Bambang Brodjonegoro mengatakan pembiayaan pemindahan ibu kota baru tidak akan membuat utang khusus.https://economy.okezone.com/read/2019/06/26/470/2071308/menteri-bambang-tak-ada-utang-khusus-bangun-ibu-kota-baruidhttps://economy.okezone.com/read/2019/06/26/470/2071308/menteri-bambang-tak-ada-utang-khusus-bangun-ibu-kota-baruhttps://economy.okezone.com/read/2019/06/26/470/2071308/menteri-bambang-tak-ada-utang-khusus-bangun-ibu-kota-baruRabu 26 Juni 2019 19:52 WIBMenteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2019/06/26/470/2071308/menteri-bambang-tak-ada-utang-khusus-bangun-ibu-kota-baru-UMK4Bx0XDO.jpgJAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pembiayaan pemindahan ibu kota baru tidak akan membuat utang khusus yang akan semakin membebani utang negara. "Justru saya bicara tidak bergantung APBN berarti kan kita memperkecil kemungkinan berutang," katanya seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Rabu (26/6/2019).  Baca Juga: Kenapa Ibu Kota Harus Pindah? Ini Pengakuan Kepala Bappenas Dia menegaskan penggunaan APBN dalam skema pembiayaan tersebut terutama datang dari kerja sama pemanfaatan aset. Karena itu, penggunaan APBN tersebut tidak akan mengganggu prioritas lain dan tidak diarahkan untuk membuat utang khusus.  Baca Juga: Istana Presiden di Ibu Kota Baru Dibangun 2021 Sementara itu, kerja sama dengan swasta dan BUMN dalam skema pembiayaan tersebut dilakukan untuk menarik investasi. Investor, kata dia, akan mendapat manfaat dari investasi yang mereka lakukan di ibu kota baru. Menteri Bambang sebelumnya dalam dialog menjelaskan bahwa pembiayaan ibu kota baru tidak akan didominasi oleh APBN, tetapi mengutamakan peran swasta, BUMN dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Pembiayaan yang bersumber dari APBN akan dilakukan selama lima sampai 10 tahun dan tidak akan mengganggu prioritas nasional lainnya. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan swasta untuk pemanfaatan dan optimalisasi aset di ibu kota lama, Jakarta, dan ibu kota baru pada zona yang sudah ditentukan. Pada rencana pemindahan ibu kota baru, pemerintah harus sudah menentukan lokasi persis untuk ibu kota baru pada 2019. Selanjutnya pada 2020, pemerintah harus sudah menyiapkan masterplan dan pada 2021 mengkaji masalah konsumsi sehingga pada 2024 tahap pertama pemindahan ibu kota sudah dapat dilakukan.JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pembiayaan pemindahan ibu kota baru tidak akan membuat utang khusus yang akan semakin membebani utang negara. "Justru saya bicara tidak bergantung APBN berarti kan kita memperkecil kemungkinan berutang," katanya seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Rabu (26/6/2019).  Baca Juga: Kenapa Ibu Kota Harus Pindah? Ini Pengakuan Kepala Bappenas Dia menegaskan penggunaan APBN dalam skema pembiayaan tersebut terutama datang dari kerja sama pemanfaatan aset. Karena itu, penggunaan APBN tersebut tidak akan mengganggu prioritas lain dan tidak diarahkan untuk membuat utang khusus.  Baca Juga: Istana Presiden di Ibu Kota Baru Dibangun 2021 Sementara itu, kerja sama dengan swasta dan BUMN dalam skema pembiayaan tersebut dilakukan untuk menarik investasi. Investor, kata dia, akan mendapat manfaat dari investasi yang mereka lakukan di ibu kota baru. Menteri Bambang sebelumnya dalam dialog menjelaskan bahwa pembiayaan ibu kota baru tidak akan didominasi oleh APBN, tetapi mengutamakan peran swasta, BUMN dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Pembiayaan yang bersumber dari APBN akan dilakukan selama lima sampai 10 tahun dan tidak akan mengganggu prioritas nasional lainnya. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan swasta untuk pemanfaatan dan optimalisasi aset di ibu kota lama, Jakarta, dan ibu kota baru pada zona yang sudah ditentukan. Pada rencana pemindahan ibu kota baru, pemerintah harus sudah menentukan lokasi persis untuk ibu kota baru pada 2019. Selanjutnya pada 2020, pemerintah harus sudah menyiapkan masterplan dan pada 2021 mengkaji masalah konsumsi sehingga pada 2024 tahap pertama pemindahan ibu kota sudah dapat dilakukan.