Indonesia memegang komitmen meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan agenda Sustainable Development Goalshttps://economy.okezone.com/read/2019/06/25/320/2070694/menpan-rb-unjuk-gigi-soal-perkembangan-pelayanan-publik-indonesia-di-pbbidhttps://economy.okezone.com/read/2019/06/25/320/2070694/menpan-rb-unjuk-gigi-soal-perkembangan-pelayanan-publik-indonesia-di-pbbhttps://economy.okezone.com/read/2019/06/25/320/2070694/menpan-rb-unjuk-gigi-soal-perkembangan-pelayanan-publik-indonesia-di-pbbSelasa 25 Juni 2019 15:49 WIBFeby NovaliusMenpan Jadi Pembicara di Acara PBB (Foto: Kemenpan RB)https://img.okezone.com/content/2019/06/25/320/2070694/menpan-rb-unjuk-gigi-soal-perkembangan-pelayanan-publik-indonesia-di-pbb-pQxubnGWcC.jpegJAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menghadiri acara United Nations Public Service Award (UNPSA) 2019 yang diadakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pada acara tersebut, Syafruddin unjuk gigi soal perkembangan pelayanan publik di Indonesia. Indonesia memegang komitmen meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 melalui Gerakan Indonesia Melayani. Pemerintah gencar menggaungkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, membangun institusi pemerintah yang efektif dan akuntabel, serta mengurangi kesenjangan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Baca Juga: Upaya Pemerintah Ciptakan Sistem Birokrasi Efektif dan Efisien “Semua itu diwujudkan dengan sebuah gerakan nasional yang dinamakan Gerakan Indonesia Melayani,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, saat menjadi keynote speaker pada acara UNPSA 2019, Selasa (25/6/2019). Syafruddin mengatakan, di era globalisasi ini, tentu kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai negara adalah hal yang cukup penting untuk optimalisasi pelayanan publik. “Kami juga membuka kesempatan luas untuk kolaborasi dengan mitra kerja internasional, guna mewujudkan kontribusi signifikan bagi agenda 2030,” tuturnya. Baca Juga: Pemerintah Mulai Modern dengan Sistem Kearsipan Elektronik Menurutnya, layanan publik di Indonesia saat ini sangat berkembang. Di mana PBB memberikan penghargaan pada inovasi pelayanan milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).Inovasi ini menjadi juara pada kategori Memastikan Pendekatan Terintegrasi di Lembaga Sektor Publik. "Terima kasih PBB. Indonesia berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Ini untuk Indonesia dan juga untuk dunia. Indonesia Melayani, Indonesia serves the world," ujarnya.Dijelaskan, latar belakang lahirnya inovasi PetaBencana.id adalah cuaca ekstrem dan tak menentu yang terjadi di Indonesia. “Inovasi peta bencana memberi akses informasi bencana secara real time, gratis dan mudah bagi publik, untuk memantau serta membaginya melalui berbagai platform media sosial,” ujarnya. Melalui inovasi ini, meski dalam keterbatasan, masyarakat, unit swasta, dan pemerintah dapat berkontribusi optimal untuk menyikapi bencana secara simultan dan komprehensif. Peta bencana mampu mengumpulkan, menyortir, dan memvisualisasikan informasi dari media sosial ke dalam bentuk peta. Penggunaan platform media sosial ini tentu sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui Forum UNPSA, Syafruddin membagikan pengalaman Indonesia dalam merespon perubahan global dan revolusi industri 4.0. Adaptasi pelayanan publik ke bentuk digital dan virtual, mendorong reformasi birokrasi, proses, dan tata kelola pemerintahan yang strategis. Dengan perubahan itu, pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, menopang pembangunan berkelanjutan, serta menjawab harapan masyarakat.JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menghadiri acara United Nations Public Service Award (UNPSA) 2019 yang diadakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pada acara tersebut, Syafruddin unjuk gigi soal perkembangan pelayanan publik di Indonesia. Indonesia memegang komitmen meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 melalui Gerakan Indonesia Melayani. Pemerintah gencar menggaungkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, membangun institusi pemerintah yang efektif dan akuntabel, serta mengurangi kesenjangan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Baca Juga: Upaya Pemerintah Ciptakan Sistem Birokrasi Efektif dan Efisien “Semua itu diwujudkan dengan sebuah gerakan nasional yang dinamakan Gerakan Indonesia Melayani,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, saat menjadi keynote speaker pada acara UNPSA 2019, Selasa (25/6/2019). Syafruddin mengatakan, di era globalisasi ini, tentu kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai negara adalah hal yang cukup penting untuk optimalisasi pelayanan publik. “Kami juga membuka kesempatan luas untuk kolaborasi dengan mitra kerja internasional, guna mewujudkan kontribusi signifikan bagi agenda 2030,” tuturnya. Baca Juga: Pemerintah Mulai Modern dengan Sistem Kearsipan Elektronik Menurutnya, layanan publik di Indonesia saat ini sangat berkembang. Di mana PBB memberikan penghargaan pada inovasi pelayanan milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).Inovasi ini menjadi juara pada kategori Memastikan Pendekatan Terintegrasi di Lembaga Sektor Publik. "Terima kasih PBB. Indonesia berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Ini untuk Indonesia dan juga untuk dunia. Indonesia Melayani, Indonesia serves the world," ujarnya.Dijelaskan, latar belakang lahirnya inovasi PetaBencana.id adalah cuaca ekstrem dan tak menentu yang terjadi di Indonesia. “Inovasi peta bencana memberi akses informasi bencana secara real time, gratis dan mudah bagi publik, untuk memantau serta membaginya melalui berbagai platform media sosial,” ujarnya. Melalui inovasi ini, meski dalam keterbatasan, masyarakat, unit swasta, dan pemerintah dapat berkontribusi optimal untuk menyikapi bencana secara simultan dan komprehensif. Peta bencana mampu mengumpulkan, menyortir, dan memvisualisasikan informasi dari media sosial ke dalam bentuk peta. Penggunaan platform media sosial ini tentu sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui Forum UNPSA, Syafruddin membagikan pengalaman Indonesia dalam merespon perubahan global dan revolusi industri 4.0. Adaptasi pelayanan publik ke bentuk digital dan virtual, mendorong reformasi birokrasi, proses, dan tata kelola pemerintahan yang strategis. Dengan perubahan itu, pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, menopang pembangunan berkelanjutan, serta menjawab harapan masyarakat.