Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) meminta pemerintah dan DPR RI menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan.https://economy.okezone.com/read/2019/07/18/470/2080674/alasan-pengusaha-hutan-minta-ruu-pertanahan-ditundaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/18/470/2080674/alasan-pengusaha-hutan-minta-ruu-pertanahan-ditundahttps://economy.okezone.com/read/2019/07/18/470/2080674/alasan-pengusaha-hutan-minta-ruu-pertanahan-ditundaKamis 18 Juli 2019 18:33 WIBYohana Artha UlyIlustrasi: Foto Pixabayhttps://img.okezone.com/content/2019/07/18/470/2080674/alasan-pengusaha-hutan-minta-ruu-pertanahan-ditunda-elipU36EJh.jpgJAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) meminta pemerintah dan DPR RI menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. RUU ini memang rencananya akan disahkan pada September mendatang, setelah masuk dalam Prolegnas DPR RI periode 2014-2019. Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo menyatakan, pengesahan RUU tersebut tak perlu terburu-buru meski jabatan DPR periode 2014-2019 akan segera berakhir. Sebab, pemerintahan masih belanjut dengan kepemimpinan yang sama yakni oleh Presiden Joko Widodo.  Baca Juga: Tunda Pengesahan RUU Pertanahan, DPR Minta Masukan dari Kementerian ESDM dan PUPR Menurutnya, ada yang perlu disempurnakan dari rancangan tersebut, sehingga tak perlu dikebut untuk disahkan. "Enggak usah terburu-buru. Kalau dibuat dengan teruru-buru karena akhir periode parlemen, maka kalau enggak pas nanti susah, harus amandemen dan sebagainya. Kalau memang belum siap, ditunda saja," katanya di Gedung Mandala Wanabakti, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto menambahkan, RUU tersebut dinilai terdapat ketidaksinkronan, ketidakpastian usaha, dan ekonomi biaya tinggi akibat tumpang tindih kewenangan dalam proses pendaftaran tanah. Menurutnya, penyusunan RUU Pertanahan bertujuan untuk menyempurnakan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang lex generalis (bersifat umum), sehingga harusnya tetap mengacu pada TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.  Baca Juga: Pengusaha Minta Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Pertanahan Maka, dia menilai, RUU Pertanahan mestinya fokus pada keagrariaan dan tanah, sementara untuk pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, tetap dikelola lex specialis (bersifat khusus) sesuai UU Nomor 41 Tahun 1999 sebagai undang-undnag sektor. "Artinya, terkait kawasan hutan, yang tidak sekedar mengatur tanah, tetapi juga ekosistem hutan (flora dan fauna), pengelolaannya berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," katanya. Menurutnya. ada beberapa pasal dalam RUU Pertanahan yang menyinggung kawasan hutan, padahal hal itu sudah diatur UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan secara yuridis substansi UU Kehutanan juga telah diperkuat dengan TAP MPR No. IX/MPR/2001. "Pelaku usaha diminta melakukan proses penataan batas, yang nota bene sudah diatur di UU Nomor 41 Tahun 1999," kata dia. Dia menyebut, ada empat pasal yang menimbulkan ketidakkonsistenan dan membingungkan dalam RUU Pertanahan. Bahkan, pengertian batasan 'kawasan' tak disinggung di dalamnya. "Penyebutan kawasan-kawasan di dalam Pasal 63, 64, 65 dan 66 di RUU Pertanahan ini menimbulkan ketidakkonsistenan dan kebingungan, karena sejak pasal-pasal sebelumnya, bahkan di pengertian, sama sekali tidak disinggung batasan kawasan," jelas dia. Oleh sebab itu, perlu diperjelas soal batasan kawasan, jika itu terkait dengan kawasan hutan. "Jadi kasih masih terjadi ketidaksinkronan tersebut, diusulkan supaya RUU Pertanahan ditunda dulu," kata dia.JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) meminta pemerintah dan DPR RI menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. RUU ini memang rencananya akan disahkan pada September mendatang, setelah masuk dalam Prolegnas DPR RI periode 2014-2019. Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo menyatakan, pengesahan RUU tersebut tak perlu terburu-buru meski jabatan DPR periode 2014-2019 akan segera berakhir. Sebab, pemerintahan masih belanjut dengan kepemimpinan yang sama yakni oleh Presiden Joko Widodo.  Baca Juga: Tunda Pengesahan RUU Pertanahan, DPR Minta Masukan dari Kementerian ESDM dan PUPR Menurutnya, ada yang perlu disempurnakan dari rancangan tersebut, sehingga tak perlu dikebut untuk disahkan. "Enggak usah terburu-buru. Kalau dibuat dengan teruru-buru karena akhir periode parlemen, maka kalau enggak pas nanti susah, harus amandemen dan sebagainya. Kalau memang belum siap, ditunda saja," katanya di Gedung Mandala Wanabakti, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto menambahkan, RUU tersebut dinilai terdapat ketidaksinkronan, ketidakpastian usaha, dan ekonomi biaya tinggi akibat tumpang tindih kewenangan dalam proses pendaftaran tanah. Menurutnya, penyusunan RUU Pertanahan bertujuan untuk menyempurnakan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang lex generalis (bersifat umum), sehingga harusnya tetap mengacu pada TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.  Baca Juga: Pengusaha Minta Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Pertanahan Maka, dia menilai, RUU Pertanahan mestinya fokus pada keagrariaan dan tanah, sementara untuk pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, tetap dikelola lex specialis (bersifat khusus) sesuai UU Nomor 41 Tahun 1999 sebagai undang-undnag sektor. "Artinya, terkait kawasan hutan, yang tidak sekedar mengatur tanah, tetapi juga ekosistem hutan (flora dan fauna), pengelolaannya berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," katanya. Menurutnya. ada beberapa pasal dalam RUU Pertanahan yang menyinggung kawasan hutan, padahal hal itu sudah diatur UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan secara yuridis substansi UU Kehutanan juga telah diperkuat dengan TAP MPR No. IX/MPR/2001. "Pelaku usaha diminta melakukan proses penataan batas, yang nota bene sudah diatur di UU Nomor 41 Tahun 1999," kata dia. Dia menyebut, ada empat pasal yang menimbulkan ketidakkonsistenan dan membingungkan dalam RUU Pertanahan. Bahkan, pengertian batasan 'kawasan' tak disinggung di dalamnya. "Penyebutan kawasan-kawasan di dalam Pasal 63, 64, 65 dan 66 di RUU Pertanahan ini menimbulkan ketidakkonsistenan dan kebingungan, karena sejak pasal-pasal sebelumnya, bahkan di pengertian, sama sekali tidak disinggung batasan kawasan," jelas dia. Oleh sebab itu, perlu diperjelas soal batasan kawasan, jika itu terkait dengan kawasan hutan. "Jadi kasih masih terjadi ketidaksinkronan tersebut, diusulkan supaya RUU Pertanahan ditunda dulu," kata dia.