Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadikan peringatan Hari Pajak 2019 ini untuk memperbaiki kinerja penerimaan perpajakanhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/15/20/2078953/sri-mulyani-ubah-pemeriksaan-pajak-jadi-tanpa-tatap-mukaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/15/20/2078953/sri-mulyani-ubah-pemeriksaan-pajak-jadi-tanpa-tatap-mukahttps://economy.okezone.com/read/2019/07/15/20/2078953/sri-mulyani-ubah-pemeriksaan-pajak-jadi-tanpa-tatap-mukaSenin 15 Juli 2019 11:02 WIBGiri HartomoFoto: Sri Mulyani Peringati Hari Pajak 2019 (Humas Ditjen Pajak)https://img.okezone.com/content/2019/07/15/20/2078953/sri-mulyani-ubah-pemeriksaan-pajak-jadi-tanpa-tatap-muka-02KGX1k7ad.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadikan peringatan Hari Pajak 2019 ini untuk memperbaiki kinerja penerimaan perpajakan. Salah satunya adalah dengan mempermudah dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Misalnya dengan mendorong penggunaan teknologi digital. Dengan semakin mudahnya pelaporan dan perpajakan ini juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  Baca Juga: Hari Pajak, Sri Mulyani Kobarkan Semangat Reformasi Perpajakan Selain itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga meyakini dengan penggunaan teknologi digital ini bisa menghindari para pengemplang pajak. Karena meskipun sudah ada beberapa kebijakan seperti tax amnesty, masih ada juga beberapa pihak yang masih menghindari pajak. "Hal ini berbagai keputusan yang diambil harus didasarkan pada analisis yang kuat dan kredibel, identifikasi modus-modus penghindaran pajak," ujarnya dalam acara upacara peringatan Hari Pajak di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (15/7/2019).  Baca Juga: Sri Mulyani Senang Petugas Upacara Hari Pajak Seluruhnya Wanita Di sisi lain lanjut Sri Mulyani, dirinya juga berencana membuat kantor pelayanan pajak ke depan akan diklafikasikan berdasarkan cakupan wilayah administrasi dengan berbasis online. Ini bertujuan untuk meminimalisir tatap muka langsung yang berpotensi terjadinya suap menyuap.Tanpa sistem tatap muka langsung tak ada kesempatan bagi pejabat pajak untuk berbuat macam-macam. Sementara bagi wajib pajak juga pelayannya bisa lebih cepat dan mudah karena tidak perlu datang lagi ke kantor pajak. "Hal ini dapat meminimalkan tata muka. langsung terhadap masyarakat. Sesuai inisiatif birokrasi. dan transformasi arah kebijakan Direktorat Jenderal Pajak ini adalah terwujudnya administrasi perkantoran yang berbasis digital," katanya. Wanita yang kerap disapa Ani itu meyakini dengan beberapa kebijakan tersebut, kinerja DJP bisa lebih baik dan kredibel. Dari sisi penerimaan perpajakan juga diharapkan bisa lebih tinggi lagi. "Saya berharap DJP selalu aktif dalam tantangan ke depan," ucapnya.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadikan peringatan Hari Pajak 2019 ini untuk memperbaiki kinerja penerimaan perpajakan. Salah satunya adalah dengan mempermudah dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Misalnya dengan mendorong penggunaan teknologi digital. Dengan semakin mudahnya pelaporan dan perpajakan ini juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  Baca Juga: Hari Pajak, Sri Mulyani Kobarkan Semangat Reformasi Perpajakan Selain itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga meyakini dengan penggunaan teknologi digital ini bisa menghindari para pengemplang pajak. Karena meskipun sudah ada beberapa kebijakan seperti tax amnesty, masih ada juga beberapa pihak yang masih menghindari pajak. "Hal ini berbagai keputusan yang diambil harus didasarkan pada analisis yang kuat dan kredibel, identifikasi modus-modus penghindaran pajak," ujarnya dalam acara upacara peringatan Hari Pajak di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (15/7/2019).  Baca Juga: Sri Mulyani Senang Petugas Upacara Hari Pajak Seluruhnya Wanita Di sisi lain lanjut Sri Mulyani, dirinya juga berencana membuat kantor pelayanan pajak ke depan akan diklafikasikan berdasarkan cakupan wilayah administrasi dengan berbasis online. Ini bertujuan untuk meminimalisir tatap muka langsung yang berpotensi terjadinya suap menyuap.Tanpa sistem tatap muka langsung tak ada kesempatan bagi pejabat pajak untuk berbuat macam-macam. Sementara bagi wajib pajak juga pelayannya bisa lebih cepat dan mudah karena tidak perlu datang lagi ke kantor pajak. "Hal ini dapat meminimalkan tata muka. langsung terhadap masyarakat. Sesuai inisiatif birokrasi. dan transformasi arah kebijakan Direktorat Jenderal Pajak ini adalah terwujudnya administrasi perkantoran yang berbasis digital," katanya. Wanita yang kerap disapa Ani itu meyakini dengan beberapa kebijakan tersebut, kinerja DJP bisa lebih baik dan kredibel. Dari sisi penerimaan perpajakan juga diharapkan bisa lebih tinggi lagi. "Saya berharap DJP selalu aktif dalam tantangan ke depan," ucapnya.