Pemerintah mendorong perbaikan sistem logistik nasional dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.https://economy.okezone.com/read/2019/02/07/320/2014739/pengusaha-ngeluh-pemerintah-perbaiki-sistem-logistikidhttps://economy.okezone.com/read/2019/02/07/320/2014739/pengusaha-ngeluh-pemerintah-perbaiki-sistem-logistikhttps://economy.okezone.com/read/2019/02/07/320/2014739/pengusaha-ngeluh-pemerintah-perbaiki-sistem-logistikKamis 07 Februari 2019 11:24 WIBKoran SINDOIlustrasi: Foto Okezonehttps://img.okezone.com/content/2019/02/07/320/2014739/pengusaha-ngeluh-pemerintah-perbaiki-sistem-logistik-ryD4Fmu77Q.jpgJAKARTA - Pemerintah mendorong perbaikan sistem logistik nasional dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, termasuk memanfaatkan akses digital sehingga bisa bersaing di era revolusi industri 4.0. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah terus memperbaiki kondisi logistik untuk meningkatkan daya saing nasional. “Kita mau menghilangkan hambatan yang menjadi permasalahan ekonomi kita. Dibutuhkan sistem logistik yang baik dalam mengembangkan industri efisien,” ujarnya seusai bertemu dengan kalangan pengusaha logistik di Kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta, kemarin.  Baca Juga: Menko Darmin: Kita Berusaha Perbaiki Logistik dengan Bangun Infrastruktur Pertemuan pemerintah bersama kalangan pengusaha ini membahas sistem logistik nasional berdasarkan waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka pan jang. Selain itu, beberapa isu lain yang dibahas di antara nya mengenai kepelabuhanan laut, bandar udara, jasa angkutan laut, pusat logistik berikat, logistik pangan, sumberdaya manusia (SDM), portal Indonesia National Single Window (INSW), dan logistik ke bencanaan. Menko Darmin menekankan pentingnya upaya efisiensi logistik sebagai bagian dari kebijakan peningkatan ekspor jangka pendek yang sedang dirumuskan pemerin tah. Hal penting akan diatur untuk mendorong efisiensi logistik meliputi penerapan sistem Delivery Order Online, sistem Ina PortNet, relaksasi prosedur ekspor otomotif, serta pembangunan pusat otomotif. “Dua hal yang difokuskan isunya, yakni logistik ekspor-impor dan logistik pangan. Dua hal ini memiliki aspek-aspek rumit, beyond technicalities, yang perlu dikem bang kan. Kita perlu menyusun rencana aksi komprehensif untuk mengeksekusi hal ini,” katanya.  Baca Juga: Tarif Kargo Mahal, Pengusaha Akan Sewa Pesawat untuk Kirim Barang Hadir dalam pertemuan itu di antaranya Ketua Indonesian National Shipowners Asosiation (INSA) Carmelita Hartoto, Ketua Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Muhammad Feriadi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan, Tim Sistem Logistik Nasional (Sislog nas), Serta perwakilan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mewakili sektor usaha pelayaran pemilik kapal mengatakan, pihaknya menyampaikan dua keluhan yang banyak dipersoalkan ka langan usaha pelayaran atau pemilik kapal, di antaranya implementasi yang tegas terkait asas cabotage dan penyesuaian mengenai aturan dalam Permendag No. 82/2017. “Kepentingan kita ada di dua permasalahan ini (asas cabotage dan Permendag 82/2017). Kalau soal asas cabotage, implementasinya perlu dipertegas, sedangkan peraturan Permendag 82/2017 di dalamnya diatur soal penguasaan kapal. Ini kita tunggu biar compile,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Muhammad Feriadi me ngeluhkan kenaikan ongkos tarif kargo pesawat yang sebagian besar dimanfaatkan kalangan usaha jasa pengiriman ekspres. “Kenaikan tarif kargo udara ini yang kami keluhkan. Kami berharap ada itikad baik untuk meninjau ulang tarif kargo pesawat ini karena harganya sudah di luar batas kemampuan,” kata dia. Upaya memperbaiki sistem logistik di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak diterbitkannya Perpres No. 26/2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional sebagai panduan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam membangun sistem logistik. Pengembangan sistem logistik menurut perpres ini meliputi enam pilar, yakni Komoditi Utama, Infrastruktur Logistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Pelaku Penyedia Jasa Logistik, serta Harmonisasi Regulasi. Semangat perbaikan kinerja logistik nasional ini kemudian secara konsisten diteruskan pada masa Kabinet Kerja dengan membangun berbagai infrastruktur. Selama 2016-2018, sekitar 46 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total investasi sebesar Rp159 triliun telah dibangun pemerintah meliputi jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, pembangkit listrik, dan rel kereta api. Bersamaan dengan hal itu, pemerintah juga meningkatkan kemudahan berusaha dengan mengoperasikan sistem Online Single Submission (OSS). (Ichsan Amin)JAKARTA - Pemerintah mendorong perbaikan sistem logistik nasional dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, termasuk memanfaatkan akses digital sehingga bisa bersaing di era revolusi industri 4.0. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah terus memperbaiki kondisi logistik untuk meningkatkan daya saing nasional. “Kita mau menghilangkan hambatan yang menjadi permasalahan ekonomi kita. Dibutuhkan sistem logistik yang baik dalam mengembangkan industri efisien,” ujarnya seusai bertemu dengan kalangan pengusaha logistik di Kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta, kemarin.  Baca Juga: Menko Darmin: Kita Berusaha Perbaiki Logistik dengan Bangun Infrastruktur Pertemuan pemerintah bersama kalangan pengusaha ini membahas sistem logistik nasional berdasarkan waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka pan jang. Selain itu, beberapa isu lain yang dibahas di antara nya mengenai kepelabuhanan laut, bandar udara, jasa angkutan laut, pusat logistik berikat, logistik pangan, sumberdaya manusia (SDM), portal Indonesia National Single Window (INSW), dan logistik ke bencanaan. Menko Darmin menekankan pentingnya upaya efisiensi logistik sebagai bagian dari kebijakan peningkatan ekspor jangka pendek yang sedang dirumuskan pemerin tah. Hal penting akan diatur untuk mendorong efisiensi logistik meliputi penerapan sistem Delivery Order Online, sistem Ina PortNet, relaksasi prosedur ekspor otomotif, serta pembangunan pusat otomotif. “Dua hal yang difokuskan isunya, yakni logistik ekspor-impor dan logistik pangan. Dua hal ini memiliki aspek-aspek rumit, beyond technicalities, yang perlu dikem bang kan. Kita perlu menyusun rencana aksi komprehensif untuk mengeksekusi hal ini,” katanya.  Baca Juga: Tarif Kargo Mahal, Pengusaha Akan Sewa Pesawat untuk Kirim Barang Hadir dalam pertemuan itu di antaranya Ketua Indonesian National Shipowners Asosiation (INSA) Carmelita Hartoto, Ketua Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Muhammad Feriadi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan, Tim Sistem Logistik Nasional (Sislog nas), Serta perwakilan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mewakili sektor usaha pelayaran pemilik kapal mengatakan, pihaknya menyampaikan dua keluhan yang banyak dipersoalkan ka langan usaha pelayaran atau pemilik kapal, di antaranya implementasi yang tegas terkait asas cabotage dan penyesuaian mengenai aturan dalam Permendag No. 82/2017. “Kepentingan kita ada di dua permasalahan ini (asas cabotage dan Permendag 82/2017). Kalau soal asas cabotage, implementasinya perlu dipertegas, sedangkan peraturan Permendag 82/2017 di dalamnya diatur soal penguasaan kapal. Ini kita tunggu biar compile,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Muhammad Feriadi me ngeluhkan kenaikan ongkos tarif kargo pesawat yang sebagian besar dimanfaatkan kalangan usaha jasa pengiriman ekspres. “Kenaikan tarif kargo udara ini yang kami keluhkan. Kami berharap ada itikad baik untuk meninjau ulang tarif kargo pesawat ini karena harganya sudah di luar batas kemampuan,” kata dia. Upaya memperbaiki sistem logistik di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak diterbitkannya Perpres No. 26/2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional sebagai panduan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam membangun sistem logistik. Pengembangan sistem logistik menurut perpres ini meliputi enam pilar, yakni Komoditi Utama, Infrastruktur Logistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Pelaku Penyedia Jasa Logistik, serta Harmonisasi Regulasi. Semangat perbaikan kinerja logistik nasional ini kemudian secara konsisten diteruskan pada masa Kabinet Kerja dengan membangun berbagai infrastruktur. Selama 2016-2018, sekitar 46 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total investasi sebesar Rp159 triliun telah dibangun pemerintah meliputi jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, pembangkit listrik, dan rel kereta api. Bersamaan dengan hal itu, pemerintah juga meningkatkan kemudahan berusaha dengan mengoperasikan sistem Online Single Submission (OSS). (Ichsan Amin)