Sri Mulyani berharap Dirjen Perbendaharaan yang baru selalu menjaga governance dalam menyalurkan belanja negarahttps://economy.okezone.com/read/2019/07/22/20/2082250/sri-mulyani-setiap-rupiah-harus-beri-efek-berganda-pada-rakyatidhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/22/20/2082250/sri-mulyani-setiap-rupiah-harus-beri-efek-berganda-pada-rakyathttps://economy.okezone.com/read/2019/07/22/20/2082250/sri-mulyani-setiap-rupiah-harus-beri-efek-berganda-pada-rakyatSenin 22 Juli 2019 21:46 WIBTaufik FajarMenteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2019/07/22/20/2082250/sri-mulyani-setiap-rupiah-harus-beri-efek-berganda-pada-rakyat-R9PQMPQ8e3.jpegJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melantik Andin Hadiyanto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan (Dirjen Perbendaharaan) menggantikan Marwanto Harjowiryono yang memasuki masa pensiun. Pelantikan dilakukan di auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Mari’e Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Baca Juga: Sri Mulyani Lantik Andin Jadi Dirjen Perbendaharaan yang Baru Sri Mulyani berharap Dirjen Perbendaharaan yang baru selalu menjaga governance dalam menyalurkan belanja negara. "Saya berharap sinergi antara DJPb, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) diharapkan dapat terus dibangun secara sistematis dan diformalkan. Dengan demikian, setiap Rupiah uang negara dapat memberikan manfaat dan efek berganda kepada masyarakat," ujar dia, Senin (22/7/2019). Baca Juga: Viral Foto Peserta Ujian STAN dengan Sepatu Diikat Tali Rafiah, Ini Alasan di Baliknya Semasa kepemimpinan Marwanto, berbagai capaian dan prestasi diperoleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selama tiga tahun berturut-turut di tahun 2016, 2017 dan 2018, Pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Selain itu, Indonesia juga menjadi sedikit dari negara yang telah mengaplikasikan akuntansi berbasis akurat. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) juga telah menerima berbagi penghargaan terhadap aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). DJPb dituntut terus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kecepatan internet. "Saya ingin DJPb terus melakukan inovasi-inovasi. Kita ingin DJPb mampu menciptakan lingkungan kerja modern berbasis teknologi", ujar Menkeu. Kemajuan teknologi berdampak pada meningkatnya harapan masyarakat terhadap layanan yang cepat, aman dan andal. APBN juga harus terus dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel. Komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik menjadi hal yang wajib dilakukan saat ini. Sampai dengan 30 Juni 2019, pendapatan negara tercapai Rp898,8 triliun atau 41,5% dari target. Sementara belanja yang sudah dikeluarkan oleh seluruh KPPN hinggal akhir Juni adalah sebesar Rp1.034,5 triliun atau 42% dari target tahun 2019. Dibanding tahun sebelumnya, nilai belanja ini tumbuh sebesar 9,6%. Selain itu, berbagai tugas dan tanggung jawab juga telah menunggu untuk menjadi fokus Dirjen yang baru, antara lain mengawal berjalannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018, serta memastikan kualitas belanja di semua sektor termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain. Ditjen Perbendaharaan juga memiliki peran yang penting dalam mengawal revisi aturan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU). "Kita (Kementerian Keuangan) harus terus memastikan kualitas belanja di semua sektor termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain. Hal ini penting karena APBN harus bisa menjadi alat untuk memperkuat daya saing Indonesia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia," ungkap dia. Selain melantik Dirjen Perbendaharaan, Menkeu juga melantik Muhammad Agus Rofyudin sebagai Kepala Lembaga National Single Window yang memiliki tugas pengelolaan portal INSW dalam penanganan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor dan logistik secara elektronik.JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melantik Andin Hadiyanto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan (Dirjen Perbendaharaan) menggantikan Marwanto Harjowiryono yang memasuki masa pensiun. Pelantikan dilakukan di auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Mari’e Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Baca Juga: Sri Mulyani Lantik Andin Jadi Dirjen Perbendaharaan yang Baru Sri Mulyani berharap Dirjen Perbendaharaan yang baru selalu menjaga governance dalam menyalurkan belanja negara. "Saya berharap sinergi antara DJPb, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) diharapkan dapat terus dibangun secara sistematis dan diformalkan. Dengan demikian, setiap Rupiah uang negara dapat memberikan manfaat dan efek berganda kepada masyarakat," ujar dia, Senin (22/7/2019). Baca Juga: Viral Foto Peserta Ujian STAN dengan Sepatu Diikat Tali Rafiah, Ini Alasan di Baliknya Semasa kepemimpinan Marwanto, berbagai capaian dan prestasi diperoleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selama tiga tahun berturut-turut di tahun 2016, 2017 dan 2018, Pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Selain itu, Indonesia juga menjadi sedikit dari negara yang telah mengaplikasikan akuntansi berbasis akurat. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) juga telah menerima berbagi penghargaan terhadap aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). DJPb dituntut terus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kecepatan internet. "Saya ingin DJPb terus melakukan inovasi-inovasi. Kita ingin DJPb mampu menciptakan lingkungan kerja modern berbasis teknologi", ujar Menkeu. Kemajuan teknologi berdampak pada meningkatnya harapan masyarakat terhadap layanan yang cepat, aman dan andal. APBN juga harus terus dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel. Komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik menjadi hal yang wajib dilakukan saat ini. Sampai dengan 30 Juni 2019, pendapatan negara tercapai Rp898,8 triliun atau 41,5% dari target. Sementara belanja yang sudah dikeluarkan oleh seluruh KPPN hinggal akhir Juni adalah sebesar Rp1.034,5 triliun atau 42% dari target tahun 2019. Dibanding tahun sebelumnya, nilai belanja ini tumbuh sebesar 9,6%. Selain itu, berbagai tugas dan tanggung jawab juga telah menunggu untuk menjadi fokus Dirjen yang baru, antara lain mengawal berjalannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018, serta memastikan kualitas belanja di semua sektor termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain. Ditjen Perbendaharaan juga memiliki peran yang penting dalam mengawal revisi aturan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU). "Kita (Kementerian Keuangan) harus terus memastikan kualitas belanja di semua sektor termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain. Hal ini penting karena APBN harus bisa menjadi alat untuk memperkuat daya saing Indonesia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia," ungkap dia. Selain melantik Dirjen Perbendaharaan, Menkeu juga melantik Muhammad Agus Rofyudin sebagai Kepala Lembaga National Single Window yang memiliki tugas pengelolaan portal INSW dalam penanganan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor dan logistik secara elektronik.