Pemerintahan periode kedua Presiden okowi dinilai perlu memiliki tim khusus untuk menangani masalah ekonomi digital.https://economy.okezone.com/read/2019/07/06/320/2075270/perlu-ada-tim-khusus-tangani-ekonomi-digital-indonesiaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/06/320/2075270/perlu-ada-tim-khusus-tangani-ekonomi-digital-indonesiahttps://economy.okezone.com/read/2019/07/06/320/2075270/perlu-ada-tim-khusus-tangani-ekonomi-digital-indonesiaSabtu 06 Juli 2019 06:10 WIBYohana Artha UlyIlustrasi (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2019/07/05/320/2075270/perlu-ada-tim-khusus-tangani-ekonomi-digital-indonesia-fvPmlghPpU.jpgJAKARTA - Pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu memiliki tim khusus untuk menangani masalah ekonomi digital yang merupakan salah satu program unggulan. "Pemerintahan kita memiliki fungsi yang bagus, namun untuk koordinasi antar lembaga kurang. Entah tim khusus atau duta khusus nanti bertugas mengkoordinasi usaha mempercepat aturan- aturan mengenai ekonomi digital baik keputusan pemerintah dan presiden," ujar Ekonom Universitas Indonesia (UI) Haryadin Mahardika melansir laman antaranews, Jakarta, Jumat (5/7/2019). Dia juga menilai, aturan yang sudah berlaku tidak ditarik kembali jika sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Seperti aturan soal pengenaan pajak terhadap e-commerce yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang hanya berlaku selama tiga bulan. "Kalau seperti ini kan, kesannya Pemerintah takut sama perusahaan rintisan. Akhirnya malah tidak ada aturan yang mengatur soal ini," ujar dia. Baca Selengkapnya: Pemerintah Diminta Bentuk Tim Khusus Tangani Ekonomi DigitalJAKARTA - Pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu memiliki tim khusus untuk menangani masalah ekonomi digital yang merupakan salah satu program unggulan. "Pemerintahan kita memiliki fungsi yang bagus, namun untuk koordinasi antar lembaga kurang. Entah tim khusus atau duta khusus nanti bertugas mengkoordinasi usaha mempercepat aturan- aturan mengenai ekonomi digital baik keputusan pemerintah dan presiden," ujar Ekonom Universitas Indonesia (UI) Haryadin Mahardika melansir laman antaranews, Jakarta, Jumat (5/7/2019). Dia juga menilai, aturan yang sudah berlaku tidak ditarik kembali jika sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Seperti aturan soal pengenaan pajak terhadap e-commerce yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang hanya berlaku selama tiga bulan. "Kalau seperti ini kan, kesannya Pemerintah takut sama perusahaan rintisan. Akhirnya malah tidak ada aturan yang mengatur soal ini," ujar dia. Baca Selengkapnya: Pemerintah Diminta Bentuk Tim Khusus Tangani Ekonomi Digital