Dinilai Tidak Ekonomis Saat rupiah melemah, pemerintah dan bank Indonesia tidak tinggal diam. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang bertugas menjaga stabilitas nilai tukar rupiah selalu berlaku profesional dan independen. Kementerian Keuangan juga membuat berbagai kebijakan untuk memacu ekspor dan mengendalikan impor. Dia mengatakan, pilihan investor untuk membawa arus modal masuk ke Indonesia tentu saja merupakan bentuk kepercayaan akan stabilitas ekonomi dan keamanan berinvestasi di Indonesia. KRL, MRT hingga LRT Akan Diatur Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memimpin rapat Integrasi Sistem Transportasi antarmoda se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), di kantor Wakil Presiden, Jakarta hari ini. Sebelum memimpin rapat tersebut, dengan didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wapres Jusuf Kalla melakukan peninjauan titik kemacetan lalulintas se-Jadobetabek dari udara. Menurut Wapres, dalam rapat yang membicarakan penyelesaian sistem transportasi Jabodetabek itu, bukan hanya transportasinya yang harus diselesaikan, tapi rencana kota seperti pemukiman, di mana daerah yang arus dikembangkan, dan juga hubungannya dengan kota-kota lain supaya terkonsentrasilah. “Jadi karena begitu banyak moda transportasi ada Kereta Api, ada komuter, ada LRT, ada MRT ada Bus, ada Busway bagaimana mensinkronkan itu dalam satu operasional,” kata Wapres seperti dikutip setkab, Jakarta, Senin (28/1/2019). Namun Wapres mengingatkan, bahwa saat ini MRT masih dalam proses, kemudian LRT juga dalam proses, tapi harus segera diselesaikan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dulu masing masing daerah, sehingga ada sinkronnya, bisa satu jadinya. “Nanti, ada otorita, nanti masing masing gubernur ada di situ, otorita untuk menyelesaikan itu. Sekarang sudah ada otoritanya juga, tapi harus kita tingkatkan kemampuannya,” jelas Wapres. Untuk mengintegrasikan sistem transportasi Jabodetabek itu, menurut Wapres, anggaran keseluruhannya mencapai Rp600 triliun, yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Dana tersebut, sambung Wapres, untuk masa investasi selama 10 tahun. Transportasi Umum Badan Otoritas tersebut, menurut Wapres Jusuf Kalla, akan melaksanakan koordinasi bagaimana moda-moda nyambungnya antara Jakarta dengan Bekasi, dengan Tangerang. Bagaimana Jakarta ini orang mendorong menjadi memakai kendaraan umum kalau dulu 49% sekarang 19%. “Kalau dulu orang-orang masih bergelantungan di bus-bus yang tua itu kan karena 49%. Karena sekarang semua baru turun karena begitu banyaknya mobil pribadi dan jalan-jalan makin baik, jalan makin baik, jembatan makin baik, mobil pribadi makin murah maka orang akan cenderung memakai mobil pribadi. Sekarang kita mesti balik kembali lebih banyak memakai kendaraan umum tapi harus dengan kualitas yang lebih baik,” ujar Wapres. Untuk mendorong masyarakat naik kendaraan umum tersebut itu, pemerintah akan mendorong insentif dengan cara parkir dimahalkan, atau diterapkan sistem jalan berbayar atau Earning Road Price (ERP). Tampak hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menhub Budi K. Sumadi, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rencana Motor Masuk Jalan Tol Sangat Menggelikan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menolak rencana pelegalan sepeda motor masuk ke jalan tol. Pasalnya wacana ini kontra produktif terhadap aspek keamanan yang menjadi basis utama dalam bertransportasi. “Terbetik wacana, dari Ketua DPR, dan juga pemerintah, yang akan melegalkan sepeda motor masuk ke jalan tol. Wacana ini sangat menggelikan, dan karena itu wajib ditolak,” ujarnya. Tulus menilai, dengan menginzinkan sepeda motor masuk ke jalan tol, apa pun formulasi di lapangan adalah sama saja mengorbankan nyawa pengguna sepeda motor.