Orientasi pembangunan bidang kemaritiman akan menjadi sangat pentinghttps://economy.okezone.com/read/2019/04/11/320/2042271/menteri-susi-lebih-dari-10-000-kapal-ikan-asing-diusir-dari-laut-indonesiaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/04/11/320/2042271/menteri-susi-lebih-dari-10-000-kapal-ikan-asing-diusir-dari-laut-indonesiahttps://economy.okezone.com/read/2019/04/11/320/2042271/menteri-susi-lebih-dari-10-000-kapal-ikan-asing-diusir-dari-laut-indonesiaKamis 11 April 2019 21:13 WIBFeby NovaliusMenteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: KKP)https://img.okezone.com/content/2019/04/11/320/2042271/menteri-susi-lebih-dari-10-000-kapal-ikan-asing-diusir-dari-laut-indonesia-ZZgNgqr1Ja.jpgKUNINGAN - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melanjutkan kegiatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina (Gemasatukata) di Kabupaten Kuningan. Hari ini, dua lokasi dikunjungi yaitu Komplek Pendidikan Persatuan Umat Islam (PUI) Cilimus dan Ponpes Mambaul Huda. Menteri Susi didampingi Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina dan Bupati Kuningan Acep Purnama. Setibanya di MTS PUI Cilimus, rombongan disambut oleh Pengurus DPP PUI, Dr. H. Toto Toharuddin, beserta para santri dan masyarakat sekitar. Dalam kesempatan tersebut diserahkan bantuan berupa 1,3 ton ikan konsumsi, 75.000 ekor benih nila, 75.000 ekor benih ikan mas, dan 1,5 ton pakan mandiri. Safari ini dilanjutkan ke Ponpes Mambaul Huda. Menteri Susi beserta rombongan disambut oleh Pimpinan Ponpes, KH. Ubaidillah dan Ketua Yayasan, KH. Fahmi. Baca Juga: Menteri Susi Waspadai Potensi Perang Pangan Seperti halnya di Ponpes lainnya, di Mambaul Huda KKP menyerahkan bantuan ikan segar dan dukungan sarana budidaya, yaitu 1 ton ikan konsumsi, 12 lubang budidaya sistem bioflok, 25.000 ekor benih nila, 25.000 ekor benih ikan mas, dan 1 ton pakan mandiri. Mengawali sambutannya dalam silaturahmi bersama santri dan masyarakat sekitar, Menteri Susi menyatakan, bahwa seiring pertumbuhan penduduk dunia yang terus terjadi, orientasi pembangunan bidang kemaritiman akan menjadi sangat penting. Bukan tidak mungkin jika kemaritiman menjadi titik tolak kehidupan masyarakat dunia, utamanya Indonesia ke depannya. Maka pendidikan kemaritiman dan kelautan harus diperkenalkan kepada seluruh generasi muda, salah satunya melalui Ponpes yang merupakan lembaga penting pembangunan bangsa, di samping lembaga pendidikan lainnya. Sadar akan pentingnya laut bagi Indonesia, Menteri Susi berpesan agar semua generasi bangsa mencintai, ikut menjaga dan merawat lautnya. Untuk itu, pemerintah mencanangkan pilar kedaulatan, di mana Indonesia harus dapat menguasai lautnya seutuhnya. Tidak ada negara lain atau pihak lain yang boleh mendominasi atau mengambil keuntungan dari pemanfaatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Tidak pernah terbayangkan oleh kita, lebih dari 10.000 kapal ikan asing berukuran sangat besar kita usir dari laut Indonesia. Merekalah yang dulu mengeruk laut kita sehingga terjadi penurunan signifikan jumlah rumah tangga nelayan kita," tutur Menteri Susi, dalam keterangannya, Kamis (11/3/2019). Berdasarkan Data Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik (BPS), dalam rentang 2003-2013, rumah tangga nelayan mengalami penurunan signifikan. Rumah tangga nelayan yang di tahun 2003 sejumlah 1,6 juta, turun menjadi 868,414 saja atau sekitar setengahnya di tahun 2013. Baca Juga: Menteri Susi Ingin Penenggelaman Kapal Ilegal Terus Dilestarikan "Nelayan kita susah dapat ikan, akhirnya ganti profesi. Ada yang jadi tukang becak di Kota, tukang bangunan," seloroh Menteri Susi. Selain mengambil alih mata pencaharian nelayan, pelaku illegal fishing juga dianggap telah merugikan negara dengan berbagai cara lainnya. "Tak hanya mengambil ikan kita, mereka juga memakai solar bersubsidi yang seharusnya untuk masyarakat kita. Negara kita juga dijadikan tempat perbudakan manusia termasuk anak-anak seperti kasus Bejina," kata Menteri Susi.Namun, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan laut sebagai masa depan bangsa, KKP di bawah komando Menteri Susi melakukan perperangan terhadap Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Berkat upaya tegas tersebut, kedaulatan atas laut mampu diraih Indonesia. "Kita harus mencitrakan negara kita ini sebagai negara yang hebat, negara yang kuat, negara yang berani membela kedaulatan," ujarnya. Menteri Susi melanjutkan, sebagai dampak dari berbagai kebijakan tersebut, angka konsumsi ikan Indonesia naik tanpa menambah impor, di mana tahun 2018 lalu angka konsumsi ikan nasional telah mencapai 50,69 kg per kapita. Neraca perdagangan Indonesia yang tadinya berada di urutan buntut, kini menjadi yang nomor 1 di Asia Tenggara. Nelayan Indonesia, khususnya di daerah timur, utara, dan barat Indonesia yang biasanya dikuasai kapal asing, kini bisa menangkap ikan berukuran besar di daerah penangkapan ikan yang tidak terlalu jauh dan dalam waktu yang lebih singkat. Oleh karena itu, sumber daya ikan (SDI) ini menurut Menteri Susi mutlak dijaga. Ia optimis Indonesia dapat maju jika mampu menjaga sumber daya yang dimiliki dengan baik. Terlebih lagi Presiden telah mengeluarkan aturan yang menutup investasi asing di bidang perikanan tangkap. "Sumber daya perikanan dan lautan ini menjadi satu-satunya sumber daya alam di mana masyarakat Indonesia berdaulat 100 persen atasnya. Kita punya tambang, kita punya minyak, tapi sumber daya perikanan inilah yang semua masyarakat dapat menikmati langsung. Kita pun tidak semuanya punya akses mengelola tambang dan minyak karena itu butuh modal dan teknologi tinggi. Kalau laut semua bisa akses, setiap orang bisa nangkap ikan," terang Menteri Susi. Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut Menteri Susi menitipkan laut pada semua yang hadir. Salah satunya dengan tidak membuang sampah ke laut dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang dapat mencemari laut dan mengancam keberlanjutan ekosistem di dalamnya. "Kita harus jaga laut kita agar ikannya tetap ada dan banyak. Kita ingin orang Indonesia makan ikan 80-100 kg setiap tahunnya seperti orang Jepang," ujar Menteri Susi. Menurut Menteri Susi, konsumsi ikan perlu terus ditingkatkan karena protein yang terkandung pada ikan memberikan kontribusi terbesar dalam kelompok sumber protein hewani, yaitu sebesar 57,2 persen. Ikan juga memiliki komposisi asam amino lengkap dan mudah dicerna tubuh. Ikan terdiri dari beragam jenis, bentuk, warna, rasa, dan ukuran yang menawarkan berbagai pilihan bagi penikmatnya. Ikan pun dijual dengan harga yang dapat memenuhi semua segmentasi kelas ekonomi. "Ikan itu dapat meningkatkan IQ kita sehingga lebih cerdas. Ikan juga mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan kulit biar awet muda. Bahkan ikan juga dapat mengurangi risiko kanker," terang Menteri Susi. Guna mendorong ketersediaan ikan di masyarakat, Menteri Susi menyebut bahwa pemerintah siap membantu usaha atau badan ekonomi kecil masyarakat yang ingin memulai usaha di bidang perikanan. Terakhir, dia mengingatkan para santri untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri di era globalisasi dan digitalisasi. "Kompetisi ke depan akan semakin berat. Digitalisasi dan mesin-mesin akan mengambil alih sebagian besar tugas manusia. Maka kita harus sudah memulai fokus pada pembangunan sumber daya manusia," tandasnya.KUNINGAN - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melanjutkan kegiatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina (Gemasatukata) di Kabupaten Kuningan. Hari ini, dua lokasi dikunjungi yaitu Komplek Pendidikan Persatuan Umat Islam (PUI) Cilimus dan Ponpes Mambaul Huda. Menteri Susi didampingi Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina dan Bupati Kuningan Acep Purnama. Setibanya di MTS PUI Cilimus, rombongan disambut oleh Pengurus DPP PUI, Dr. H. Toto Toharuddin, beserta para santri dan masyarakat sekitar. Dalam kesempatan tersebut diserahkan bantuan berupa 1,3 ton ikan konsumsi, 75.000 ekor benih nila, 75.000 ekor benih ikan mas, dan 1,5 ton pakan mandiri. Safari ini dilanjutkan ke Ponpes Mambaul Huda. Menteri Susi beserta rombongan disambut oleh Pimpinan Ponpes, KH. Ubaidillah dan Ketua Yayasan, KH. Fahmi. Baca Juga: Menteri Susi Waspadai Potensi Perang Pangan Seperti halnya di Ponpes lainnya, di Mambaul Huda KKP menyerahkan bantuan ikan segar dan dukungan sarana budidaya, yaitu 1 ton ikan konsumsi, 12 lubang budidaya sistem bioflok, 25.000 ekor benih nila, 25.000 ekor benih ikan mas, dan 1 ton pakan mandiri. Mengawali sambutannya dalam silaturahmi bersama santri dan masyarakat sekitar, Menteri Susi menyatakan, bahwa seiring pertumbuhan penduduk dunia yang terus terjadi, orientasi pembangunan bidang kemaritiman akan menjadi sangat penting. Bukan tidak mungkin jika kemaritiman menjadi titik tolak kehidupan masyarakat dunia, utamanya Indonesia ke depannya. Maka pendidikan kemaritiman dan kelautan harus diperkenalkan kepada seluruh generasi muda, salah satunya melalui Ponpes yang merupakan lembaga penting pembangunan bangsa, di samping lembaga pendidikan lainnya. Sadar akan pentingnya laut bagi Indonesia, Menteri Susi berpesan agar semua generasi bangsa mencintai, ikut menjaga dan merawat lautnya. Untuk itu, pemerintah mencanangkan pilar kedaulatan, di mana Indonesia harus dapat menguasai lautnya seutuhnya. Tidak ada negara lain atau pihak lain yang boleh mendominasi atau mengambil keuntungan dari pemanfaatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Tidak pernah terbayangkan oleh kita, lebih dari 10.000 kapal ikan asing berukuran sangat besar kita usir dari laut Indonesia. Merekalah yang dulu mengeruk laut kita sehingga terjadi penurunan signifikan jumlah rumah tangga nelayan kita," tutur Menteri Susi, dalam keterangannya, Kamis (11/3/2019). Berdasarkan Data Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik (BPS), dalam rentang 2003-2013, rumah tangga nelayan mengalami penurunan signifikan. Rumah tangga nelayan yang di tahun 2003 sejumlah 1,6 juta, turun menjadi 868,414 saja atau sekitar setengahnya di tahun 2013. Baca Juga: Menteri Susi Ingin Penenggelaman Kapal Ilegal Terus Dilestarikan "Nelayan kita susah dapat ikan, akhirnya ganti profesi. Ada yang jadi tukang becak di Kota, tukang bangunan," seloroh Menteri Susi. Selain mengambil alih mata pencaharian nelayan, pelaku illegal fishing juga dianggap telah merugikan negara dengan berbagai cara lainnya. "Tak hanya mengambil ikan kita, mereka juga memakai solar bersubsidi yang seharusnya untuk masyarakat kita. Negara kita juga dijadikan tempat perbudakan manusia termasuk anak-anak seperti kasus Bejina," kata Menteri Susi.Namun, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan laut sebagai masa depan bangsa, KKP di bawah komando Menteri Susi melakukan perperangan terhadap Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Berkat upaya tegas tersebut, kedaulatan atas laut mampu diraih Indonesia. "Kita harus mencitrakan negara kita ini sebagai negara yang hebat, negara yang kuat, negara yang berani membela kedaulatan," ujarnya. Menteri Susi melanjutkan, sebagai dampak dari berbagai kebijakan tersebut, angka konsumsi ikan Indonesia naik tanpa menambah impor, di mana tahun 2018 lalu angka konsumsi ikan nasional telah mencapai 50,69 kg per kapita. Neraca perdagangan Indonesia yang tadinya berada di urutan buntut, kini menjadi yang nomor 1 di Asia Tenggara. Nelayan Indonesia, khususnya di daerah timur, utara, dan barat Indonesia yang biasanya dikuasai kapal asing, kini bisa menangkap ikan berukuran besar di daerah penangkapan ikan yang tidak terlalu jauh dan dalam waktu yang lebih singkat. Oleh karena itu, sumber daya ikan (SDI) ini menurut Menteri Susi mutlak dijaga. Ia optimis Indonesia dapat maju jika mampu menjaga sumber daya yang dimiliki dengan baik. Terlebih lagi Presiden telah mengeluarkan aturan yang menutup investasi asing di bidang perikanan tangkap. "Sumber daya perikanan dan lautan ini menjadi satu-satunya sumber daya alam di mana masyarakat Indonesia berdaulat 100 persen atasnya. Kita punya tambang, kita punya minyak, tapi sumber daya perikanan inilah yang semua masyarakat dapat menikmati langsung. Kita pun tidak semuanya punya akses mengelola tambang dan minyak karena itu butuh modal dan teknologi tinggi. Kalau laut semua bisa akses, setiap orang bisa nangkap ikan," terang Menteri Susi. Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut Menteri Susi menitipkan laut pada semua yang hadir. Salah satunya dengan tidak membuang sampah ke laut dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang dapat mencemari laut dan mengancam keberlanjutan ekosistem di dalamnya. "Kita harus jaga laut kita agar ikannya tetap ada dan banyak. Kita ingin orang Indonesia makan ikan 80-100 kg setiap tahunnya seperti orang Jepang," ujar Menteri Susi. Menurut Menteri Susi, konsumsi ikan perlu terus ditingkatkan karena protein yang terkandung pada ikan memberikan kontribusi terbesar dalam kelompok sumber protein hewani, yaitu sebesar 57,2 persen. Ikan juga memiliki komposisi asam amino lengkap dan mudah dicerna tubuh. Ikan terdiri dari beragam jenis, bentuk, warna, rasa, dan ukuran yang menawarkan berbagai pilihan bagi penikmatnya. Ikan pun dijual dengan harga yang dapat memenuhi semua segmentasi kelas ekonomi. "Ikan itu dapat meningkatkan IQ kita sehingga lebih cerdas. Ikan juga mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan kulit biar awet muda. Bahkan ikan juga dapat mengurangi risiko kanker," terang Menteri Susi. Guna mendorong ketersediaan ikan di masyarakat, Menteri Susi menyebut bahwa pemerintah siap membantu usaha atau badan ekonomi kecil masyarakat yang ingin memulai usaha di bidang perikanan. Terakhir, dia mengingatkan para santri untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri di era globalisasi dan digitalisasi. "Kompetisi ke depan akan semakin berat. Digitalisasi dan mesin-mesin akan mengambil alih sebagian besar tugas manusia. Maka kita harus sudah memulai fokus pada pembangunan sumber daya manusia," tandasnya.