<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Presiden Jokowi Ingin Pajak Korporasi Diturunkan</title><description>Presiden Joko Widodo menginginkan penurunan beban pajak untuk korporasi atau perusahaan.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2019/03/22/20/2033422/presiden-jokowi-ingin-pajak-korporasi-diturunkan</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2019/03/22/20/2033422/presiden-jokowi-ingin-pajak-korporasi-diturunkan"/><item><title>Presiden Jokowi Ingin Pajak Korporasi Diturunkan</title><link>https://economy.okezone.com/read/2019/03/22/20/2033422/presiden-jokowi-ingin-pajak-korporasi-diturunkan</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2019/03/22/20/2033422/presiden-jokowi-ingin-pajak-korporasi-diturunkan</guid><pubDate>Jum'at 22 Maret 2019 08:42 WIB</pubDate><dc:creator></dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2019/03/22/20/2033422/presiden-jokowi-ingin-pajak-korporasi-diturunkan-y6DmL7NxqZ.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Pajak (Ilustrasi: Shutterstock)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2019/03/22/20/2033422/presiden-jokowi-ingin-pajak-korporasi-diturunkan-y6DmL7NxqZ.jpg</image><title>Pajak (Ilustrasi: Shutterstock)</title></images><description>JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginginkan penurunan beban pajak untuk korporasi atau perusahaan sehingga produk yang dihasilkan berdaya saing baik di dalam negeri maupun luar negeri.
&quot;Saya sebetulnya sudah berapa kali bertemu dengan Apindo, KADIN, HIPMI, dan dengan organisasi pengusaha lainnya,&quot; kata Jokowi dilansir dari Antaranews, Jumat (22/3/2019).
Ia mengatakan, sudah membicarakan bagaimana langkah menurunkan pajak korporasi itu sehingga memberikan daya saing pada produk-produk Indonesia.
Baca Juga: Sri Mulyani Senang 7,3 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT
 
&quot;Tapi sampai sekarang saya enggak mengerti mengapa belum rampung-rampung, belum selesai. Saya enggak tahu hitungannya seperti apa,&quot; katanya.
Jokowi menyebutkan hingga saat ini belum menerima perhitungan terkait pajak korporasi dari Kementerian Keuangan, khususnya dari Ditjen Pajak. &quot;Kita ingin betul pajak itu tidak memberatkan pengusaha tetapi memberikan dorongan kepada pengusaha agar mau berinvestasi dengan modal yang mereka miliki,&quot; katanya.

Ia meminta Ditjen Pajak tidak mengejar terus pembayar pajak yang dari dulu itu itu juga. &quot;Saya dapat keluhan dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari DKI dan dari luar Jawa. Saya tahu,&quot; katanya.
Menurut dia, terkait masalah pajak, ada masalah di lapangan tapi juga ada masalah terkait kebijakan. &quot;Ini yang mau kita selesaikan,&quot; katanya.
Ia menyebutkan, dia juga pernah menjadi pengusaha sehingga merasakan apa yang dirasakan para pengusaha saat ini. &quot;Tapi negara ini adalah sebuah kapal besar. Tidak mungkin semua dikerjakan pada saat yang sama, diputuskan pada saat yang sama, mesti juga melalui proses, tahapan besar,&quot; katanya.</description><content:encoded>JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginginkan penurunan beban pajak untuk korporasi atau perusahaan sehingga produk yang dihasilkan berdaya saing baik di dalam negeri maupun luar negeri.
&quot;Saya sebetulnya sudah berapa kali bertemu dengan Apindo, KADIN, HIPMI, dan dengan organisasi pengusaha lainnya,&quot; kata Jokowi dilansir dari Antaranews, Jumat (22/3/2019).
Ia mengatakan, sudah membicarakan bagaimana langkah menurunkan pajak korporasi itu sehingga memberikan daya saing pada produk-produk Indonesia.
Baca Juga: Sri Mulyani Senang 7,3 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT
 
&quot;Tapi sampai sekarang saya enggak mengerti mengapa belum rampung-rampung, belum selesai. Saya enggak tahu hitungannya seperti apa,&quot; katanya.
Jokowi menyebutkan hingga saat ini belum menerima perhitungan terkait pajak korporasi dari Kementerian Keuangan, khususnya dari Ditjen Pajak. &quot;Kita ingin betul pajak itu tidak memberatkan pengusaha tetapi memberikan dorongan kepada pengusaha agar mau berinvestasi dengan modal yang mereka miliki,&quot; katanya.

Ia meminta Ditjen Pajak tidak mengejar terus pembayar pajak yang dari dulu itu itu juga. &quot;Saya dapat keluhan dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari DKI dan dari luar Jawa. Saya tahu,&quot; katanya.
Menurut dia, terkait masalah pajak, ada masalah di lapangan tapi juga ada masalah terkait kebijakan. &quot;Ini yang mau kita selesaikan,&quot; katanya.
Ia menyebutkan, dia juga pernah menjadi pengusaha sehingga merasakan apa yang dirasakan para pengusaha saat ini. &quot;Tapi negara ini adalah sebuah kapal besar. Tidak mungkin semua dikerjakan pada saat yang sama, diputuskan pada saat yang sama, mesti juga melalui proses, tahapan besar,&quot; katanya.</content:encoded></item></channel></rss>
