Indonesia sangat terlambat untuk mengenakan pajak pada e-commercehttps://economy.okezone.com/read/2019/02/19/320/2019999/banyak-e-commerce-mengeluh-dipajaki-sektor-digital-masih-belum-tersentuhidhttps://economy.okezone.com/read/2019/02/19/320/2019999/banyak-e-commerce-mengeluh-dipajaki-sektor-digital-masih-belum-tersentuhhttps://economy.okezone.com/read/2019/02/19/320/2019999/banyak-e-commerce-mengeluh-dipajaki-sektor-digital-masih-belum-tersentuhSelasa 19 Februari 2019 12:27 WIBGiri HartomoIlustrasi: Foto Shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2019/02/19/320/2019999/banyak-e-commerce-mengeluh-dipajaki-sektor-digital-masih-belum-tersentuh-jw3Yz5SUog.jpgJAKARTA - Dalam debat Calon Presiden (Capres) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto sangat mendukung pengembangan unicorn di Indonesia. Oleh karenanya sangat disayangkan adanya regulasi untuk mengenakan pajak pada e-commerce dalam negeri. Menanggapi hal tersebut, Pengamat Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, justru Indonesia sangat terlambat untuk mengenakan pajak pada e-commerce. Sebab di beberapa negara e-commerce sudah lebih dahulu dikenakan pajak. Baca Juga: Bos Bukalapak Minta Maaf ke Pendukung Jokowi Usai Kritik Dana Riset Indonesia Seperti diketahui, pengenaan pajak untuk e-commerce sendiri baru akan diberlakukan pada 1 April 2019 mendatang. Pajak e-commerce ini sendiri akan diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui sistem elektronik (e-Commerce). "Sebenarnya soal pajak agak terlambat untuk diatur. Karena PMK ini baru mulai diberlakukan 1 April 2019," ujarnya saat dihubungi Okezone, Selasa (19/2/2019). Menurut Bhima, justru pengenaan pajak untuk e-commerce sangat penting dilakukan. Ini sebagai bentuk keadilan dalam hal perpajakan dengan para pedagang offline yang juga dikenakan pajak. "Tidak perlu pajak baru sebenarnya hanya butuh penegakan aturan kepada wajib pajak," ucapnya. Baca Juga: Penjualan E-Commerce Naik 70% Selama Imlek Selain itu, memang selama ini sektor digital belum ada peraturannya untuk mengatur. Khususnya dalam hal perpajakan sehingga banyak yang luput dari kewajibannya kepada negara. "Banyak sektor digital yang belum tersentuh oleh perpajakan," tegasnya.JAKARTA - Dalam debat Calon Presiden (Capres) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto sangat mendukung pengembangan unicorn di Indonesia. Oleh karenanya sangat disayangkan adanya regulasi untuk mengenakan pajak pada e-commerce dalam negeri. Menanggapi hal tersebut, Pengamat Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, justru Indonesia sangat terlambat untuk mengenakan pajak pada e-commerce. Sebab di beberapa negara e-commerce sudah lebih dahulu dikenakan pajak. Baca Juga: Bos Bukalapak Minta Maaf ke Pendukung Jokowi Usai Kritik Dana Riset Indonesia Seperti diketahui, pengenaan pajak untuk e-commerce sendiri baru akan diberlakukan pada 1 April 2019 mendatang. Pajak e-commerce ini sendiri akan diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui sistem elektronik (e-Commerce). "Sebenarnya soal pajak agak terlambat untuk diatur. Karena PMK ini baru mulai diberlakukan 1 April 2019," ujarnya saat dihubungi Okezone, Selasa (19/2/2019). Menurut Bhima, justru pengenaan pajak untuk e-commerce sangat penting dilakukan. Ini sebagai bentuk keadilan dalam hal perpajakan dengan para pedagang offline yang juga dikenakan pajak. "Tidak perlu pajak baru sebenarnya hanya butuh penegakan aturan kepada wajib pajak," ucapnya. Baca Juga: Penjualan E-Commerce Naik 70% Selama Imlek Selain itu, memang selama ini sektor digital belum ada peraturannya untuk mengatur. Khususnya dalam hal perpajakan sehingga banyak yang luput dari kewajibannya kepada negara. "Banyak sektor digital yang belum tersentuh oleh perpajakan," tegasnya.