Investasi perlu tumbuh dalam kisaran 7-7,4% untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6% pada 2020.https://economy.okezone.com/read/2019/06/14/320/2066369/butuh-investasi-rp5-823-triliun-untuk-kejar-target-pertumbuhan-ekonomi-2020idhttps://economy.okezone.com/read/2019/06/14/320/2066369/butuh-investasi-rp5-823-triliun-untuk-kejar-target-pertumbuhan-ekonomi-2020https://economy.okezone.com/read/2019/06/14/320/2066369/butuh-investasi-rp5-823-triliun-untuk-kejar-target-pertumbuhan-ekonomi-2020Jum'at 14 Juni 2019 11:25 WIBKoran SINDOInvestasi (Ilustrasi: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/06/14/320/2066369/butuh-investasi-rp5-823-triliun-untuk-kejar-target-pertumbuhan-ekonomi-2020-xFgF33coq4.jpgJAKARTA – Investasi perlu tumbuh dalam kisaran 7-7,4% untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6% pada 2020. Adapun kebutuhan investasi pada 2020 sebesar Rp5.823 triliun di mana porsi swasta dibutuhkan sebesar Rp4.205,5 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peran investasi swasta menjadi sangat penting sehingga policy yang berhubungan dengan kebijakan investasi menjadi kunci. “Kebutuhan investasi untuk bisa tumbuh antara 5,3-5,6% adalah Rp5.800 hingga Rp5.823 triliun yang mayoritas akan dan harus berasal dari sektor swasta itu antara Rp4.221 triliun hingga Rp4.205 triliun,” ucapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Sri Mulyani melanjutkan, perbaikan infrastruktur, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pasar kerja, maupun dari sisi policy dilakukan melalui simplifikasi dan regulasi yang positif dan kondusif bagi investasi. Baca Juga: Menperin Dorong Realisasi Investasi Sojitz Corporation Pemerintah juga akan menggunakan instrumen fiskal APBN dalam rangka mendukung kebutuhan investasi. Peranan pemerintah pusat diharapkan bisa berkontribusi pada kisaran Rp246 triliun hingga Rp261 triliun. Sementara pemerintah daerah diharapkan bisa berkontribusi di kisaran Rp293 triliun hingga Rp310 triliun. “Ini adalah kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan proyeksi investasi pemerintah pada 2019 yang sebesar Rp215 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp267 triliun untuk pemerintah daerah,” ungkapnya. Kebutuhan investasi di harapkan dipenuhi sektor perbankan (8,4%-10,2%) dan pasar modal (3,2%). Sementara kredit perbankan dan dana hasil IPO di pasar modal di arahkan sebagai belanja modal. Alokasi belanja modal pemerintah terutama akan mendorong pertumbuhan sektor listrik, transportasi, informasi dan komunikasi, serta sektor konstruksi. Baca Juga: Iklim Investasi Bisa Terganggu jika Pembangunan Pelabuhan Terhambat Dia menuturkan, BUMN diperkirakan masih akan melakukan ekspansi investasi meski tidak setinggi pada 2018 sebesar Rp502 triliun, namun lebih tinggi dari perkiraan 2019 sebesar Rp429 triliun. “Untuk BUMN antara Rp470 triliun hingga Rp473 triliun, sedangkan investasi langsung dari luar negeri atau Foreign Direct Investment (FDI) dalam bentuk penanaman modal asing masih akan konstan di angka Rp426 triliun hingga Rp428 triliun,” tuturnya. Selain investasi, pertumbuhan ekonomi 2020 juga akan di topang oleh kinerja konsumsi rumah tangga dan ekspor. Konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) di perkirakan tetap membaik didukung stabilitas harga dan ban tuan sosial pemerintah. Sementara konsumsi pemerintah di arahkan pada peningkatan value for money agar lebih efektif, efisien, dan produktif. Dari sisi permintaan seperti konsumsi rumah tangga dan LNPRT diperkirakan tumbuh 4,9-5,2%. Konsumsi pemerintah antara 4,1-4,3%.Dalam hal ini, APBN masih akan memberikan dukungan suportif terhadap perekonomian dalam situasi krisis global yang semakin tidak pasti dan pelemahan per tumbuhan ekonomi dunia. Sedangkan ekspor diharapkan tumbuh 5,5-7% dan impor 6-7,5%. “Tentu melihat kondisi global terutama ekspor, kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap proyeksi tersebut,” kata Sri Mulyani. Adapun sektor ekonomi yang akan memiliki pertumbuhan relatif tinggi masih di dominasi oleh sektor jasa, terutama perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi, maupun sektor jasa keuangan. Sedangkan sektor konstruksi masih tetap akan di sekitar 5-6%. “Untuk industri pengolahan yang kita harapkan akan bisa meningkat meskipun dalam level yang sangat-sangat moderat,” tandasnya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah daerah diharapkan memenuhi ketentuan alokasi minimal 25% dari total dana transfer umum untuk infrastruktur. Sementara belanja modal (capital expenditure/capex) BUMN diharapkan sesuai target. “Selain dari APBN, instrumen lain untuk menarik investasi swasta adalah insentif pajak. Kemudian perizinan, iklim investasi, termasuk memperbaiki daya saing, dan memperdalam pasar. Itu semua rangkaian yang dilakukan pemerintah,” tuturnya. (Oktiani Endarwati)JAKARTA – Investasi perlu tumbuh dalam kisaran 7-7,4% untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6% pada 2020. Adapun kebutuhan investasi pada 2020 sebesar Rp5.823 triliun di mana porsi swasta dibutuhkan sebesar Rp4.205,5 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peran investasi swasta menjadi sangat penting sehingga policy yang berhubungan dengan kebijakan investasi menjadi kunci. “Kebutuhan investasi untuk bisa tumbuh antara 5,3-5,6% adalah Rp5.800 hingga Rp5.823 triliun yang mayoritas akan dan harus berasal dari sektor swasta itu antara Rp4.221 triliun hingga Rp4.205 triliun,” ucapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Sri Mulyani melanjutkan, perbaikan infrastruktur, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pasar kerja, maupun dari sisi policy dilakukan melalui simplifikasi dan regulasi yang positif dan kondusif bagi investasi. Baca Juga: Menperin Dorong Realisasi Investasi Sojitz Corporation Pemerintah juga akan menggunakan instrumen fiskal APBN dalam rangka mendukung kebutuhan investasi. Peranan pemerintah pusat diharapkan bisa berkontribusi pada kisaran Rp246 triliun hingga Rp261 triliun. Sementara pemerintah daerah diharapkan bisa berkontribusi di kisaran Rp293 triliun hingga Rp310 triliun. “Ini adalah kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan proyeksi investasi pemerintah pada 2019 yang sebesar Rp215 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp267 triliun untuk pemerintah daerah,” ungkapnya. Kebutuhan investasi di harapkan dipenuhi sektor perbankan (8,4%-10,2%) dan pasar modal (3,2%). Sementara kredit perbankan dan dana hasil IPO di pasar modal di arahkan sebagai belanja modal. Alokasi belanja modal pemerintah terutama akan mendorong pertumbuhan sektor listrik, transportasi, informasi dan komunikasi, serta sektor konstruksi. Baca Juga: Iklim Investasi Bisa Terganggu jika Pembangunan Pelabuhan Terhambat Dia menuturkan, BUMN diperkirakan masih akan melakukan ekspansi investasi meski tidak setinggi pada 2018 sebesar Rp502 triliun, namun lebih tinggi dari perkiraan 2019 sebesar Rp429 triliun. “Untuk BUMN antara Rp470 triliun hingga Rp473 triliun, sedangkan investasi langsung dari luar negeri atau Foreign Direct Investment (FDI) dalam bentuk penanaman modal asing masih akan konstan di angka Rp426 triliun hingga Rp428 triliun,” tuturnya. Selain investasi, pertumbuhan ekonomi 2020 juga akan di topang oleh kinerja konsumsi rumah tangga dan ekspor. Konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) di perkirakan tetap membaik didukung stabilitas harga dan ban tuan sosial pemerintah. Sementara konsumsi pemerintah di arahkan pada peningkatan value for money agar lebih efektif, efisien, dan produktif. Dari sisi permintaan seperti konsumsi rumah tangga dan LNPRT diperkirakan tumbuh 4,9-5,2%. Konsumsi pemerintah antara 4,1-4,3%.Dalam hal ini, APBN masih akan memberikan dukungan suportif terhadap perekonomian dalam situasi krisis global yang semakin tidak pasti dan pelemahan per tumbuhan ekonomi dunia. Sedangkan ekspor diharapkan tumbuh 5,5-7% dan impor 6-7,5%. “Tentu melihat kondisi global terutama ekspor, kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap proyeksi tersebut,” kata Sri Mulyani. Adapun sektor ekonomi yang akan memiliki pertumbuhan relatif tinggi masih di dominasi oleh sektor jasa, terutama perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi, maupun sektor jasa keuangan. Sedangkan sektor konstruksi masih tetap akan di sekitar 5-6%. “Untuk industri pengolahan yang kita harapkan akan bisa meningkat meskipun dalam level yang sangat-sangat moderat,” tandasnya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah daerah diharapkan memenuhi ketentuan alokasi minimal 25% dari total dana transfer umum untuk infrastruktur. Sementara belanja modal (capital expenditure/capex) BUMN diharapkan sesuai target. “Selain dari APBN, instrumen lain untuk menarik investasi swasta adalah insentif pajak. Kemudian perizinan, iklim investasi, termasuk memperbaiki daya saing, dan memperdalam pasar. Itu semua rangkaian yang dilakukan pemerintah,” tuturnya. (Oktiani Endarwati)