Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Inggris sepakat untuk memperkuat reformasi dalam bidang regulasi.https://economy.okezone.com/read/2019/06/12/320/2065661/perkuat-reformasi-regulasi-di-ri-inggris-kucurkan-rp20-miliaridhttps://economy.okezone.com/read/2019/06/12/320/2065661/perkuat-reformasi-regulasi-di-ri-inggris-kucurkan-rp20-miliarhttps://economy.okezone.com/read/2019/06/12/320/2065661/perkuat-reformasi-regulasi-di-ri-inggris-kucurkan-rp20-miliarRabu 12 Juni 2019 16:07 WIBIlustrasi: Foto Shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2019/06/12/320/2065661/perkuat-reformasi-regulasi-di-ri-inggris-kucurkan-rp20-miliar-yW34SzBrvg.jpgJAKARTA - Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Inggris sepakat untuk memperkuat reformasi dalam bidang regulasi guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Kesepakatan ini ditandai oleh penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai Pengembangan Reformasi Regulasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran serta Kementerian Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Perserikatan Britania Raya dan Irlandia Utara. Salah satu perwujudan kerja sama tersebut yaitu meliputi bantuan teknis untuk pengembangan reformasi-regulasi sebesar 1,14 juta poundsterling (setara Rp20,6 miliar) yang akan berlaku selama lima tahun hingga 31 Maret 2023.  Baca Juga: Kemenhub Akan Buat Regulasi Sistem Satu Arah Jalan Tol Bantuan ini bersumber dari hibah Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara melalui Dana Kesejahteraan Pemerintah Inggris yang dikelola oleh Unit Pelayanan Regulasi Internasional, Kementerian Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Perserikatan Britania Raya dan Irlandia Utara. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengharapkan komitmen ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia yang dalam jangka panjang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. "Kami harap program kerja sama ini dapat membawa perbaikan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi sehingga mampu membawa pertumbuhan ekonomi inklusif, serta menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia," katanya seperti dilansir Antaranews, Jakarta, Rabu (12/6/2019).  Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Mendagri Dorong Regulasi Transaksi Non-Tunai Penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan pelatihan maupun workshop terkait post border dan product market surveillance regime di Indonesia sebagai agenda kegiatan pertama. Selain itu, terdapat pertukaran informasi, program, pendidikan, pelatihan, seminar, dan pengembangan kapasitas ataupun bentuk kerja sama lain yang telah disepakati bersama secara tertulis oleh kedua negara. Komitmen ini juga mencakup rencana kerja spesifik dan terperinci dalam pengimplementasian, yang akan ditinjau setiap tahunnya, dengan tujuan dan hasil produk yang jelas. "Program bantuan teknis ini bersifat fleksibel untuk merespon perkembangan isu prioritas dari pemerintah Indonesia," ujar Susiwijono. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam momentum baik karena terjaga dalam kisaran lima persen, meski disertai ancaman global yaitu meningkatnya tensi perang dagang yang dapat memperlambat kinerja perdagangan internasional. Membaiknya momentum ini didukung oleh perbaikan peringkat daya saing maupun peringkat utang Indonesia yang dapat membantu peningkatan realisasi investasi yang pada triwulan I-2019 tercatat tumbuh sebesar 5,3 persen. Untuk itu, pemerintah akan melanjutkan momentum pencapaian ini dengan melanjutkan reformasi struktural yang tidak hanya terbatas pada peningkatan iklim investasi maupun pelaksanaan sistem layanan terintegrasi (OSS). Kerja sama teknis dengan Persemakmuran Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara ini juga sangat tergantung pada dukungan seluruh Kementerian dan Lembaga agar pelaksanaan reformasi regulasi dapat terwujud. Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik menambahkan International Civil Service Effectiveness Index (InCisSE) saat ini telah menobatkan Inggris sebagai negara terbaik dalam membentuk dan mengimplementasikan regulasi. Inggris mempunyai sistem regulasi, termasuk regulasi ekonomi, yang sangat baik, sehingga melalui kerja sama ini, dapat berbagi keahlian dengan mitra-mitra di Indonesia dalam bersinergi dan mengimplementasikan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. "Regulasi-regulasi harus diimplementasikan guna memastikan pasar-pasar berfungsi secara efektif demi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Regulasi yang baik menciptakan pemerintahan yang mampu mendorong bisnis startup dan investasi, sekaligus melindungi kebutuhan konsumen," kata Malik. Untuk itu, ia mengharapkan kemitraan ini dapat membantu peningkatan daya saing, membuka peluang bisnis bagi masyarakat, mempercepat kegiatan investasi, serta memacu pertumbuhan ekonomi di masa depan. "Dengan kolaborasi ini, kami harap dapat mendukung kemajuan perekonomian Indonesia. Kalau Indonesia berhasil, kesempatan pada perekonomian dunia akan lebih besar, dan kita akan bisa menciptakan dunia yang lebih sejahtera," ujarnya.JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Inggris sepakat untuk memperkuat reformasi dalam bidang regulasi guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Kesepakatan ini ditandai oleh penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai Pengembangan Reformasi Regulasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran serta Kementerian Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Perserikatan Britania Raya dan Irlandia Utara. Salah satu perwujudan kerja sama tersebut yaitu meliputi bantuan teknis untuk pengembangan reformasi-regulasi sebesar 1,14 juta poundsterling (setara Rp20,6 miliar) yang akan berlaku selama lima tahun hingga 31 Maret 2023.  Baca Juga: Kemenhub Akan Buat Regulasi Sistem Satu Arah Jalan Tol Bantuan ini bersumber dari hibah Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara melalui Dana Kesejahteraan Pemerintah Inggris yang dikelola oleh Unit Pelayanan Regulasi Internasional, Kementerian Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Perserikatan Britania Raya dan Irlandia Utara. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengharapkan komitmen ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia yang dalam jangka panjang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. "Kami harap program kerja sama ini dapat membawa perbaikan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi sehingga mampu membawa pertumbuhan ekonomi inklusif, serta menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia," katanya seperti dilansir Antaranews, Jakarta, Rabu (12/6/2019).  Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Mendagri Dorong Regulasi Transaksi Non-Tunai Penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan pelatihan maupun workshop terkait post border dan product market surveillance regime di Indonesia sebagai agenda kegiatan pertama. Selain itu, terdapat pertukaran informasi, program, pendidikan, pelatihan, seminar, dan pengembangan kapasitas ataupun bentuk kerja sama lain yang telah disepakati bersama secara tertulis oleh kedua negara. Komitmen ini juga mencakup rencana kerja spesifik dan terperinci dalam pengimplementasian, yang akan ditinjau setiap tahunnya, dengan tujuan dan hasil produk yang jelas. "Program bantuan teknis ini bersifat fleksibel untuk merespon perkembangan isu prioritas dari pemerintah Indonesia," ujar Susiwijono. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam momentum baik karena terjaga dalam kisaran lima persen, meski disertai ancaman global yaitu meningkatnya tensi perang dagang yang dapat memperlambat kinerja perdagangan internasional. Membaiknya momentum ini didukung oleh perbaikan peringkat daya saing maupun peringkat utang Indonesia yang dapat membantu peningkatan realisasi investasi yang pada triwulan I-2019 tercatat tumbuh sebesar 5,3 persen. Untuk itu, pemerintah akan melanjutkan momentum pencapaian ini dengan melanjutkan reformasi struktural yang tidak hanya terbatas pada peningkatan iklim investasi maupun pelaksanaan sistem layanan terintegrasi (OSS). Kerja sama teknis dengan Persemakmuran Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara ini juga sangat tergantung pada dukungan seluruh Kementerian dan Lembaga agar pelaksanaan reformasi regulasi dapat terwujud. Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik menambahkan International Civil Service Effectiveness Index (InCisSE) saat ini telah menobatkan Inggris sebagai negara terbaik dalam membentuk dan mengimplementasikan regulasi. Inggris mempunyai sistem regulasi, termasuk regulasi ekonomi, yang sangat baik, sehingga melalui kerja sama ini, dapat berbagi keahlian dengan mitra-mitra di Indonesia dalam bersinergi dan mengimplementasikan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. "Regulasi-regulasi harus diimplementasikan guna memastikan pasar-pasar berfungsi secara efektif demi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Regulasi yang baik menciptakan pemerintahan yang mampu mendorong bisnis startup dan investasi, sekaligus melindungi kebutuhan konsumen," kata Malik. Untuk itu, ia mengharapkan kemitraan ini dapat membantu peningkatan daya saing, membuka peluang bisnis bagi masyarakat, mempercepat kegiatan investasi, serta memacu pertumbuhan ekonomi di masa depan. "Dengan kolaborasi ini, kami harap dapat mendukung kemajuan perekonomian Indonesia. Kalau Indonesia berhasil, kesempatan pada perekonomian dunia akan lebih besar, dan kita akan bisa menciptakan dunia yang lebih sejahtera," ujarnya.