Peraturan masih dibagi beberapa golongan plastik, seperti kantong plastik konvensional, plastik degradablehttps://economy.okezone.com/read/2019/07/09/320/2076557/plastik-bakal-kena-cukai-begini-respons-pengusahaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/09/320/2076557/plastik-bakal-kena-cukai-begini-respons-pengusahahttps://economy.okezone.com/read/2019/07/09/320/2076557/plastik-bakal-kena-cukai-begini-respons-pengusahaSelasa 09 Juli 2019 14:14 WIBTaufik FajarFoto: Taufik Okezonehttps://img.okezone.com/content/2019/07/09/320/2076557/plastik-bakal-kena-cukai-begini-respons-pengusaha-OlQJyfLVQh.jpg JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk pengenaan cukai plastik. Aturan ini akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Plastik dan Aromatik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono, penerapan aturan itu masih menggunakan data lama. Di mana pada peraturan masih dibagi beberapa golongan plastik, seperti kantong plastik konvensional, plastik degradable dan plastik biodegradable. Baca Juga: 62% Sampah di Indonesia Berupa Kantong Plastik "Nah, kantong plastik degradable ini kan yang susah di-recycle. Dan pemulung juga tidak mau ngambil. Karena apabila itu nyampur dengan plastik konvensional dia akan rusak. Kedua, plastik degradable mengubah-ubah bentuk. Ada yang kecil dan besar. Itu yang bakal ngerusak lingkungan," ujar dia di Gedung Kemenperin Jakarta, Selasa (9/7/2019). Baca Juga: Dirjen Bea Cukai: Tarif Cukai Plastik Rp30.000/kg Sudah Relevan Menurutnya, plastik degradable di negara Thailand dan benua eropa sudah dilarang. Untuk itu, jika aturan untuk cukai kantong plastik ingin diterapkan, data yang ada harus disesuaikan lagi. "Apakah ada kerugian apabila diterapkan cukai pada plastik. Jadi potensi untuk kehilangan PPh-nya kan pasti ada. Karena industri recylce plastik pasti turun," tuturnya.Dia menambahkan, pihaknya ingin adanya insentif untuk industri plastic daur ulang. Hal ini supaya industri menjadi berkelanjutan. "Kemudahannya seperti industri recycle plastik itu jangan dikasih PPh, tapi kasih kemudahan perizinannya. Apabila ada masalah di lingkungannya ya dibina. Kan kadang-kadang pelaku industri ini kan kendalanya di air. Nah ini kan harus ada pembinaan. Pemulung aja jumlahnya jutaan. Nah ini yang harus kita berdayakan, supaya menuju pengolahan sampah berbasis circular economy," pungkas dia. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sudah menghitung dampak inflasi jika kantong plastik dikenakan cukai. Berdasarkan perkiraannya, dampak inflasi dari pengenaan cukai plastik ini sangat kecil yakni sebesar 0,045%. Oleh karena itu, penerapan cukai plastik ini nantinya sama sekali tidak akan menganggu perekonomian. Apalagi berpangaruh terhadap daya beli masyarakat. JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk pengenaan cukai plastik. Aturan ini akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Plastik dan Aromatik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono, penerapan aturan itu masih menggunakan data lama. Di mana pada peraturan masih dibagi beberapa golongan plastik, seperti kantong plastik konvensional, plastik degradable dan plastik biodegradable. Baca Juga: 62% Sampah di Indonesia Berupa Kantong Plastik "Nah, kantong plastik degradable ini kan yang susah di-recycle. Dan pemulung juga tidak mau ngambil. Karena apabila itu nyampur dengan plastik konvensional dia akan rusak. Kedua, plastik degradable mengubah-ubah bentuk. Ada yang kecil dan besar. Itu yang bakal ngerusak lingkungan," ujar dia di Gedung Kemenperin Jakarta, Selasa (9/7/2019). Baca Juga: Dirjen Bea Cukai: Tarif Cukai Plastik Rp30.000/kg Sudah Relevan Menurutnya, plastik degradable di negara Thailand dan benua eropa sudah dilarang. Untuk itu, jika aturan untuk cukai kantong plastik ingin diterapkan, data yang ada harus disesuaikan lagi. "Apakah ada kerugian apabila diterapkan cukai pada plastik. Jadi potensi untuk kehilangan PPh-nya kan pasti ada. Karena industri recylce plastik pasti turun," tuturnya.Dia menambahkan, pihaknya ingin adanya insentif untuk industri plastic daur ulang. Hal ini supaya industri menjadi berkelanjutan. "Kemudahannya seperti industri recycle plastik itu jangan dikasih PPh, tapi kasih kemudahan perizinannya. Apabila ada masalah di lingkungannya ya dibina. Kan kadang-kadang pelaku industri ini kan kendalanya di air. Nah ini kan harus ada pembinaan. Pemulung aja jumlahnya jutaan. Nah ini yang harus kita berdayakan, supaya menuju pengolahan sampah berbasis circular economy," pungkas dia. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sudah menghitung dampak inflasi jika kantong plastik dikenakan cukai. Berdasarkan perkiraannya, dampak inflasi dari pengenaan cukai plastik ini sangat kecil yakni sebesar 0,045%. Oleh karena itu, penerapan cukai plastik ini nantinya sama sekali tidak akan menganggu perekonomian. Apalagi berpangaruh terhadap daya beli masyarakat.