<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Menpan RB: Kementerian dan Lembaga Harus Tanggung Jawab Setiap Rupiah yang Dipakai</title><description>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi</description><link>https://economy.okezone.com/read/2019/04/04/320/2039016/menpan-rb-kementerian-dan-lembaga-harus-tanggung-jawab-setiap-rupiah-yang-dipakai</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2019/04/04/320/2039016/menpan-rb-kementerian-dan-lembaga-harus-tanggung-jawab-setiap-rupiah-yang-dipakai"/><item><title>Menpan RB: Kementerian dan Lembaga Harus Tanggung Jawab Setiap Rupiah yang Dipakai</title><link>https://economy.okezone.com/read/2019/04/04/320/2039016/menpan-rb-kementerian-dan-lembaga-harus-tanggung-jawab-setiap-rupiah-yang-dipakai</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2019/04/04/320/2039016/menpan-rb-kementerian-dan-lembaga-harus-tanggung-jawab-setiap-rupiah-yang-dipakai</guid><pubDate>Kamis 04 April 2019 15:21 WIB</pubDate><dc:creator>Taufik Fajar</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2019/04/04/320/2039016/menpan-rb-kementerian-dan-lembaga-harus-tanggung-jawab-setiap-rupiah-yang-dipakai-YqzkCqBeiJ.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Menpan-RB Syafruddin (Foto: Humas PANRB)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2019/04/04/320/2039016/menpan-rb-kementerian-dan-lembaga-harus-tanggung-jawab-setiap-rupiah-yang-dipakai-YqzkCqBeiJ.jpg</image><title>Menpan-RB Syafruddin (Foto: Humas PANRB)</title></images><description>JAKARTA - Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan efektif dan efisien.
SAKIP pun menjadi budaya baru dan ujung tombak reformasi birokrasi yang fokus pada efektivitas, efisiensi dan prioritas pengelolaan anggaran dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, penerapan SAKIP untuk berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah agar dapat mempertanggungjawabkan setiap Rupiah dari anggaran yang digunakan.
Institusi pemerintahan sudah tidak boleh lagi hanya mempertimbangkan besaran realisasi fisik dan serapan anggaran saja. Tetapi juga harus memikirkan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat dari penggunaan anggaran tersebut.
&quot;Artinya kami mendesak instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas keberadaan mereka bagi masyarakat dan pembangunan nasional,&quot; ujar Syafruddin,  dalam keterangannya pada Syafruddin pada acara Training of Trainer Pengembagan Kapasitas Akademisi Terhadap SAKIP di Jakarta (4/4/2019).
Baca Juga: Menpan RB: Anggaran Pemerintah Wajib untuk Tujuan Prioritas Pembangunan
Menurutnya, pemerintahan harus berjalan secara efektif, efisien dan fokus karena pemerintah memiliki banyak prioritas kebijakan, namun terdapat keterbatasan anggaran. Sektor ekonomi merupakan prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional.
Alasan kedua adalah penyesuaian dan pergantian kebijakan harus mengikuti perubahan prioritas negara. Seperti saat ini dimana pemerintah menggeser fokus pembagunan SDM setelah infrastruktur terbangun.
Ketiga, penyesuaian kebijakan pemerintah harus mengikuti dinamika perubahan global yang tidak pernah berhenti. Peforma pemerintahan harus terus ditingkatkan untuk memuaskan dan membahagiakan masyarakat.
&quot;Pemerintahan harus dapat berjalan secara dinamis serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan yang akuntabel, transparan dan fokus pada prioritas,&quot; katanya.
Baca Juga: Pemerintah Pamer Keberhasilan Reformasi Birokrasi ke Dunia Internasional
Keberadaan SAKIP mendorong instansi pemerintah memanfaatkan anggaran dan sumber daya yang ada  dengan bijak. Sehingga target yang menjadi prioritas pemerintah dapat tercapai.
Untuk menjawab tantangan global dan perubahan yang terjadi maka implementasi SAKIP harus dikembangkan dengan melibatkan akademisi dan para ahli. Setiap kebijakan yang ada harus berdasarkan riset dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan.
Sebab pemerintahan dibentuk untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Negara tidak boleh terdistorsi oleh waktu dan zaman.</description><content:encoded>JAKARTA - Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan efektif dan efisien.
SAKIP pun menjadi budaya baru dan ujung tombak reformasi birokrasi yang fokus pada efektivitas, efisiensi dan prioritas pengelolaan anggaran dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, penerapan SAKIP untuk berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah agar dapat mempertanggungjawabkan setiap Rupiah dari anggaran yang digunakan.
Institusi pemerintahan sudah tidak boleh lagi hanya mempertimbangkan besaran realisasi fisik dan serapan anggaran saja. Tetapi juga harus memikirkan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat dari penggunaan anggaran tersebut.
&quot;Artinya kami mendesak instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas keberadaan mereka bagi masyarakat dan pembangunan nasional,&quot; ujar Syafruddin,  dalam keterangannya pada Syafruddin pada acara Training of Trainer Pengembagan Kapasitas Akademisi Terhadap SAKIP di Jakarta (4/4/2019).
Baca Juga: Menpan RB: Anggaran Pemerintah Wajib untuk Tujuan Prioritas Pembangunan
Menurutnya, pemerintahan harus berjalan secara efektif, efisien dan fokus karena pemerintah memiliki banyak prioritas kebijakan, namun terdapat keterbatasan anggaran. Sektor ekonomi merupakan prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional.
Alasan kedua adalah penyesuaian dan pergantian kebijakan harus mengikuti perubahan prioritas negara. Seperti saat ini dimana pemerintah menggeser fokus pembagunan SDM setelah infrastruktur terbangun.
Ketiga, penyesuaian kebijakan pemerintah harus mengikuti dinamika perubahan global yang tidak pernah berhenti. Peforma pemerintahan harus terus ditingkatkan untuk memuaskan dan membahagiakan masyarakat.
&quot;Pemerintahan harus dapat berjalan secara dinamis serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan yang akuntabel, transparan dan fokus pada prioritas,&quot; katanya.
Baca Juga: Pemerintah Pamer Keberhasilan Reformasi Birokrasi ke Dunia Internasional
Keberadaan SAKIP mendorong instansi pemerintah memanfaatkan anggaran dan sumber daya yang ada  dengan bijak. Sehingga target yang menjadi prioritas pemerintah dapat tercapai.
Untuk menjawab tantangan global dan perubahan yang terjadi maka implementasi SAKIP harus dikembangkan dengan melibatkan akademisi dan para ahli. Setiap kebijakan yang ada harus berdasarkan riset dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan.
Sebab pemerintahan dibentuk untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Negara tidak boleh terdistorsi oleh waktu dan zaman.</content:encoded></item></channel></rss>
