KESDM mendorong pemda bergerak untuk turut serta mengalokasikan anggaran sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu.https://economy.okezone.com/read/2019/07/23/320/2082406/pemda-diminta-biayai-pemasangan-listrik-bagi-warga-tak-mampuidhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/23/320/2082406/pemda-diminta-biayai-pemasangan-listrik-bagi-warga-tak-mampuhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/23/320/2082406/pemda-diminta-biayai-pemasangan-listrik-bagi-warga-tak-mampuSelasa 23 Juli 2019 11:03 WIBKoran SINDOListrik (Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/07/23/320/2082406/pemda-diminta-biayai-pemasangan-listrik-bagi-warga-tak-mampu-NnWPN8tVA5.jpgJAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemerintah daerah (pemda) bergerak untuk turut serta mengalokasikan anggaran sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu. Hingga saat ini masih terda pat sekitar 500.000 rumah tangga tidak mampu belum tersambung listrik PLN karena tidak mempunyai biaya penyambungan instalasi.  Baca juga: Tarif Listrik 12 Golongan Bisa Naik-Turun Tahun Depan “Ada setengah juta penduduk yang nggak mampu membayar biaya sambungan listrik. Ini APBD, harus bekerja keras,” ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemarin.   Menurut dia, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pe nyambung an listrik gratis bagi masya rakat tidak mampu ak an mem bantu pemerintah pusat dalam mewujudkan target capai an rasio elektrifikasi 99,9% tahun ini.  Baca juga: Tarif Listrik Tahun Depan Akan Fluktuatif Dia mengaku pemerintah pusat tidak bisa mengan dal kan se penuhnya pada BUMN dan badan usaha untuk biaya sambung listrik gratis. Untuk itu, pemda perlu didorong untuk mengalokasikan APBD-nya agar masyarakat tidak mampu bisa segera menikmati listrik. “Saya masih pusing mengumpulkan badan-badan usaha yang mau menyumbang. Karena kalau rasio elektronifikasi mau 100%, kita identifikasi ada 1,83 juta rumah tang ga yang harus dilistriki. Sementara 500.000 rumah tangga itu tidak mampu bayar biaya sambung listrik,” kata dia.  Baca juga: Kompensasi Dipangkas, Kenaikan Tarif Listrik Diperlukan Dia menegaskan, se lama ini pemerintah memang kesulitan membayar sambung listrik bagi rumah tangga tidak mampu. Hal itu lantaran biaya sambung listrik tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan biaya sambungan instalasi listrik untuk satu rumah tangga di wilayah Pulau Jawa dibutuhkan dana sebesar Rp500.000 dan untuk di luar Jawa kisaran Rp700.000 hingga Rp1 juta.Sementara itu, Direktur Jen deral Ketenagalistrikan Ke - men terian ESDM Rida Mul yana mengatakan, hingga se mester I-2019 rasio elektrifikasi mencapai 98,81%. Ada pun tar get nya tahun ini rasio elektrifikasi bisa mencapai 99,99%. Menurut dia, terdapat dua mekanisme cara untuk mencapai target rasio elektrifikasi, yakni menyelesaikan sambungan listrik rumah tangga tidak mampu me lalui sistem jaringan PLN (on grid) dan pemasangan lampu tenaga surya hemat energi atau LTHSE (off grid). PLN Bangun PLTS Komunal PT PLN (Persero) sedang menyi apkan suplai listrik di se jumlah pulau terpencil. Listrik tersebut disediakan di Ka bu pa ten Mang garai Barat. Se di kit nya ter da pat empat titik yang disiapkan, yak ni untuk Kecamatan Komodo, seperti di Desa Seraya Maranu (Pulau Seraya Besar), Desa Papagarang (Pulau Papagarang) dan Desa Pasir putih (Pulu Messa). Kemudian Kecamatan Boleng, yakni Desa Batu Tiga (Pulau Boleng). Saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal 190 kWp sudah bisa dialirkan untuk 162 kepala keluarga (KK) di Desa Seraya Maranu, Pulau Se raya Besar. Sementara lain nya masih proses pembangunan. Suplai listrik di pulau-pulau itu menggunakan PLTS (sel fo to voltaik tenaga surya, inverter PV, inverter bidirectional, dan baterai) yang akan beroperasi 24 jam. Semua material nanti akan diangkut dengan ka pal me lalui laut dari Jakarta- L abu an Bajo dan berlanjut ke Pulau Seraya. General Manajer PLN Unit In duk Wilaya h NTT Ignatius Rendroyoko mengatakan, sum ber pembangkit listrik ini me nunjukkan PLN hadir melayani hingga pelosok negeri. Ini seba gai upaya percepatan p rogram Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE) serta peningkatan pembangunan pembangkit listrik EBT (energi baru terbarukan). JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemerintah daerah (pemda) bergerak untuk turut serta mengalokasikan anggaran sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu. Hingga saat ini masih terda pat sekitar 500.000 rumah tangga tidak mampu belum tersambung listrik PLN karena tidak mempunyai biaya penyambungan instalasi.  Baca juga: Tarif Listrik 12 Golongan Bisa Naik-Turun Tahun Depan “Ada setengah juta penduduk yang nggak mampu membayar biaya sambungan listrik. Ini APBD, harus bekerja keras,” ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemarin.   Menurut dia, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pe nyambung an listrik gratis bagi masya rakat tidak mampu ak an mem bantu pemerintah pusat dalam mewujudkan target capai an rasio elektrifikasi 99,9% tahun ini.  Baca juga: Tarif Listrik Tahun Depan Akan Fluktuatif Dia mengaku pemerintah pusat tidak bisa mengan dal kan se penuhnya pada BUMN dan badan usaha untuk biaya sambung listrik gratis. Untuk itu, pemda perlu didorong untuk mengalokasikan APBD-nya agar masyarakat tidak mampu bisa segera menikmati listrik. “Saya masih pusing mengumpulkan badan-badan usaha yang mau menyumbang. Karena kalau rasio elektronifikasi mau 100%, kita identifikasi ada 1,83 juta rumah tang ga yang harus dilistriki. Sementara 500.000 rumah tangga itu tidak mampu bayar biaya sambung listrik,” kata dia.  Baca juga: Kompensasi Dipangkas, Kenaikan Tarif Listrik Diperlukan Dia menegaskan, se lama ini pemerintah memang kesulitan membayar sambung listrik bagi rumah tangga tidak mampu. Hal itu lantaran biaya sambung listrik tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan biaya sambungan instalasi listrik untuk satu rumah tangga di wilayah Pulau Jawa dibutuhkan dana sebesar Rp500.000 dan untuk di luar Jawa kisaran Rp700.000 hingga Rp1 juta.Sementara itu, Direktur Jen deral Ketenagalistrikan Ke - men terian ESDM Rida Mul yana mengatakan, hingga se mester I-2019 rasio elektrifikasi mencapai 98,81%. Ada pun tar get nya tahun ini rasio elektrifikasi bisa mencapai 99,99%. Menurut dia, terdapat dua mekanisme cara untuk mencapai target rasio elektrifikasi, yakni menyelesaikan sambungan listrik rumah tangga tidak mampu me lalui sistem jaringan PLN (on grid) dan pemasangan lampu tenaga surya hemat energi atau LTHSE (off grid). PLN Bangun PLTS Komunal PT PLN (Persero) sedang menyi apkan suplai listrik di se jumlah pulau terpencil. Listrik tersebut disediakan di Ka bu pa ten Mang garai Barat. Se di kit nya ter da pat empat titik yang disiapkan, yak ni untuk Kecamatan Komodo, seperti di Desa Seraya Maranu (Pulau Seraya Besar), Desa Papagarang (Pulau Papagarang) dan Desa Pasir putih (Pulu Messa). Kemudian Kecamatan Boleng, yakni Desa Batu Tiga (Pulau Boleng). Saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal 190 kWp sudah bisa dialirkan untuk 162 kepala keluarga (KK) di Desa Seraya Maranu, Pulau Se raya Besar. Sementara lain nya masih proses pembangunan. Suplai listrik di pulau-pulau itu menggunakan PLTS (sel fo to voltaik tenaga surya, inverter PV, inverter bidirectional, dan baterai) yang akan beroperasi 24 jam. Semua material nanti akan diangkut dengan ka pal me lalui laut dari Jakarta- L abu an Bajo dan berlanjut ke Pulau Seraya. General Manajer PLN Unit In duk Wilaya h NTT Ignatius Rendroyoko mengatakan, sum ber pembangkit listrik ini me nunjukkan PLN hadir melayani hingga pelosok negeri. Ini seba gai upaya percepatan p rogram Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE) serta peningkatan pembangunan pembangkit listrik EBT (energi baru terbarukan).