Memanasnya kembali perang dagang antara Amerika Serikat (AS) versus China telah berdampak pada pasar keuangan seluruh dunia.https://economy.okezone.com/read/2019/05/10/20/2053880/waspadai-dampak-memanasnya-perang-dagang-as-chinaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/05/10/20/2053880/waspadai-dampak-memanasnya-perang-dagang-as-chinahttps://economy.okezone.com/read/2019/05/10/20/2053880/waspadai-dampak-memanasnya-perang-dagang-as-chinaJum'at 10 Mei 2019 11:09 WIBKoran SINDOIlustrasi: Foto Koran Sindohttps://img.okezone.com/content/2019/05/10/20/2053880/waspadai-dampak-memanasnya-perang-dagang-as-china-JvCT1eeQuA.jpgJAKARTA – Memanasnya kembali perang dagang antara Amerika Serikat (AS) versus China telah berdampak pada pasar keuangan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak seminggu terakhir telah turun drastis ke level di bawah 6.200. Jika pada 30 April 2019 IHSG masih bertengger di level 6.455, namun pada penutupan perdagangan saham kemarin IHSG terpuruk ke level 6.198. ”Kalau soal Trump dan China, itu urusannya dunia, bukan cuma Indonesia. Artinya, kalau Trump kan kadangkadang enggak bisa diduga, tapi intinya kalau mereka bisa menyelesaikan perang dagang ini, semua akan lebih baik, dunia akan normal. Kalau tidak, ya akan ada tekanan bagi dunia, tidak hanya bagi Indonesia,” ujar Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta kemarin.  Baca Juga: Dampak Perang Dagang, Harga Sepatu hingga iPhone Naik di AS Dia menyatakan, akan masih menunggu perundingan yang akan dilakukan oleh beberapa negara mengenai kenaikan tarif impor. Sebelumnya AS mengancam bakal kembali menerapkan tarif tinggi bea impor terbaru terhadap produk-produk asal China senilai USD200 miliar yang bakal berlaku Jumat (10/5) ini apabila negosiasi AS dan China menemui titik buntu. ”Orang kita belum tahu seperti apa persisnya ini semua. Kita tunggu aja dulu. Jangan ditebak- tebak deh. Yang jelas, sekarang ini ekonomi dunia sedang melambat dan bisa melambat lagi kalau dia (Trump) menaikkan tarif ke China,” jelasnya. Menurut Darmin, pemerintah tetap konsisten membenahi perekonomian dari sisi suplai dalam kerangka perencanaan pembangunan. Gagasan tersebut ditempuh melalui upaya pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbaikan tata kelola pertanahan. ”Ketiganya adalah persoalan yang perlu dibenahi dari dulu. Kita bukan sekadar mengejar pertumbuhan, tapi juga mendorong pemerataan,” ujarnya. Darmin menjelaskan, negara yang membangun infrastruktur secara besar-besaran pasti memiliki capital outflow ratio yang tinggi.  Baca Juga: Perang Dagang AS-China Kembali Memanas, Dolar Keok Artinya, diperlukan modal atau dana yang lebih besar untuk mendorong 1% pertumbuhan. Namun, biaya yang mahal itu akan terbayar dengan pembangunan jangka panjang hingga 30-40 tahun. Selain dengan terus membangun infrastruktur, pemerintah akan menyandingkannya dengan persoalan SDM dan pertanahan untuk menaikkan angka pertumbuhan. Hal tersebut diyakini dapat melahirkan capital outflow ratio yang lebih rendah. ”Jadi dengan saving yang sama, mobilisasi dana asing yang sama, tapi dengan capital outflow ratio yang lebih rendah, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” tuturnya. Untuk mengimbangi pembangunan fisik, soft infrastructure dikembangkan melalui peningkatan kualitas SDM dengan merumuskan pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemerintah pun telah menyusun Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi untuk menghadapi era Industri 4.0 dan ekonomi digital. Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan, Indonesia selalu mewaspadai perkembangan ekonomi global imbas kelanjutan konflik dagang AS dengan China, yang bisa memengaruhi ekonomi dalam negeri. ”Kita melihat perekonomian Amerika Serikat positif dan di sisi lain terjadi pelemahan di negara-negara lain (emerging markets ) semakin terlihat, kita harus semakin waspada,” ujar Sri Mulyani. Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan Capai 6% Di sisi lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,4% hingga 6% per tahun pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan berdaya saing. Adapun lima prioritas nasional dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2020 adalah pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan air dan lingkungan hidup, serta kestabilan pertahanan dan keamanan negara. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 6% diperlukan transformasi ekonomi, terutama peningkatan produktivitas di sektor pertanian, industri, dan jasa. Di sisi lain, defisit transaksi berjalan juga harus dikurangi untuk mendukung pertumbuhan yang lebih tinggi. ”Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4-6% ada tiga skenario. Baseline 5,4% ratarata per tahun selama lima tahun ke depan. Skenario moderat 5,7% rata-rata per tahun dan skenario tinggi 6% pertahun. Tentunya ini masih teknokratik akan ditetapkan jadi target,” ujarnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan RKP 2020 di Jakarta kemarin. Bambang melanjutkan, investasi ditargetkan tumbuh 7% per tahun. Sementara ekspor harus dialihkan dari komoditas ke manufaktur. ”Potensi ekspor sekarang didominasi pengolahan makanan. Kita harus perkuat ekspor tekstil, automotif, elektronik, dan farmasi,” imbuhnya. Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memindahkan ibu kota negara dengan memasukannya dalam RPJMN 2020-2024. Pemindahan ibu kota negara menjadi rencana jangka panjang pemerintah yang bertujuan mengurangi beban Kota Jakarta. Di sisi lain, juga memberikan kesempatan di luar daerah untuk lebih berkembang. ”Nanti ketika sudah jelas kapan pelaksanaannya, akan kita lakukan penyesuaian untuk masuk RKP pada tahun bersangkutan. Namun, ini sudah masuk dalam RPJMN lima tahun ke depan,” kata Bambang. Pemerintah juga telah membuat rencana pembangunan jangka panjang hingga 2045. Pada 2045, Indonesia ditargetkan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia. Bambang menuturkan, visi Indonesia 2045 menjadi panduan mengenai arah pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas, yaitu 100 tahun Indonesia. Pada 2045, Indonesia akan menuju negara berpendapatan tinggi dan produk domestik bruto (PDB) Indonesia terbesar kelima di dunia.JAKARTA – Memanasnya kembali perang dagang antara Amerika Serikat (AS) versus China telah berdampak pada pasar keuangan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak seminggu terakhir telah turun drastis ke level di bawah 6.200. Jika pada 30 April 2019 IHSG masih bertengger di level 6.455, namun pada penutupan perdagangan saham kemarin IHSG terpuruk ke level 6.198. ”Kalau soal Trump dan China, itu urusannya dunia, bukan cuma Indonesia. Artinya, kalau Trump kan kadangkadang enggak bisa diduga, tapi intinya kalau mereka bisa menyelesaikan perang dagang ini, semua akan lebih baik, dunia akan normal. Kalau tidak, ya akan ada tekanan bagi dunia, tidak hanya bagi Indonesia,” ujar Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta kemarin.  Baca Juga: Dampak Perang Dagang, Harga Sepatu hingga iPhone Naik di AS Dia menyatakan, akan masih menunggu perundingan yang akan dilakukan oleh beberapa negara mengenai kenaikan tarif impor. Sebelumnya AS mengancam bakal kembali menerapkan tarif tinggi bea impor terbaru terhadap produk-produk asal China senilai USD200 miliar yang bakal berlaku Jumat (10/5) ini apabila negosiasi AS dan China menemui titik buntu. ”Orang kita belum tahu seperti apa persisnya ini semua. Kita tunggu aja dulu. Jangan ditebak- tebak deh. Yang jelas, sekarang ini ekonomi dunia sedang melambat dan bisa melambat lagi kalau dia (Trump) menaikkan tarif ke China,” jelasnya. Menurut Darmin, pemerintah tetap konsisten membenahi perekonomian dari sisi suplai dalam kerangka perencanaan pembangunan. Gagasan tersebut ditempuh melalui upaya pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbaikan tata kelola pertanahan. ”Ketiganya adalah persoalan yang perlu dibenahi dari dulu. Kita bukan sekadar mengejar pertumbuhan, tapi juga mendorong pemerataan,” ujarnya. Darmin menjelaskan, negara yang membangun infrastruktur secara besar-besaran pasti memiliki capital outflow ratio yang tinggi.  Baca Juga: Perang Dagang AS-China Kembali Memanas, Dolar Keok Artinya, diperlukan modal atau dana yang lebih besar untuk mendorong 1% pertumbuhan. Namun, biaya yang mahal itu akan terbayar dengan pembangunan jangka panjang hingga 30-40 tahun. Selain dengan terus membangun infrastruktur, pemerintah akan menyandingkannya dengan persoalan SDM dan pertanahan untuk menaikkan angka pertumbuhan. Hal tersebut diyakini dapat melahirkan capital outflow ratio yang lebih rendah. ”Jadi dengan saving yang sama, mobilisasi dana asing yang sama, tapi dengan capital outflow ratio yang lebih rendah, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” tuturnya. Untuk mengimbangi pembangunan fisik, soft infrastructure dikembangkan melalui peningkatan kualitas SDM dengan merumuskan pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemerintah pun telah menyusun Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi untuk menghadapi era Industri 4.0 dan ekonomi digital. Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan, Indonesia selalu mewaspadai perkembangan ekonomi global imbas kelanjutan konflik dagang AS dengan China, yang bisa memengaruhi ekonomi dalam negeri. ”Kita melihat perekonomian Amerika Serikat positif dan di sisi lain terjadi pelemahan di negara-negara lain (emerging markets ) semakin terlihat, kita harus semakin waspada,” ujar Sri Mulyani. Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan Capai 6% Di sisi lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,4% hingga 6% per tahun pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan berdaya saing. Adapun lima prioritas nasional dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2020 adalah pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan air dan lingkungan hidup, serta kestabilan pertahanan dan keamanan negara. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 6% diperlukan transformasi ekonomi, terutama peningkatan produktivitas di sektor pertanian, industri, dan jasa. Di sisi lain, defisit transaksi berjalan juga harus dikurangi untuk mendukung pertumbuhan yang lebih tinggi. ”Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4-6% ada tiga skenario. Baseline 5,4% ratarata per tahun selama lima tahun ke depan. Skenario moderat 5,7% rata-rata per tahun dan skenario tinggi 6% pertahun. Tentunya ini masih teknokratik akan ditetapkan jadi target,” ujarnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan RKP 2020 di Jakarta kemarin. Bambang melanjutkan, investasi ditargetkan tumbuh 7% per tahun. Sementara ekspor harus dialihkan dari komoditas ke manufaktur. ”Potensi ekspor sekarang didominasi pengolahan makanan. Kita harus perkuat ekspor tekstil, automotif, elektronik, dan farmasi,” imbuhnya. Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memindahkan ibu kota negara dengan memasukannya dalam RPJMN 2020-2024. Pemindahan ibu kota negara menjadi rencana jangka panjang pemerintah yang bertujuan mengurangi beban Kota Jakarta. Di sisi lain, juga memberikan kesempatan di luar daerah untuk lebih berkembang. ”Nanti ketika sudah jelas kapan pelaksanaannya, akan kita lakukan penyesuaian untuk masuk RKP pada tahun bersangkutan. Namun, ini sudah masuk dalam RPJMN lima tahun ke depan,” kata Bambang. Pemerintah juga telah membuat rencana pembangunan jangka panjang hingga 2045. Pada 2045, Indonesia ditargetkan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia. Bambang menuturkan, visi Indonesia 2045 menjadi panduan mengenai arah pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas, yaitu 100 tahun Indonesia. Pada 2045, Indonesia akan menuju negara berpendapatan tinggi dan produk domestik bruto (PDB) Indonesia terbesar kelima di dunia.