Perusahaan yang menikmati fasilitas kepabeanan di KB dan KITE memilih untuk memindahkan bisnisnya ke Vietnam, bila fasilitas itu dicabut.https://economy.okezone.com/read/2019/02/18/20/2019622/investor-pilih-kabur-ke-vietnam-kalau-di-ri-tak-ada-fasilitas-kepabeananidhttps://economy.okezone.com/read/2019/02/18/20/2019622/investor-pilih-kabur-ke-vietnam-kalau-di-ri-tak-ada-fasilitas-kepabeananhttps://economy.okezone.com/read/2019/02/18/20/2019622/investor-pilih-kabur-ke-vietnam-kalau-di-ri-tak-ada-fasilitas-kepabeananSenin 18 Februari 2019 15:51 WIBYohana Artha UlyMenteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Yohana/Okezonehttps://img.okezone.com/content/2019/02/18/20/2019622/investor-pilih-kabur-ke-vietnam-kalau-di-ri-tak-ada-fasilitas-kepabeanan-t40uH6UjJ4.jpegJAKARTA - Penelitian menunjukkan, perusahaan-perusahaan yang saat ini tengah menikmati fasilitas kepabeanan di Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) memilih untuk memindahkan bisnisnya ke Vietnam, bila fasilitas itu dicabut. Penelitian ini dilakukan University Network for Indonesia Export Development (Unied) dengan melakukan survei pada 1606 perusahaan sepanjang 2017. Terdiri dari 1244 di KB dan 362 di KITE. Rektor IPB sekaligus Kepala Unied Arif Satria menyatakan, dari ribuan perusahaan yang disurvei sebanyak 32% memilih langkah untuk pindah ke negara lain, jika fasilitas kepabeanan dicabut pemerintah. Sementara, 27% memilih untuk melakukan pengurangan pegawai, 20% melanjutkan usaha, dan 14% menutup usahanya. Baca Juga: Negara Kantongi Penerimaan Pajak Rp90,6 Triliun berkat Fasilitas Ini “Jika fasilitas kepabeanan dihilangkan bagaimana? Terbanyak, perusahaan menyatakan akan memindahkan usahanya ke negara lain," ujarnya dalam memaparkan hasil penelitian di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (18/2/2019). Dia menjelaskan, sebagian besar perusahaan di KB dan KITE memilih untuk pindah ke Vietnam. Terdiri dari 54,4% perusahaan di KB dan 27,7% perusahaan di KITE. Arif menyatakan, industri yang mendominasi perpindahan ke Vietnam tersebut berkaitan dengan bidang tekstil, elektronik, alas kaki dan bahan makanan. “Dominan pada pindah ke Vietnam paling tinggi. Itu perusahaan KB tekstil, elektronik dan alas kaki. Kalau perusahaan KITE di bidang tekstil, otomotif, bahan makanan, serta barang dari plastik, kertas dan kayu," jelasnya. Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Indonesia harus semakin mendorong peningkatan kompetitif sehingga dapat bersaing dengan negara lain. Terlebih Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN. “Kita sudah jadi domestik market yang kompetitif, namun dilihat dari hulu dan hilir banyak industri kita yang belum kompetitif (dengan negara lain). Oleh sebab itu Ditjen Bea Cukai Indonesia harus mampu bersaing Ditjen Bea Cukai negara-negara lainnya. Ini yang ingin kita dorong sehingga bisa kuasai mereka yang ingin pindah ke Vietnam,” katanya. Adapun sepanjang tahun 2017, tercatat fasilitas kepabeanan telah berkontribusi dengan menghasilkan nilai ekspor KB dan KITE sebanyak Rp780,8 triliun, atau setara dengan 34,7% nilai ekspor nasional. Kemudian menghasilkan nilai output sebesar Rp402,5 triliun yang 16,56% menyumbang untuk PDB sektor industri. Selain itu, fasilitas kepabeanan juga mendorong investasi sebesar Rp178,17 triliun. Di sisi lain, juga mendapatkan nilai penerimaan negara melalui pajak sebesar 90,6 triliun, terdiri dari pajak pusat Rp85,49 triliun dan pajak daerah Rp5,11 triliun.JAKARTA - Penelitian menunjukkan, perusahaan-perusahaan yang saat ini tengah menikmati fasilitas kepabeanan di Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) memilih untuk memindahkan bisnisnya ke Vietnam, bila fasilitas itu dicabut. Penelitian ini dilakukan University Network for Indonesia Export Development (Unied) dengan melakukan survei pada 1606 perusahaan sepanjang 2017. Terdiri dari 1244 di KB dan 362 di KITE. Rektor IPB sekaligus Kepala Unied Arif Satria menyatakan, dari ribuan perusahaan yang disurvei sebanyak 32% memilih langkah untuk pindah ke negara lain, jika fasilitas kepabeanan dicabut pemerintah. Sementara, 27% memilih untuk melakukan pengurangan pegawai, 20% melanjutkan usaha, dan 14% menutup usahanya. Baca Juga: Negara Kantongi Penerimaan Pajak Rp90,6 Triliun berkat Fasilitas Ini “Jika fasilitas kepabeanan dihilangkan bagaimana? Terbanyak, perusahaan menyatakan akan memindahkan usahanya ke negara lain," ujarnya dalam memaparkan hasil penelitian di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (18/2/2019). Dia menjelaskan, sebagian besar perusahaan di KB dan KITE memilih untuk pindah ke Vietnam. Terdiri dari 54,4% perusahaan di KB dan 27,7% perusahaan di KITE. Arif menyatakan, industri yang mendominasi perpindahan ke Vietnam tersebut berkaitan dengan bidang tekstil, elektronik, alas kaki dan bahan makanan. “Dominan pada pindah ke Vietnam paling tinggi. Itu perusahaan KB tekstil, elektronik dan alas kaki. Kalau perusahaan KITE di bidang tekstil, otomotif, bahan makanan, serta barang dari plastik, kertas dan kayu," jelasnya. Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Indonesia harus semakin mendorong peningkatan kompetitif sehingga dapat bersaing dengan negara lain. Terlebih Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN. “Kita sudah jadi domestik market yang kompetitif, namun dilihat dari hulu dan hilir banyak industri kita yang belum kompetitif (dengan negara lain). Oleh sebab itu Ditjen Bea Cukai Indonesia harus mampu bersaing Ditjen Bea Cukai negara-negara lainnya. Ini yang ingin kita dorong sehingga bisa kuasai mereka yang ingin pindah ke Vietnam,” katanya. Adapun sepanjang tahun 2017, tercatat fasilitas kepabeanan telah berkontribusi dengan menghasilkan nilai ekspor KB dan KITE sebanyak Rp780,8 triliun, atau setara dengan 34,7% nilai ekspor nasional. Kemudian menghasilkan nilai output sebesar Rp402,5 triliun yang 16,56% menyumbang untuk PDB sektor industri. Selain itu, fasilitas kepabeanan juga mendorong investasi sebesar Rp178,17 triliun. Di sisi lain, juga mendapatkan nilai penerimaan negara melalui pajak sebesar 90,6 triliun, terdiri dari pajak pusat Rp85,49 triliun dan pajak daerah Rp5,11 triliun.