DPR telah menyelesaikan rapat pengambil keputusan untuk menjadikan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesiahttps://economy.okezone.com/read/2019/07/11/20/2077725/komisi-xi-sindir-pencalonan-tunggal-deputi-gubernur-senior-biidhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/11/20/2077725/komisi-xi-sindir-pencalonan-tunggal-deputi-gubernur-senior-bihttps://economy.okezone.com/read/2019/07/11/20/2077725/komisi-xi-sindir-pencalonan-tunggal-deputi-gubernur-senior-biKamis 11 Juli 2019 18:44 WIBTaufik FajarKetua Komisi XI Melcias Mekeng (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/07/11/20/2077725/komisi-xi-sindir-pencalonan-tunggal-deputi-gubernur-senior-bi-jH6d6arvVI.jpegJAKARTA - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyelesaikan rapat pengambil keputusan untuk menjadikan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), hari ini. Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng mengatakan, bahwa Destry Damayanti menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2019-2024. Baca Juga: Destry Damayanti Jadi Deputi Gubernur Senior BI, Ini Alasan Komisi XI DPR Mekeng pun meninggalkan pesan kepada pemerintah terkait pemilihan Deputi Gubernur BI selanjutnya. "Bank Indonesia ini kan independen. Maka itu Bank Indonesia tidak bisa diperintah oleh siapa pun. Dan harus independen mengatur moneter ini. Oleh karena itu, kami Komisi XI akan mengirim surat kepada pimpinan dewan untuk menyampaikan kepada pemerintah, agar apabila pemilihan anggota Dewan Gubernur BI berikutnya disampaikan lebih dari satu. Jadi tidak ada persepsi dari masyarakat atau publik," ujar dia, Kamis (11/7/2019). Baca Juga: Destry Damayanti Resmi Jadi Deputi Gubernur Senior BI Dia menuturkan bahwa, apabila dikirim satu nama, Bank Indonesia sudah tidak independen. Oleh karena itu, biarkan proses fit and proper test dilakukan Komisi XI dengan banyak calon."Sebab amanah UU BI, komisi XI diberikan wewenang melakukan fit and proper test dan memberikan persetujuan bukan hanya sebagai konsultasi seperti institusi-institusi lainnya," tutur dia. Dia menambahkan, untuk calon deputi BI ini memang hak perogratif Presiden. Namun Undang-Undang mengatakan sebanyak-banyaknya tiga. Itu ada makna kalau sebanyak-banyaknya. "Kita menginginkan itu lebih dari satu. supaya kita bisa menjaga independensi dan menjaga komunikasi hubungan yang baik antara pemerintah dengan DPR," ungkap dia.JAKARTA - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyelesaikan rapat pengambil keputusan untuk menjadikan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), hari ini. Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng mengatakan, bahwa Destry Damayanti menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2019-2024. Baca Juga: Destry Damayanti Jadi Deputi Gubernur Senior BI, Ini Alasan Komisi XI DPR Mekeng pun meninggalkan pesan kepada pemerintah terkait pemilihan Deputi Gubernur BI selanjutnya. "Bank Indonesia ini kan independen. Maka itu Bank Indonesia tidak bisa diperintah oleh siapa pun. Dan harus independen mengatur moneter ini. Oleh karena itu, kami Komisi XI akan mengirim surat kepada pimpinan dewan untuk menyampaikan kepada pemerintah, agar apabila pemilihan anggota Dewan Gubernur BI berikutnya disampaikan lebih dari satu. Jadi tidak ada persepsi dari masyarakat atau publik," ujar dia, Kamis (11/7/2019). Baca Juga: Destry Damayanti Resmi Jadi Deputi Gubernur Senior BI Dia menuturkan bahwa, apabila dikirim satu nama, Bank Indonesia sudah tidak independen. Oleh karena itu, biarkan proses fit and proper test dilakukan Komisi XI dengan banyak calon."Sebab amanah UU BI, komisi XI diberikan wewenang melakukan fit and proper test dan memberikan persetujuan bukan hanya sebagai konsultasi seperti institusi-institusi lainnya," tutur dia. Dia menambahkan, untuk calon deputi BI ini memang hak perogratif Presiden. Namun Undang-Undang mengatakan sebanyak-banyaknya tiga. Itu ada makna kalau sebanyak-banyaknya. "Kita menginginkan itu lebih dari satu. supaya kita bisa menjaga independensi dan menjaga komunikasi hubungan yang baik antara pemerintah dengan DPR," ungkap dia.