Sri Mulyani mengatakan, kenaikan gaji TNI yang diusulkan mulai berlaku pada tahun depanhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/17/320/2080014/kenaikan-gaji-tni-diumumkan-jokowi-16-agustusidhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/17/320/2080014/kenaikan-gaji-tni-diumumkan-jokowi-16-agustushttps://economy.okezone.com/read/2019/07/17/320/2080014/kenaikan-gaji-tni-diumumkan-jokowi-16-agustusRabu 17 Juli 2019 12:27 WIBKoran SINDOPersonel TNI (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/07/17/320/2080014/kenaikan-gaji-tni-diumumkan-jokowi-16-agustus-TyQKoC3De5.jpgJAKARTA –Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan bakal ada kenaikan gaji untuk personel Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kenaikan gaji TNI itu bahkan akan diumumkan pada 16 Agustus mendatang. Pengumuman akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat nota keuangan APBN 2019. Sri Mulyani mengatakan, kenaikan gaji TNI yang diusulkan mulai berlaku pada tahun depan tersebut akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pembacaan nota keuangan di DPR pada 16 Agustus 2019. “Nanti ya 16 Agustus sama Pak Presiden,” ungkap Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Baca Juga: Jika Lihat PNS Pakai Elpiji 3 Kg, Laporkan! Namun, Menkeu enggan buka suara mengenai besaran usulan kenaikan gaji TNI tersebut. Sebelumnya Badan Anggaran DPR mengusulkan agar pemerintah menaikkan gaji TNI. “Nanti dululah ya , kita tunggu nota keuangan,” katanya. Dia mengaku masih akan terus mengkaji kenaikan gaji pokok TNI pada 2020. Usulan ini dilontarkan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Hadi Wahyu Sanjaya dalam Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP 2020 dengan agenda Penyampai an dan Pengesahan Laporan Panja-Panja. “Nanti kita lihat, saya akan berikhtiar terus dalam meningkatkan profesionalisme. Tidak hanya TNI, tapi juga Polri dan aparat penegak hukum secara umum dan seluruh birokrasi,” tandasnya. Seperti disampaikan dalam sidang kabinet, lanjutnya, kesejahteraan TNI merupakan bagian penting dalam membangun birokrasi dan aparat institusi publik yang baik. Baca Juga: Masih Berani Pakai Elpiji 3 Kg, PNS Bakal Kena Sanksi “Jadi, nanti akan kita lihat dari sisi keuangan negara maupun dari sisi bagaimana skenario untuk membangun institusi yang baik,” paparnya. Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan bahwa selama ini negara sangat mengandalkan peran personel TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Re publik Indonesia (NKRI). “Mereka ini sudah berkorban waktu bahkan jiwanya untuk kedaulatan NKRI. Karena itu, sudah selayaknya kita memberikan yang terbaik bagi personel TNI. Kalau Bu Menkeu mengatakan akan ada kenaikan kesejah teraan personel TNI, itu sejalan dengan yang sering disampaikan Presiden Jokowi,” ungkapnya.Politikus PDIP ini mengatakan, selain menaikkan gaji, pemerintah harus juga memperhatikan fasilitas lain seperti perumahan prajurit yang sampai saat ini masih banyak personel TNI yang belum memiliki tempat tinggal serta juga kesehatan TNI dan keluarganya. “Setahu saya masih 40% personel aktif TNI yang memiliki tempat tinggal. Jadi masih banyak PRPR lain yang harus dikerjakan berkaitan dengan kesejahteraan anggota TNI,” tandasnya. Dari sisi fasilitas kesehatan, menurut Charles, fasilitas rumah sakit TNI juga masih jauh dari cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan personel TNI yang jumlahnya mencapai lebih dari 400.000. “Tentu saya, kita, DPR sangat mendukung karena kita sangat mengandalkan mereka, saudara-saudara kita yang telah memiliki jalur militer untuk mempertahankan kedaulatan NKRI,” katanya. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) bakal mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp17,5 triliun. Pada pagu indikatif 2020, total anggaran Kemhan mencapai sekitar Rp126,5 triliun. Naik sekitar Rp17,5 triliun dari 2019 sebesar Rp108 triliun. Karena itu, kata Kharis, rencana pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan personel TNI sudah sesuai dengan yang selama ini diperjuangkan Komisi I. “Saya kira itu yang kami perjuangkan selama ini juga karena kesejahteraan TNI masih sangat kurang karena sebagian mereka idealnya adalah orang-orang yang memang harus siap dimobilisasi selama 24 jam,” katanya. Politikus PKS ini mengaku belum mengetahui persis besaran kenaikan anggaran khusus untuk kesejahteraan personel TNI, namun diakuinya selama ini masih jauh dari kata layak. “Kami menginginkan harus besar (kenaikannya). Selama ini masih jauh,” katanya.  Dengan mendapatkan kesejahteraan yang layak, para personel TNI diharapkan bisa optimal dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara. “Sekarang idealnya kan dia (per sonel TNI) tidak nyambi (kerja lainnya). Jangan sampai itu dilakukan untuk menutupi kebutuhannya, tapi faktanya kan masih seperti itu,” ucapnya.JAKARTA –Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan bakal ada kenaikan gaji untuk personel Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kenaikan gaji TNI itu bahkan akan diumumkan pada 16 Agustus mendatang. Pengumuman akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat nota keuangan APBN 2019. Sri Mulyani mengatakan, kenaikan gaji TNI yang diusulkan mulai berlaku pada tahun depan tersebut akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pembacaan nota keuangan di DPR pada 16 Agustus 2019. “Nanti ya 16 Agustus sama Pak Presiden,” ungkap Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Baca Juga: Jika Lihat PNS Pakai Elpiji 3 Kg, Laporkan! Namun, Menkeu enggan buka suara mengenai besaran usulan kenaikan gaji TNI tersebut. Sebelumnya Badan Anggaran DPR mengusulkan agar pemerintah menaikkan gaji TNI. “Nanti dululah ya , kita tunggu nota keuangan,” katanya. Dia mengaku masih akan terus mengkaji kenaikan gaji pokok TNI pada 2020. Usulan ini dilontarkan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Hadi Wahyu Sanjaya dalam Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP 2020 dengan agenda Penyampai an dan Pengesahan Laporan Panja-Panja. “Nanti kita lihat, saya akan berikhtiar terus dalam meningkatkan profesionalisme. Tidak hanya TNI, tapi juga Polri dan aparat penegak hukum secara umum dan seluruh birokrasi,” tandasnya. Seperti disampaikan dalam sidang kabinet, lanjutnya, kesejahteraan TNI merupakan bagian penting dalam membangun birokrasi dan aparat institusi publik yang baik. Baca Juga: Masih Berani Pakai Elpiji 3 Kg, PNS Bakal Kena Sanksi “Jadi, nanti akan kita lihat dari sisi keuangan negara maupun dari sisi bagaimana skenario untuk membangun institusi yang baik,” paparnya. Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan bahwa selama ini negara sangat mengandalkan peran personel TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Re publik Indonesia (NKRI). “Mereka ini sudah berkorban waktu bahkan jiwanya untuk kedaulatan NKRI. Karena itu, sudah selayaknya kita memberikan yang terbaik bagi personel TNI. Kalau Bu Menkeu mengatakan akan ada kenaikan kesejah teraan personel TNI, itu sejalan dengan yang sering disampaikan Presiden Jokowi,” ungkapnya.Politikus PDIP ini mengatakan, selain menaikkan gaji, pemerintah harus juga memperhatikan fasilitas lain seperti perumahan prajurit yang sampai saat ini masih banyak personel TNI yang belum memiliki tempat tinggal serta juga kesehatan TNI dan keluarganya. “Setahu saya masih 40% personel aktif TNI yang memiliki tempat tinggal. Jadi masih banyak PRPR lain yang harus dikerjakan berkaitan dengan kesejahteraan anggota TNI,” tandasnya. Dari sisi fasilitas kesehatan, menurut Charles, fasilitas rumah sakit TNI juga masih jauh dari cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan personel TNI yang jumlahnya mencapai lebih dari 400.000. “Tentu saya, kita, DPR sangat mendukung karena kita sangat mengandalkan mereka, saudara-saudara kita yang telah memiliki jalur militer untuk mempertahankan kedaulatan NKRI,” katanya. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) bakal mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp17,5 triliun. Pada pagu indikatif 2020, total anggaran Kemhan mencapai sekitar Rp126,5 triliun. Naik sekitar Rp17,5 triliun dari 2019 sebesar Rp108 triliun. Karena itu, kata Kharis, rencana pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan personel TNI sudah sesuai dengan yang selama ini diperjuangkan Komisi I. “Saya kira itu yang kami perjuangkan selama ini juga karena kesejahteraan TNI masih sangat kurang karena sebagian mereka idealnya adalah orang-orang yang memang harus siap dimobilisasi selama 24 jam,” katanya. Politikus PKS ini mengaku belum mengetahui persis besaran kenaikan anggaran khusus untuk kesejahteraan personel TNI, namun diakuinya selama ini masih jauh dari kata layak. “Kami menginginkan harus besar (kenaikannya). Selama ini masih jauh,” katanya.  Dengan mendapatkan kesejahteraan yang layak, para personel TNI diharapkan bisa optimal dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara. “Sekarang idealnya kan dia (per sonel TNI) tidak nyambi (kerja lainnya). Jangan sampai itu dilakukan untuk menutupi kebutuhannya, tapi faktanya kan masih seperti itu,” ucapnya.