Penyaluran beras kepada masyarakat miskin dalam program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi tarik ulur antara kementerian dan lembaga.https://economy.okezone.com/read/2019/07/02/320/2073755/tantang-kemensos-buwas-kalau-bisa-ambil-alih-100-bansos-saya-mundur-jadi-dirut-bulogidhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/02/320/2073755/tantang-kemensos-buwas-kalau-bisa-ambil-alih-100-bansos-saya-mundur-jadi-dirut-buloghttps://economy.okezone.com/read/2019/07/02/320/2073755/tantang-kemensos-buwas-kalau-bisa-ambil-alih-100-bansos-saya-mundur-jadi-dirut-bulogSelasa 02 Juli 2019 18:18 WIBINews.idBeras Bulog (Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/07/02/320/2073755/tantang-kemensos-buwas-kalau-bisa-ambil-alih-100-bansos-saya-mundur-jadi-dirut-bulog-cWDhgRdst2.jpgJAKARTA - Penyaluran beras kepada masyarakat miskin dalam program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi tarik ulur antara kementerian dan lembaga. Pasalnya, tarik ulur tersebut antara Kementerian Sosial dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso siap mundur dari jabatannya jika program ini seluruhnya diambil alih oleh Kementerian Sosial. Dengan demikian, Bulog bisa terlepas dari tugasnya menyalurkan BPNT.  Baca juga: Rusak, Bulog Lepas 50.000 Ton Beras Cadangan Pemerintah "Sekarang kalau Mensos mau ambil alih itu monggo, hormat saya. Kalau bisa ambil alih 100 persen, saya mundur jadi Dirut Bulog," ujarnya di Gedung bulog university, Jakarta, Selasa (2/7/2019). Pernyataan tersebut merupakan keluhan untuk adanya pengalihan tugas Bulog yang awalnya untuk menjaga kestabilan harga dan kualitas beras di pasar namun seiring berjalannya waktu mulai bergeser. Hal ini membuat tugas Bulog menjadi tidak optimal. Baca juga: Mentan Pastikan Stok Beras Nasional Aman Dia tidak tertarik jika Bulog dijadikan sebagai sarana komersil karena seharusnya perusahaan ini mengemban kewajiban untuk mengabdi kepada negara. Untuk itu, jika program BPNT diambil-alih Kemensos maka dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi. "Biarkan saya pensiun. Jangan dipakai untuk main bisnis, ini kepentingan untuk masyarakat kecil, bukan untuk proyek. Ambil alih saja lah 100 persen, ngapain ribut soal ini. Amanlah Bulog tidak pening," ucapnya. Menurut dia, jika wewenang ini tidak ada kepastian harus dikelola oleh siapa maka ada 2,5 juta ton beras yang terancam busuk karena tidak bisa disalurkan melalui BPNT. Oleh karenanya, Bulog mau tidak mau menggelontorkan beras tersebut ke pasar bebas.  Baca juga: Harga Beras Stabil, BPS: Kuncinya Stok "Maka BPNT kemauannya seperti itu maka program 2,5 juta ton beras itu akan disuplai oleh pasar bebas, maka beras Bulog tidak keluar tidak bisa men-supply itu kan. Kalau tidak bisa berarti serapan kita serapan Bulog akan berhenti," katanya. Sementara, beras ini memiliki masa kedaluwarsa sehingga jika tidak segera disalurkan nilainya akan terus turun. Padahal, Bulog untuk membeli beras tersebut menggunakan pinjaman yang tentu harus dibayar beserta bunga.  Baca juga: Pengusaha Jamin Tak Ada Kenaikan Harga Beras hingga Lebaran 2019 "Berarti kan total Bulog yang akan rugi maka pasti akan gulung tikar. Bisa dihitung sendiri. Kalau 2,5 juta ton dikali Rp10.000, wah itu duit semua itu," tutur dia.JAKARTA - Penyaluran beras kepada masyarakat miskin dalam program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi tarik ulur antara kementerian dan lembaga. Pasalnya, tarik ulur tersebut antara Kementerian Sosial dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso siap mundur dari jabatannya jika program ini seluruhnya diambil alih oleh Kementerian Sosial. Dengan demikian, Bulog bisa terlepas dari tugasnya menyalurkan BPNT.  Baca juga: Rusak, Bulog Lepas 50.000 Ton Beras Cadangan Pemerintah "Sekarang kalau Mensos mau ambil alih itu monggo, hormat saya. Kalau bisa ambil alih 100 persen, saya mundur jadi Dirut Bulog," ujarnya di Gedung bulog university, Jakarta, Selasa (2/7/2019). Pernyataan tersebut merupakan keluhan untuk adanya pengalihan tugas Bulog yang awalnya untuk menjaga kestabilan harga dan kualitas beras di pasar namun seiring berjalannya waktu mulai bergeser. Hal ini membuat tugas Bulog menjadi tidak optimal. Baca juga: Mentan Pastikan Stok Beras Nasional Aman Dia tidak tertarik jika Bulog dijadikan sebagai sarana komersil karena seharusnya perusahaan ini mengemban kewajiban untuk mengabdi kepada negara. Untuk itu, jika program BPNT diambil-alih Kemensos maka dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi. "Biarkan saya pensiun. Jangan dipakai untuk main bisnis, ini kepentingan untuk masyarakat kecil, bukan untuk proyek. Ambil alih saja lah 100 persen, ngapain ribut soal ini. Amanlah Bulog tidak pening," ucapnya. Menurut dia, jika wewenang ini tidak ada kepastian harus dikelola oleh siapa maka ada 2,5 juta ton beras yang terancam busuk karena tidak bisa disalurkan melalui BPNT. Oleh karenanya, Bulog mau tidak mau menggelontorkan beras tersebut ke pasar bebas.  Baca juga: Harga Beras Stabil, BPS: Kuncinya Stok "Maka BPNT kemauannya seperti itu maka program 2,5 juta ton beras itu akan disuplai oleh pasar bebas, maka beras Bulog tidak keluar tidak bisa men-supply itu kan. Kalau tidak bisa berarti serapan kita serapan Bulog akan berhenti," katanya. Sementara, beras ini memiliki masa kedaluwarsa sehingga jika tidak segera disalurkan nilainya akan terus turun. Padahal, Bulog untuk membeli beras tersebut menggunakan pinjaman yang tentu harus dibayar beserta bunga.  Baca juga: Pengusaha Jamin Tak Ada Kenaikan Harga Beras hingga Lebaran 2019 "Berarti kan total Bulog yang akan rugi maka pasti akan gulung tikar. Bisa dihitung sendiri. Kalau 2,5 juta ton dikali Rp10.000, wah itu duit semua itu," tutur dia.