Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna pada hari ini.https://economy.okezone.com/read/2019/07/16/20/2079507/sri-mulyani-jawab-kritikan-dpr-soal-apbn-2018idhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/16/20/2079507/sri-mulyani-jawab-kritikan-dpr-soal-apbn-2018https://economy.okezone.com/read/2019/07/16/20/2079507/sri-mulyani-jawab-kritikan-dpr-soal-apbn-2018Selasa 16 Juli 2019 11:54 WIBYohana Artha UlyMenteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Yohana/Okezonehttps://img.okezone.com/content/2019/07/16/20/2079507/sri-mulyani-jawab-kritikan-dpr-soal-apbn-2018-s07jWihLg4.jpegJAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna pada hari ini. Salah satu agenda dalam rapat kali ini yakni terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Dalam kesempatan itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir untuk memberikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2018.  Baca Juga: Rupiah Tembus Rp15.000/USD, Sri Mulyani: 2018 Bukan Tahun yang Mudah Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua sekaligus DPR RI Agus Hermanto tersebut di mulai pukul 11.00 WIB dari jadwal 10.00 WIB. Adapun tercatat dari 10 fraksi hanya 82 anggota DPR yang hadir dari sebanyak 305 anggota yang sudah menandatangani kehadiran. "Di mana 85 anghota DPR yang hadir, sebanyak 220 izin. Dengan demikian kuorum tercapai dan rapat dibuka, dan terbuka untuk umum," ujar Agus membuka rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/7/2019).  Baca Juga: Sri Mulyani Laporkan Kinerja APBN 2018 dan Kondisi Perekonomian Indonesia ke DPR Sri Mulyani pun memulai paparannya. Menurutnya, pemerintah sangat menghargai pendapat dan pandangan seluruh fraksi agar pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertangungjawaban keuangan negara. "Sehingga keuangan negara dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia," katanya dalam kesempatan yang sama. Dia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menjadi ketiga kalinya yang dicapai oleh pemerlntah. Opini ini didapatkan berdasarkan penilaian secara profesional dan objektif atas penanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam tiga tahun terakhir. Menurut dia, pencapaian opini WTP itu merupakan perwujudan nyata dari komitmen dan konsistensi pemerintah unluk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. "Hal ini juga merupakan hasil upaya pemerintah bersama stakeholder terkait, terutama dukungan dari DPR RI dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara," lanjutnya. JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna pada hari ini. Salah satu agenda dalam rapat kali ini yakni terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Dalam kesempatan itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir untuk memberikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2018.  Baca Juga: Rupiah Tembus Rp15.000/USD, Sri Mulyani: 2018 Bukan Tahun yang Mudah Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua sekaligus DPR RI Agus Hermanto tersebut di mulai pukul 11.00 WIB dari jadwal 10.00 WIB. Adapun tercatat dari 10 fraksi hanya 82 anggota DPR yang hadir dari sebanyak 305 anggota yang sudah menandatangani kehadiran. "Di mana 85 anghota DPR yang hadir, sebanyak 220 izin. Dengan demikian kuorum tercapai dan rapat dibuka, dan terbuka untuk umum," ujar Agus membuka rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/7/2019).  Baca Juga: Sri Mulyani Laporkan Kinerja APBN 2018 dan Kondisi Perekonomian Indonesia ke DPR Sri Mulyani pun memulai paparannya. Menurutnya, pemerintah sangat menghargai pendapat dan pandangan seluruh fraksi agar pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertangungjawaban keuangan negara. "Sehingga keuangan negara dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia," katanya dalam kesempatan yang sama. Dia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menjadi ketiga kalinya yang dicapai oleh pemerlntah. Opini ini didapatkan berdasarkan penilaian secara profesional dan objektif atas penanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam tiga tahun terakhir. Menurut dia, pencapaian opini WTP itu merupakan perwujudan nyata dari komitmen dan konsistensi pemerintah unluk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. "Hal ini juga merupakan hasil upaya pemerintah bersama stakeholder terkait, terutama dukungan dari DPR RI dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara," lanjutnya.