Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menyampaikan Penanggungjawaban atas Pelaksanaan RAPBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2018.https://economy.okezone.com/read/2019/07/04/20/2074599/rupiah-tembus-rp15-000-usd-sri-mulyani-2018-bukan-tahun-yang-mudahidhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/04/20/2074599/rupiah-tembus-rp15-000-usd-sri-mulyani-2018-bukan-tahun-yang-mudahhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/04/20/2074599/rupiah-tembus-rp15-000-usd-sri-mulyani-2018-bukan-tahun-yang-mudahKamis 04 Juli 2019 14:41 WIBTaufik FajarFoto: Taufik Okezonehttps://img.okezone.com/content/2019/07/04/20/2074599/rupiah-tembus-rp15-000-usd-sri-mulyani-2018-bukan-tahun-yang-mudah-LR3euOCgTf.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menyampaikan Penanggungjawaban atas Pelaksanaan RAPBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. "Pertama-pertama, tahun 2018 bukan tahun yang mudah bagi kita semua. Kita melihat sisi gejolak nilai tukar dan kenaikan suku bunga kemudian diikuti outflow. Di mana ini disebabkan perubahan cukup besar dari ABPN baik dari sisi penerimaan dan belanja. Hal ini cukup baik dari penerimaan negara kombinasi dari pertumbuhan ekonomi," ujar dia di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (4/7/2019).  Baca Juga: Sri Mulyani Laporkan Kinerja APBN 2018 dan Kondisi Perekonomian Indonesia ke DPR Namun, lanjut dia, adanya perubahan nilai tukar dan harga minyak lebih tinggi dari asumsi dan effort dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai serta PNBP. Seperti yang diketahui, tahun 2018 nilai tukar Rupiah sempat menembus level Rp15.000 per USD. "Sebabkan kita bisa kumpulkan pendapatan negara lebih dari 100% yakni 102,3%. Di sisi lain belanja negara juga hampir terealisir mendekati 100%. Jadi ini sebabkan APBN 2018 bisa tercapai defisit lebih rendah dari yang tadinya ditargetkan. Dan itu baik sebab saat itu suasana dari market atau pasar terutama pasar bond cukup bergejolak," tutur dia.  Baca Juga: Rupiah Diramal Akan di Atas Rp15.000/USD hingga Akhir 2018 Dia menuturkan, dengan defisit lebih rendah pemerintah mampu tetap menjaga confidence terhadap instrumen fiskal dan sisi kemampuan untuk membiayai. "Oleh karena itu saat yang sama kita dapatkan rating meningkat dan timbulkan perbaikan sisi kemampuan pembiayaan. Yang perlu digarisbawahi juga, kita mungkin lakukan financing berdasarkan defisit awal yang di atas 2%," kata dia.Maka itu, lanjut dia, apabila dilihat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) meningkat ditahun 2018 mencapai lebih dari Rp175 trilun. Ini tentu baik kalau pemerintah punya Silpa, tapi mungkin sisi cost of money belum optimal. "Karena seharunya kita bisa lebih tepat dan akurat namun kondisi ekonomi bergejolak cipatkan suasana di mana kita perlu berjaga-jaga. Dan itu sebabkan kadang kadang financing kita sesuai UU APBN tapi realisasi lebih kecil," kata dia. Sisi neraca, lanjut dia yang perlu digarisbawahi bahwa tidak semua belanja pemerintah bisa jadi ekuitas. "Di mana ini sebabkan neraca kita ekuitas tidak naik sebab banyak belanja modal dilakukan didaerah yang tidak terekam di LKPP," tutur dia. Kemudian, tutur dia banyak belanja pemerintah pusat (pempus), dihibahkan ke daerah itu kemudian catatan di pempus menjadi kurang, sehingga kalau baca neraca di pusat saja mungkin bisa timbulkan kesalahan. Sebab seluruh belanja dilakukan di pusat dan tidak tercatat atau terekam dalam tambahan aset pempus. "Pasalnya tadi neraca pemda belum kita konsolidasi dan banyak belanja itu ada di daerah maupun dihibahkan ke daerah. Namun kami akan terus menjaga agar neraca dan laporan keuangan pemerintah tidak hanya WTP tapi sehat. Sehat itu artinya bahwa sisi belanja operasional bisa dibiayai oleh pendapatan operasional sehingga tidak alami defisit," katanya.JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menyampaikan Penanggungjawaban atas Pelaksanaan RAPBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. "Pertama-pertama, tahun 2018 bukan tahun yang mudah bagi kita semua. Kita melihat sisi gejolak nilai tukar dan kenaikan suku bunga kemudian diikuti outflow. Di mana ini disebabkan perubahan cukup besar dari ABPN baik dari sisi penerimaan dan belanja. Hal ini cukup baik dari penerimaan negara kombinasi dari pertumbuhan ekonomi," ujar dia di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (4/7/2019).  Baca Juga: Sri Mulyani Laporkan Kinerja APBN 2018 dan Kondisi Perekonomian Indonesia ke DPR Namun, lanjut dia, adanya perubahan nilai tukar dan harga minyak lebih tinggi dari asumsi dan effort dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai serta PNBP. Seperti yang diketahui, tahun 2018 nilai tukar Rupiah sempat menembus level Rp15.000 per USD. "Sebabkan kita bisa kumpulkan pendapatan negara lebih dari 100% yakni 102,3%. Di sisi lain belanja negara juga hampir terealisir mendekati 100%. Jadi ini sebabkan APBN 2018 bisa tercapai defisit lebih rendah dari yang tadinya ditargetkan. Dan itu baik sebab saat itu suasana dari market atau pasar terutama pasar bond cukup bergejolak," tutur dia.  Baca Juga: Rupiah Diramal Akan di Atas Rp15.000/USD hingga Akhir 2018 Dia menuturkan, dengan defisit lebih rendah pemerintah mampu tetap menjaga confidence terhadap instrumen fiskal dan sisi kemampuan untuk membiayai. "Oleh karena itu saat yang sama kita dapatkan rating meningkat dan timbulkan perbaikan sisi kemampuan pembiayaan. Yang perlu digarisbawahi juga, kita mungkin lakukan financing berdasarkan defisit awal yang di atas 2%," kata dia.Maka itu, lanjut dia, apabila dilihat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) meningkat ditahun 2018 mencapai lebih dari Rp175 trilun. Ini tentu baik kalau pemerintah punya Silpa, tapi mungkin sisi cost of money belum optimal. "Karena seharunya kita bisa lebih tepat dan akurat namun kondisi ekonomi bergejolak cipatkan suasana di mana kita perlu berjaga-jaga. Dan itu sebabkan kadang kadang financing kita sesuai UU APBN tapi realisasi lebih kecil," kata dia. Sisi neraca, lanjut dia yang perlu digarisbawahi bahwa tidak semua belanja pemerintah bisa jadi ekuitas. "Di mana ini sebabkan neraca kita ekuitas tidak naik sebab banyak belanja modal dilakukan didaerah yang tidak terekam di LKPP," tutur dia. Kemudian, tutur dia banyak belanja pemerintah pusat (pempus), dihibahkan ke daerah itu kemudian catatan di pempus menjadi kurang, sehingga kalau baca neraca di pusat saja mungkin bisa timbulkan kesalahan. Sebab seluruh belanja dilakukan di pusat dan tidak tercatat atau terekam dalam tambahan aset pempus. "Pasalnya tadi neraca pemda belum kita konsolidasi dan banyak belanja itu ada di daerah maupun dihibahkan ke daerah. Namun kami akan terus menjaga agar neraca dan laporan keuangan pemerintah tidak hanya WTP tapi sehat. Sehat itu artinya bahwa sisi belanja operasional bisa dibiayai oleh pendapatan operasional sehingga tidak alami defisit," katanya.