Besaranya minat pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah, terus bertambah.https://economy.okezone.com/read/2019/07/16/278/2079574/pemprov-jabar-akan-terbitkan-obligasi-daerah-pada-2020idhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/16/278/2079574/pemprov-jabar-akan-terbitkan-obligasi-daerah-pada-2020https://economy.okezone.com/read/2019/07/16/278/2079574/pemprov-jabar-akan-terbitkan-obligasi-daerah-pada-2020Selasa 16 Juli 2019 13:56 WIBIlustrasi: Shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2019/07/16/278/2079574/pemprov-jabar-akan-terbitkan-obligasi-daerah-pada-2020-NIkrnrKMps.jpgJAKARTA - Besaranya minat pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah, terus bertambah. Kali ini, pemerintah provinsi Jawa Barat kembali menyampaikan rencana menerbitkan instrumen obligasi daerah atau municipal bond pada tahun depan untuk mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil menyatakan saat ini pemerintah provinsi Jawa Barat sedang berkonsultasi lebih lanjut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hanya saja, dia juga belum menyebutkan berapa nilai emisi yang akan diterbitkan. Jawa Barat merupakan daerah yang berpotensi menerbitkan obligasi daerah selain Jawa Tengah dan DKI Jakarta, ”Mudah mudahan tahun depan diterbitkan, insya Allah," ujarnya seperti dikutip Harian Neraca, Jakarta, Selasa (16/7/2019).  Baca Juga: BEI Catat Total Obligasi dan Sukuk Rp434,07 Triliun Disampaikannya, ada beberapa prasyarat yang mesti ditempuh untuk menerbitkan obligasi daerah, di antaranya syarat laporan keuangan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dirinya menambahkan, pihaknya juga sering berdiskusi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait penerbitan instrumen ini. Ridwan Kamil menyebutkan, penerbitan obligasi daerah akan mempercepat pembangunan di Jawa Barat dan tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari APBN maupun APBD. Apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat mencapai 5,6%.”Kalau hanya ngandelin APBD ibaratnya mobil Jawa Barat kecepatannya hanya 50 km per jam, tapi dengan obligasi daerah, dengan public private partnership itu bisa naik 80 km per jam," tuturnya.  Baca Juga: Penerbitan Surat Utang Diprediksi Rp135,2 Triliun Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap merealisasikan penerbitan obligasi daerah pada Januari tahun depan. Ini akan menjadi penerbitan obligasi daerah perdana di Indonesia. OJK terus mendorong agar pemerintah daerah bisa mandiri dalam mencari sumber pendanaan dalam pembangunan proyek infrastrukur melalaui penerbitan obligasi. OJK telah merilis Peraturan OJK (POJK) mengenai obligasi daerah tahun 2017 lalu. Dengan adanya aturan tersebut, pembangunan infrastruktur di daerah dapat dipercepat dan menjadi solusi bagi pemerintah daerah yang kesulitan membangun infrastruktur di daerah karena keterbatasan pembiayaan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen pernah bilang, penerbitan obligasi daerah tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya memfasilitasi. “Yang minat kelihatannya cukup banyak. Tapi saya tidak berani menyebutkan secara spesifik karena trigger-nya lebih ke kesiapan pemda," katanya. Disampaikannya, sejak OJK menerbitkan paket regulasi obligasi daerah pada akhir tahun lalu, cukup banyak pemda yang tertarik untuk menerbitkan obligasi daerah. Hoesen menjelaskan, persiapan di daerah merupakan tahap awal dari mekanisme penerbitan obligasi daerah. Oleh karena itu, kepala daerah harus membentuk tim persiapan. Nantinya, tim persiapan kemudian menentukan kegiatan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penerbitan obligasi daerah.”Lalu, kepala daerah harus meminta persetujuan dari DPRD," ujar Hoesen.JAKARTA - Besaranya minat pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah, terus bertambah. Kali ini, pemerintah provinsi Jawa Barat kembali menyampaikan rencana menerbitkan instrumen obligasi daerah atau municipal bond pada tahun depan untuk mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil menyatakan saat ini pemerintah provinsi Jawa Barat sedang berkonsultasi lebih lanjut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hanya saja, dia juga belum menyebutkan berapa nilai emisi yang akan diterbitkan. Jawa Barat merupakan daerah yang berpotensi menerbitkan obligasi daerah selain Jawa Tengah dan DKI Jakarta, ”Mudah mudahan tahun depan diterbitkan, insya Allah," ujarnya seperti dikutip Harian Neraca, Jakarta, Selasa (16/7/2019).  Baca Juga: BEI Catat Total Obligasi dan Sukuk Rp434,07 Triliun Disampaikannya, ada beberapa prasyarat yang mesti ditempuh untuk menerbitkan obligasi daerah, di antaranya syarat laporan keuangan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dirinya menambahkan, pihaknya juga sering berdiskusi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait penerbitan instrumen ini. Ridwan Kamil menyebutkan, penerbitan obligasi daerah akan mempercepat pembangunan di Jawa Barat dan tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari APBN maupun APBD. Apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat mencapai 5,6%.”Kalau hanya ngandelin APBD ibaratnya mobil Jawa Barat kecepatannya hanya 50 km per jam, tapi dengan obligasi daerah, dengan public private partnership itu bisa naik 80 km per jam," tuturnya.  Baca Juga: Penerbitan Surat Utang Diprediksi Rp135,2 Triliun Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap merealisasikan penerbitan obligasi daerah pada Januari tahun depan. Ini akan menjadi penerbitan obligasi daerah perdana di Indonesia. OJK terus mendorong agar pemerintah daerah bisa mandiri dalam mencari sumber pendanaan dalam pembangunan proyek infrastrukur melalaui penerbitan obligasi. OJK telah merilis Peraturan OJK (POJK) mengenai obligasi daerah tahun 2017 lalu. Dengan adanya aturan tersebut, pembangunan infrastruktur di daerah dapat dipercepat dan menjadi solusi bagi pemerintah daerah yang kesulitan membangun infrastruktur di daerah karena keterbatasan pembiayaan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen pernah bilang, penerbitan obligasi daerah tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya memfasilitasi. “Yang minat kelihatannya cukup banyak. Tapi saya tidak berani menyebutkan secara spesifik karena trigger-nya lebih ke kesiapan pemda," katanya. Disampaikannya, sejak OJK menerbitkan paket regulasi obligasi daerah pada akhir tahun lalu, cukup banyak pemda yang tertarik untuk menerbitkan obligasi daerah. Hoesen menjelaskan, persiapan di daerah merupakan tahap awal dari mekanisme penerbitan obligasi daerah. Oleh karena itu, kepala daerah harus membentuk tim persiapan. Nantinya, tim persiapan kemudian menentukan kegiatan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penerbitan obligasi daerah.”Lalu, kepala daerah harus meminta persetujuan dari DPRD," ujar Hoesen.