Pemerintah resmi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun inihttps://economy.okezone.com/read/2019/03/19/320/2032078/konsumsi-rumah-tangga-diproyeksi-tetap-stagnan-meski-gaji-pns-naikidhttps://economy.okezone.com/read/2019/03/19/320/2032078/konsumsi-rumah-tangga-diproyeksi-tetap-stagnan-meski-gaji-pns-naikhttps://economy.okezone.com/read/2019/03/19/320/2032078/konsumsi-rumah-tangga-diproyeksi-tetap-stagnan-meski-gaji-pns-naikSelasa 19 Maret 2019 14:12 WIBGiri HartomoIlustrasi Pegawai Negeri Sipil (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2019/03/19/320/2032078/konsumsi-rumah-tangga-diproyeksi-tetap-stagnan-meski-gaji-pns-naik-IQlFayrgI3.jpgJAKARTA - Pemerintah resmi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini. Pencairan gaji PNS akan dilakukan pada April 2019 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Institut for Development of Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudistira kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri tidak akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Sebab kenaikan gaji PNS,TNI Polri tidak mampu mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara nasional. "Terkait dampak ekonomi saya kira enggak signifikan. Naiknya gaji PNS belum mampu dorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara nasional," ujarnya saat dihubungi Okezone, Selasa (19/3/2019). Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS Belum Layak Diberikan, Ini Penjelasannya Lagi pula, lanjut Bhima, porsi belanja pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif rendah. Berdasarkan datanya, porsi belanja pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 10% saja. "Porsi belanja pemerintah cuma 9-10% dari total PDB," ucapnya. Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah untuk mendorong instrumen lainnya. Seperti salah satunya adalah mendorong angka investasi yang memang realisasi pada 2018 lalu masih jauh dari harapan. Baca Juga: Gaji PNS Naik, Belanja Pegawai Bisa Bengkak 22% Salah satu hal yang perlu didorong untuk mendongkrak investasi adalah dengan memperbaiki sistem perizinan lewat Online Single Submission (OSS). Memang untuk perizinan di pusat, OSS sudah berfungsi secara maksimal namun jika dibandingkan di daerah, OSS masih belum bisa berjalan maksimal. "Kuncinya ada di perizinan investasi yang belum sinkron antara OSS dan PTSP. Butuh standarisasi SDM karena adanya gap di daerah. Terakhir adalah pendampingan pusat," jelasnya.JAKARTA - Pemerintah resmi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini. Pencairan gaji PNS akan dilakukan pada April 2019 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Institut for Development of Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudistira kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri tidak akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Sebab kenaikan gaji PNS,TNI Polri tidak mampu mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara nasional. "Terkait dampak ekonomi saya kira enggak signifikan. Naiknya gaji PNS belum mampu dorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara nasional," ujarnya saat dihubungi Okezone, Selasa (19/3/2019). Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS Belum Layak Diberikan, Ini Penjelasannya Lagi pula, lanjut Bhima, porsi belanja pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif rendah. Berdasarkan datanya, porsi belanja pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 10% saja. "Porsi belanja pemerintah cuma 9-10% dari total PDB," ucapnya. Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah untuk mendorong instrumen lainnya. Seperti salah satunya adalah mendorong angka investasi yang memang realisasi pada 2018 lalu masih jauh dari harapan. Baca Juga: Gaji PNS Naik, Belanja Pegawai Bisa Bengkak 22% Salah satu hal yang perlu didorong untuk mendongkrak investasi adalah dengan memperbaiki sistem perizinan lewat Online Single Submission (OSS). Memang untuk perizinan di pusat, OSS sudah berfungsi secara maksimal namun jika dibandingkan di daerah, OSS masih belum bisa berjalan maksimal. "Kuncinya ada di perizinan investasi yang belum sinkron antara OSS dan PTSP. Butuh standarisasi SDM karena adanya gap di daerah. Terakhir adalah pendampingan pusat," jelasnya.