Dulu Tol Laut adalah program yang menjadi olok-olok karena dinilai tidak akan berhasil menekan disparitas harga bahan pokokhttps://economy.okezone.com/read/2019/02/04/320/2013599/dulu-diolok-olok-kini-tol-laut-buktikan-mampu-turunkan-hargaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/02/04/320/2013599/dulu-diolok-olok-kini-tol-laut-buktikan-mampu-turunkan-hargahttps://economy.okezone.com/read/2019/02/04/320/2013599/dulu-diolok-olok-kini-tol-laut-buktikan-mampu-turunkan-hargaSenin 04 Februari 2019 15:22 WIBIlustrasi Tol Laut (Foto: Kemenhub)https://img.okezone.com/content/2019/02/04/320/2013599/dulu-diolok-olok-kini-tol-laut-buktikan-mampu-turunkan-harga-kDcCouDoCW.jpgJAKARTA - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai dulu Tol Laut adalah program yang menjadi olok-olok karena dinilai tidak akan berhasil menekan disparitas harga bahan pokok di wilayah Indonesia Timur. "Ini program Tol Laut semula semua orang sangat skeptis, banyak yang menjadikan olok-olok, tapi Pak Jokowi dengan tegas melanjutkan," kata Enggartiasto dalam seminar nasional bertajuk "Melanjutkan Konektivitas Membuka Jalur Logistik dan Menekan Disparitas Harga" di KM Dorolonda, Pelabuhan Tanjung Perak, dikutip dari Antara News, Surabaya, Senin (4/2/2019). Dia mengatakan untuk menekan disparitas harga yang perlu dibangun adalah infrastrukturnya terlebih dahulu, salah satunya dengan Tol Laut. "Ini harga yang harus kita bayar. Kita kapan mau bangun Indonesia Timur selama infrastruktur tidak terbangun," katanya. Baca Juga: Menhub-Mendag Tandatangani Deklarasi KM Dorolonda soal Tol Laut Apabila disparitas masih ada di antara Indonesia Barat dan Timur, menurut Enggar, artinya keadilan belum terwujud. "Maluku di Papua belum sama, disparitas masih ada, ini menunjukkan tidak ada keadilan," katanya. Enggartiasto mengaku masih adanya egosektoral dalam implementasi tol laut, untuk itu diperlukan koordinasi, terutama terkait bongkar muat dan informasi akurat mengenai kebutuhan serta potensi di suatu daerah. "Bukan masalah terjadi di Pelindo tapi di bongkar muat kita akan segera menyesuaikan pekerjaan rumah kita dengan kementerian terkait kapan di sana panen kapan daerah di sini membutuhkan," katanya. Dalam kesempatan sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan harga bahan pokok di wilayah Indonesia Timur rata-rata sudah turun 15-20%. Dia menyebutkan tahun ini juga akan ditambah 100 kapal untuk tol laut yang diberikan 50 kapal untuk BUMN dan 50 kapal untuk swasta. Baca Juga: Kemenhub Dorong Swasta Investasi di Program Tol Laut "Ditambah subsidi angkutan kita 'all out' bukan hanya subsidi, angkutan kapalnya pun kita siapkan. Di pulau-pulau, seperti Morotai sudah minta kapal bergerak dari Barat ke Timur," katanya. Dia menambahkan tol laut juga berpotensi untuk merebut pasar kargo udara karena saat inu harganya bersaing. "Jakarta ke Bitung kalau hari itu laku, kalau dua minggu sulit bersaing. Sekarang muatan tol laut 80%, kalau muatannya baliknya 80% juga Pak Enggar, kita enggak perlu subsidi," katanya.JAKARTA - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai dulu Tol Laut adalah program yang menjadi olok-olok karena dinilai tidak akan berhasil menekan disparitas harga bahan pokok di wilayah Indonesia Timur. "Ini program Tol Laut semula semua orang sangat skeptis, banyak yang menjadikan olok-olok, tapi Pak Jokowi dengan tegas melanjutkan," kata Enggartiasto dalam seminar nasional bertajuk "Melanjutkan Konektivitas Membuka Jalur Logistik dan Menekan Disparitas Harga" di KM Dorolonda, Pelabuhan Tanjung Perak, dikutip dari Antara News, Surabaya, Senin (4/2/2019). Dia mengatakan untuk menekan disparitas harga yang perlu dibangun adalah infrastrukturnya terlebih dahulu, salah satunya dengan Tol Laut. "Ini harga yang harus kita bayar. Kita kapan mau bangun Indonesia Timur selama infrastruktur tidak terbangun," katanya. Baca Juga: Menhub-Mendag Tandatangani Deklarasi KM Dorolonda soal Tol Laut Apabila disparitas masih ada di antara Indonesia Barat dan Timur, menurut Enggar, artinya keadilan belum terwujud. "Maluku di Papua belum sama, disparitas masih ada, ini menunjukkan tidak ada keadilan," katanya. Enggartiasto mengaku masih adanya egosektoral dalam implementasi tol laut, untuk itu diperlukan koordinasi, terutama terkait bongkar muat dan informasi akurat mengenai kebutuhan serta potensi di suatu daerah. "Bukan masalah terjadi di Pelindo tapi di bongkar muat kita akan segera menyesuaikan pekerjaan rumah kita dengan kementerian terkait kapan di sana panen kapan daerah di sini membutuhkan," katanya. Dalam kesempatan sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan harga bahan pokok di wilayah Indonesia Timur rata-rata sudah turun 15-20%. Dia menyebutkan tahun ini juga akan ditambah 100 kapal untuk tol laut yang diberikan 50 kapal untuk BUMN dan 50 kapal untuk swasta. Baca Juga: Kemenhub Dorong Swasta Investasi di Program Tol Laut "Ditambah subsidi angkutan kita 'all out' bukan hanya subsidi, angkutan kapalnya pun kita siapkan. Di pulau-pulau, seperti Morotai sudah minta kapal bergerak dari Barat ke Timur," katanya. Dia menambahkan tol laut juga berpotensi untuk merebut pasar kargo udara karena saat inu harganya bersaing. "Jakarta ke Bitung kalau hari itu laku, kalau dua minggu sulit bersaing. Sekarang muatan tol laut 80%, kalau muatannya baliknya 80% juga Pak Enggar, kita enggak perlu subsidi," katanya.