Anggota DPR Komisi V Bambang Haryo menilai besarnya anggaran pembangunan infrastruktur hingga Rp400 triliun kurang maksimal.https://economy.okezone.com/read/2019/07/10/470/2076668/disebut-tak-kebagian-proyek-infrastruktur-45-000-kontraktor-matiidhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/10/470/2076668/disebut-tak-kebagian-proyek-infrastruktur-45-000-kontraktor-matihttps://economy.okezone.com/read/2019/07/10/470/2076668/disebut-tak-kebagian-proyek-infrastruktur-45-000-kontraktor-matiRabu 10 Juli 2019 06:17 WIBDani Jumadil AkhirIlustrasi: Foto Okezonehttps://img.okezone.com/content/2019/07/09/470/2076668/disebut-tak-kebagian-proyek-infrastruktur-45-000-kontraktor-mati-LCicR6k5Um.jpg JAKARTA - Anggota DPR Komisi V Bambang Haryo menilai besarnya anggaran pembangunan infrastruktur hingga Rp400 triliun kurang maksimal. Pasalnya, tidak semua infrastruktur ini dapat dirasakan. “Kami lihat infrastruktur sudah dibangun dengan anggaran sekitar Rp400 triliun lebih, angka ini lebih tinggi dari kabinet sebelumnya sekitar Rp120 triliun lebih. Tapi kami lihat hampir tidak maksimal hasil dari infrastruktur,” ujarnya di Ruang Paripurna DPR-RI, Jakarta. Salah satu contoh belum besarnya pembangunan infrastruktur adalah banyak sekali kontraktor dalam negeri yang tidak mendapat proyek. Padahal seharusnya, proyek-proyek yang dikerjakan ini menjadi peluang bagi kontraktor dalam negeri. “Kontraktor kita mati 45.000 perusahaan,” ucapnya. Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur juga sama sekali tidak berasa di level bawah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang justru mati meskipun pembangunan infrastruktur dibangun begitu masif. Baca Selengkapnya: Pembangunan Infrastruktur Korbankan 45.000 Kontraktor Dalam Negeri? JAKARTA - Anggota DPR Komisi V Bambang Haryo menilai besarnya anggaran pembangunan infrastruktur hingga Rp400 triliun kurang maksimal. Pasalnya, tidak semua infrastruktur ini dapat dirasakan. “Kami lihat infrastruktur sudah dibangun dengan anggaran sekitar Rp400 triliun lebih, angka ini lebih tinggi dari kabinet sebelumnya sekitar Rp120 triliun lebih. Tapi kami lihat hampir tidak maksimal hasil dari infrastruktur,” ujarnya di Ruang Paripurna DPR-RI, Jakarta. Salah satu contoh belum besarnya pembangunan infrastruktur adalah banyak sekali kontraktor dalam negeri yang tidak mendapat proyek. Padahal seharusnya, proyek-proyek yang dikerjakan ini menjadi peluang bagi kontraktor dalam negeri. “Kontraktor kita mati 45.000 perusahaan,” ucapnya. Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur juga sama sekali tidak berasa di level bawah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang justru mati meskipun pembangunan infrastruktur dibangun begitu masif. Baca Selengkapnya: Pembangunan Infrastruktur Korbankan 45.000 Kontraktor Dalam Negeri?