PLN kembali mendapatkan kepercayaan dari perbankan nasional melalui pinjaman kredit sindikasi senilai Rp16,75 triliun.https://economy.okezone.com/read/2019/04/24/320/2047354/pln-kantongi-pinjaman-rp16-75-triliun-dari-7-bankidhttps://economy.okezone.com/read/2019/04/24/320/2047354/pln-kantongi-pinjaman-rp16-75-triliun-dari-7-bankhttps://economy.okezone.com/read/2019/04/24/320/2047354/pln-kantongi-pinjaman-rp16-75-triliun-dari-7-bankRabu 24 April 2019 11:43 WIBKoran SINDOIlustrasi: Foto Okezonehttps://img.okezone.com/content/2019/04/24/320/2047354/pln-kantongi-pinjaman-rp16-75-triliun-dari-7-bank-OdxBo3HeMd.jpg JAKARTA – PT PLN (Persero) kembali mendapatkan kepercayaan dari perbankan nasional melalui pinjaman kredit sindikasi senilai Rp16,75 triliun. Pinjaman terdiri dari skema konvensional sebesar Rp13,25 triliun dan skema syariah sebesar Rp3,5 triliun dengan jangka waktu 10 tahun. “Kepercayaan ini tidak terlepas dari kemampuan PLN dalam mempertahankan tarif listrik tidak naik dan menjaga kondisi keuangan perusahaan tetap sehat,” ujar Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto di Jakarta, kemarin.  Baca Juga: Kementerian BUMN Siap Bekerjasama dengan KPK Tangani Kasus Sofyan Basir Menurut dia, pelaksanaan perjanjian pendanaan investasi tersebut PLN tidak hanya menggunakan skema konvensional, melainkan juga skema syariah (pembiayaan musyarakah). Hal itu membuktikan bahwa PLN serta lembaga keuangan bank dan non-bank syariah sangat mendukung perkembangan ekonomi syariah, termasuk pendanaan skema syariah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. “Kita berharap bahwa kerja sama ini akan semakin berkembang di kemudian hari,” ujarnya. Untuk sindikasi perbankan tersebut terdiri dari BRI, Bank Mandiri, BCA, Bank CIMB Niaga, Bank SMI, BNI Syariah, dan BCA Syariah. Adapun dana sindikasi perbankan itu digunakan PLN untuk modal membangun gardu induk dan transmisi dalam rangka mendukung program kelistrikan 35.000 mega watt (MW). “Selain cost of fund pinjaman yang kompetitif, pendanaan sindikasi ini juga meningkatkan portofolio rupiah pada pinjaman PLN serta menunjukkan dukungan perbankan nasional dalam mendanai pembangunan infrastruktur kelistrikan tanah air,” ujar Sarwono.  Baca Juga: Sofyan Basir Jadi Tersangka, PLN Janji Pelayanan Masyarakat Berjalan Baik Dia mengatakan, saat ini PLN terus berupaya mening katkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan listrik dan melakukan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan, pada waktu yang sama PLN juga melakukan efisiensi internal. Hasil dari program-program investasi yang dilakukan PLN dari tahun ke tahun kini memberikan perkembangan yang signifikan bagi kondisi kelistrikan di Indonesia. Berdasarkan Laporan Ease of Doing Business (EoDB) World Bank, indikator Getting Electricity/Kemudahan Mendapatkan Listrik peringkat Indonesia di antara 190 negara yang disurvei semakin membaik, yaitu peringkat 33 pada 2019 yang sebelumnya 38 pada 2018 dan di peringkat 49 pada 2017. “Hal ini membuktikan bahwa PLN terus berusaha memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan iklim investasi atas infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia,” kata Sarwono. Sebagaimana diketahui, sebelumnya pada 20 Februari 2019 lalu, Menteri ESDM telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik 10 tahun ke depan, PLN telah merencanakan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik. Diantaranya total pembangkit tenaga listrik sebesar 56.395 MW, total jaringan transmisi sepanjang 57.293 kilometer sirkit (kms), total gardu induk sebesar 124.341 MVA, total jaringan distribusi sepanjang 472.795 kms, dan total gardu distribusi sebesar 33.730 MVA. Selain itu, PLN juga terus mendorong pengembangan energi terbarukan dengan target penambahan pembangkit energi terbarukan sebesar 16.714 MW untuk mencapai target bauran EBT minimum 23% pada 2025. Pemerintah juga terus mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan yaitu penerapan teknologi PLTU Clean Coal Tech nology (CCT). Sementara itu, bauran gas dijaga sebesar minimum 22% pada 2025 guna mendukung integrasi pembangkit EBT yang bersifat intermittent (Variable Renewable Energy ). Sebab itu, kata dia, PLN akan selalu berupaya melaksanakan tugas mulia yang diberikan pemerintah demi kemakmuran masyarakat Indonesia. “Kami akan selalu membuka kerja sama dengan lembaga keuangan bank maupun non-bank untuk penyediaan dana pembangunan infrastruktur kelistrikan. Kerjasama yang berjalan dengan baik ini akan semakin meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan investasi di Indonesia, dengan ketersediaan listrik yang semakin handal,” katanya. Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM) Fahmy Radhi menilai, pinjaman sindikasi merupakan langkah tepat yang dilakukan PLN. Menurut dia, pinjaman dari sejumlah bank, baik dalam negeri maupun internasional, merupakan sebuah kepercayaan besar bagi PLN. “Ini merupakan kepercayaan besar bagi PLN sebagai BUMN. Artinya baik bank nasional maupun internasional masih mempercayai bahwa PLN capable membayar utang,” kata dia. Dia mengatakan tidak perlu khawatir atas pinjaman yang diperoleh perseroan. Pihaknya yakin PLN mampu membayar utangnya karena bersifat jangka panjang. “Ini sifatnya jangka panjang, jadi tidak perlu khawatir karena pengembalian juga bersifat jangka panjang. Tentu perbankan juga sudah memperhitungkan keuangan PLN,” katanya. (Nanang Wijayanto) JAKARTA – PT PLN (Persero) kembali mendapatkan kepercayaan dari perbankan nasional melalui pinjaman kredit sindikasi senilai Rp16,75 triliun. Pinjaman terdiri dari skema konvensional sebesar Rp13,25 triliun dan skema syariah sebesar Rp3,5 triliun dengan jangka waktu 10 tahun. “Kepercayaan ini tidak terlepas dari kemampuan PLN dalam mempertahankan tarif listrik tidak naik dan menjaga kondisi keuangan perusahaan tetap sehat,” ujar Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto di Jakarta, kemarin.  Baca Juga: Kementerian BUMN Siap Bekerjasama dengan KPK Tangani Kasus Sofyan Basir Menurut dia, pelaksanaan perjanjian pendanaan investasi tersebut PLN tidak hanya menggunakan skema konvensional, melainkan juga skema syariah (pembiayaan musyarakah). Hal itu membuktikan bahwa PLN serta lembaga keuangan bank dan non-bank syariah sangat mendukung perkembangan ekonomi syariah, termasuk pendanaan skema syariah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. “Kita berharap bahwa kerja sama ini akan semakin berkembang di kemudian hari,” ujarnya. Untuk sindikasi perbankan tersebut terdiri dari BRI, Bank Mandiri, BCA, Bank CIMB Niaga, Bank SMI, BNI Syariah, dan BCA Syariah. Adapun dana sindikasi perbankan itu digunakan PLN untuk modal membangun gardu induk dan transmisi dalam rangka mendukung program kelistrikan 35.000 mega watt (MW). “Selain cost of fund pinjaman yang kompetitif, pendanaan sindikasi ini juga meningkatkan portofolio rupiah pada pinjaman PLN serta menunjukkan dukungan perbankan nasional dalam mendanai pembangunan infrastruktur kelistrikan tanah air,” ujar Sarwono.  Baca Juga: Sofyan Basir Jadi Tersangka, PLN Janji Pelayanan Masyarakat Berjalan Baik Dia mengatakan, saat ini PLN terus berupaya mening katkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan listrik dan melakukan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan, pada waktu yang sama PLN juga melakukan efisiensi internal. Hasil dari program-program investasi yang dilakukan PLN dari tahun ke tahun kini memberikan perkembangan yang signifikan bagi kondisi kelistrikan di Indonesia. Berdasarkan Laporan Ease of Doing Business (EoDB) World Bank, indikator Getting Electricity/Kemudahan Mendapatkan Listrik peringkat Indonesia di antara 190 negara yang disurvei semakin membaik, yaitu peringkat 33 pada 2019 yang sebelumnya 38 pada 2018 dan di peringkat 49 pada 2017. “Hal ini membuktikan bahwa PLN terus berusaha memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan iklim investasi atas infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia,” kata Sarwono. Sebagaimana diketahui, sebelumnya pada 20 Februari 2019 lalu, Menteri ESDM telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik 10 tahun ke depan, PLN telah merencanakan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik. Diantaranya total pembangkit tenaga listrik sebesar 56.395 MW, total jaringan transmisi sepanjang 57.293 kilometer sirkit (kms), total gardu induk sebesar 124.341 MVA, total jaringan distribusi sepanjang 472.795 kms, dan total gardu distribusi sebesar 33.730 MVA. Selain itu, PLN juga terus mendorong pengembangan energi terbarukan dengan target penambahan pembangkit energi terbarukan sebesar 16.714 MW untuk mencapai target bauran EBT minimum 23% pada 2025. Pemerintah juga terus mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan yaitu penerapan teknologi PLTU Clean Coal Tech nology (CCT). Sementara itu, bauran gas dijaga sebesar minimum 22% pada 2025 guna mendukung integrasi pembangkit EBT yang bersifat intermittent (Variable Renewable Energy ). Sebab itu, kata dia, PLN akan selalu berupaya melaksanakan tugas mulia yang diberikan pemerintah demi kemakmuran masyarakat Indonesia. “Kami akan selalu membuka kerja sama dengan lembaga keuangan bank maupun non-bank untuk penyediaan dana pembangunan infrastruktur kelistrikan. Kerjasama yang berjalan dengan baik ini akan semakin meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan investasi di Indonesia, dengan ketersediaan listrik yang semakin handal,” katanya. Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM) Fahmy Radhi menilai, pinjaman sindikasi merupakan langkah tepat yang dilakukan PLN. Menurut dia, pinjaman dari sejumlah bank, baik dalam negeri maupun internasional, merupakan sebuah kepercayaan besar bagi PLN. “Ini merupakan kepercayaan besar bagi PLN sebagai BUMN. Artinya baik bank nasional maupun internasional masih mempercayai bahwa PLN capable membayar utang,” kata dia. Dia mengatakan tidak perlu khawatir atas pinjaman yang diperoleh perseroan. Pihaknya yakin PLN mampu membayar utangnya karena bersifat jangka panjang. “Ini sifatnya jangka panjang, jadi tidak perlu khawatir karena pengembalian juga bersifat jangka panjang. Tentu perbankan juga sudah memperhitungkan keuangan PLN,” katanya. (Nanang Wijayanto)