Kebocoran minyak itu memang hingga saat ini tidak mengganggu pelayaran. Namun, Kemenhub akan tetap mengeluarkan surat pengumumanhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/22/320/2082208/kemenhub-keluarkan-surat-peringatan-di-lokasi-tumpahan-minyak-pertaminaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/22/320/2082208/kemenhub-keluarkan-surat-peringatan-di-lokasi-tumpahan-minyak-pertaminahttps://economy.okezone.com/read/2019/07/22/320/2082208/kemenhub-keluarkan-surat-peringatan-di-lokasi-tumpahan-minyak-pertaminaSenin 22 Juli 2019 19:48 WIBGiri HartomoFoto: Lepas Pantai Laut Jawa (Pertamina)https://img.okezone.com/content/2019/07/22/320/2082208/kemenhub-keluarkan-surat-peringatan-di-lokasi-tumpahan-minyak-pertamina-mpmkspkRIt.jpeg JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan surat pemberitahuan berlayar. Hal tersebut menyusul tumpahan minyak pada pengeboran lepas pantai sumur YYA-1 Pertamina pada koordinat 06° 05’ 650” S - 107° 37’ 542” E. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kemenhub Ahmad mengatakan, kebocoran minyak itu memang hingga saat ini tidak mengganggu pelayaran. Namun, pihaknya akan tetap mengeluarkan surat pengumuman terkait hal tersebut. Baca Juga: Ada Gelembung Gas di Sumur Migas Laut Jawa, Ini yang Dilakukan Pertamina "Sementara tidak (mengganggu pelayaran). Kami akan mengeluarkan notice to marine nanti. Pemberitahuan, peringatan kepada lalu lintas keamanan pelayaran," ujarnya saat ditemui di Kementerian Perhubunga, Jakarta, Senin (22/7/2019). Kebocoran minyak mentah di pesisir utara Karawang terjadi sejak tanggal 12 Juli, ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung gas kecil. Pada 18 Juli, Kemenhub mendapatkan informasi ini dari KSOP Kepulauan Seribu. Baca Juga: Ada Gelembung Gas, Pertamina Tutup Pengeboran Sumur Lepas Pantai YYA Untuk penyebabnya, Ahmad mengatakan masih dalam proses identifikasi dan investigasi oleh tim bentukan Pertamina Hulu Energi (PHE). "Jadi, penyebabnya ini masih diidentifikasi oleh dari Pertamina Hulu Energi. Dari PHE itu sudah membentuk enam tim. Enam tim tersebut yang mempunyai suatu tugas masing-masing," jelasnya Ahmad menambahkan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kendala dari penanggulangan musibah dimaksud. “Saat ini, penanggulangan tumpahan minyak dan gas baru ditangani Tier 1 yang bersifat lokal yang dikoordinasikan oleh KSOP Kepulauan Seribu,” jelasnya Menurutnya, jika skala pencemaran meluas dan membutuhkan personil serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang lebih banyak lagi maka maka status keadaan darurat tumpahan minyak dan gas bumi ditingkatkan menjadi Tier 2 dan Koordinator Misi penanggulangan pencemaran dilimpahkan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok. “Kami bersama Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas I Tanjung Priok akan ikut membantu dengan mengerahkan personel maupun sarana dan prasarana seperti kapal patroli KN. Alugara dan KN, Jembio,” jelas Ahmad. Pihaknya menegaskan, dalam bekerja selalu berpedoman pada hukum dari Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi dengan baik. Sebelumnya, insiden kebocoran minyak dan gas di sekitar anjungan Lepas Pantai YYA-1 area PHE ONWJ terjadi pada 12 Juli 2019, saat pemasangan rangkaian casing scrapper terjadi kick well kemudian terlihat gelembung di sekitar YYA platform pada pukul 01.30 WIB. Akibat kejadian tersebut, Kantor KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu segera melakukan langkah koordinasi untuk mengatasi tumpahan minyak dan gas tersebut di antaranya melakukan rapat koordinasi, mengaktifkan Tim dan Posko Penanggulangan Tumpahan Minyak di wilayah kerja Kantor KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu yang terdiri dari 47 personil KSOP, 3 (tiga) kapal patroli, sumber daya PT PHE ONWJ, mengirimkan kapal patroli KN.P 355 ke lokasi kejadian guna pengamatan, pengawasan, perbantuan dan pengaturan terkait keselamatan pelayaran dan penanggulangan keadaan darurat. JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan surat pemberitahuan berlayar. Hal tersebut menyusul tumpahan minyak pada pengeboran lepas pantai sumur YYA-1 Pertamina pada koordinat 06° 05’ 650” S - 107° 37’ 542” E. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kemenhub Ahmad mengatakan, kebocoran minyak itu memang hingga saat ini tidak mengganggu pelayaran. Namun, pihaknya akan tetap mengeluarkan surat pengumuman terkait hal tersebut. Baca Juga: Ada Gelembung Gas di Sumur Migas Laut Jawa, Ini yang Dilakukan Pertamina "Sementara tidak (mengganggu pelayaran). Kami akan mengeluarkan notice to marine nanti. Pemberitahuan, peringatan kepada lalu lintas keamanan pelayaran," ujarnya saat ditemui di Kementerian Perhubunga, Jakarta, Senin (22/7/2019). Kebocoran minyak mentah di pesisir utara Karawang terjadi sejak tanggal 12 Juli, ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung gas kecil. Pada 18 Juli, Kemenhub mendapatkan informasi ini dari KSOP Kepulauan Seribu. Baca Juga: Ada Gelembung Gas, Pertamina Tutup Pengeboran Sumur Lepas Pantai YYA Untuk penyebabnya, Ahmad mengatakan masih dalam proses identifikasi dan investigasi oleh tim bentukan Pertamina Hulu Energi (PHE). "Jadi, penyebabnya ini masih diidentifikasi oleh dari Pertamina Hulu Energi. Dari PHE itu sudah membentuk enam tim. Enam tim tersebut yang mempunyai suatu tugas masing-masing," jelasnya Ahmad menambahkan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kendala dari penanggulangan musibah dimaksud. “Saat ini, penanggulangan tumpahan minyak dan gas baru ditangani Tier 1 yang bersifat lokal yang dikoordinasikan oleh KSOP Kepulauan Seribu,” jelasnya Menurutnya, jika skala pencemaran meluas dan membutuhkan personil serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang lebih banyak lagi maka maka status keadaan darurat tumpahan minyak dan gas bumi ditingkatkan menjadi Tier 2 dan Koordinator Misi penanggulangan pencemaran dilimpahkan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok. “Kami bersama Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas I Tanjung Priok akan ikut membantu dengan mengerahkan personel maupun sarana dan prasarana seperti kapal patroli KN. Alugara dan KN, Jembio,” jelas Ahmad. Pihaknya menegaskan, dalam bekerja selalu berpedoman pada hukum dari Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi dengan baik. Sebelumnya, insiden kebocoran minyak dan gas di sekitar anjungan Lepas Pantai YYA-1 area PHE ONWJ terjadi pada 12 Juli 2019, saat pemasangan rangkaian casing scrapper terjadi kick well kemudian terlihat gelembung di sekitar YYA platform pada pukul 01.30 WIB. Akibat kejadian tersebut, Kantor KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu segera melakukan langkah koordinasi untuk mengatasi tumpahan minyak dan gas tersebut di antaranya melakukan rapat koordinasi, mengaktifkan Tim dan Posko Penanggulangan Tumpahan Minyak di wilayah kerja Kantor KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu yang terdiri dari 47 personil KSOP, 3 (tiga) kapal patroli, sumber daya PT PHE ONWJ, mengirimkan kapal patroli KN.P 355 ke lokasi kejadian guna pengamatan, pengawasan, perbantuan dan pengaturan terkait keselamatan pelayaran dan penanggulangan keadaan darurat.