Kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan memang sangat ditunggu.https://economy.okezone.com/read/2019/07/27/470/2084342/ruu-pertanahan-bisa-membenarkan-tudingan-internasionalidhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/27/470/2084342/ruu-pertanahan-bisa-membenarkan-tudingan-internasionalhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/27/470/2084342/ruu-pertanahan-bisa-membenarkan-tudingan-internasionalSabtu 27 Juli 2019 14:02 WIBLahan (Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/07/27/470/2084342/ruu-pertanahan-bisa-membenarkan-tudingan-internasional-FIJHlbLApZ.jpgJAKARTA – Kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan memang sangat ditunggu. Sebab, selama ini penyelesaian persoalan pertanahan hanya melalui satu instrumen, yakni Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA). Karena itu, kehadiran RUU Pertanahan diharapkan bisa melengkapi UU PA yang sudah ada. Jadi, kekurangan dalam UU PA dapat disempurnakan dalam RUU Pertanahan.  Baca juga: Poin-Poin yang Wajib Ada di RUU Pertanahan Namun seiring berjalannya waktu, ternyata isi RUU Pertanahan tidak lagi seperti yang diharapkan. Bahkan, cenderung menciptakan persoalan baru. Kehadiran RUU Pertanahan tidak lagi bermaksud menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah baru yang berujung pada plegitimasian dan pembenaran untuk melakukan perusakan lingkungan.  Baca juga: Alasan Pengusaha Hutan Minta RUU Pertanahan Ditunda “Sekaligus membenarkan tudingan internasional bahwa kita memang melakukan deforestasi yang selama ini kita bantah dengan berbagai cara, termasuk me lalui diplomasi internasional oleh pihak terkait,” ungkap pakar kehutanan IPB Bambang Hero di Jakarta kemarin. Bambang mencontohkan dalam Pasal 35 ayat 5 RUU Pertanahan yang memaksa pemegang hak untuk menyediakan tanah untuk pekebun dan petani atau penambak di sekitar atau yang berdekatan dengan lokasi HGU yang luasnya paling sedikit 20% dari luas tanah yang diberikan.Bahkan, bila tidak ditemukan seperti pada ayat 6, maka dapat diberikan dalam bentuk lain oleh menteri, dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Jalil. Dua ayat tersebut, menurut Bambang, menunjukkan pelegalan untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan di seputar areal itu, meskipun bukan termasuk hutan produksi konversi seperti disyaratkan oleh UU 41/1999 tentang Kehutanan. Pemegang HGU diberi waktu dua tahun sejak diundangkan nya UU ini untuk menyiapkan 20% lahan seperti yang tercantum dalam Pasal 150 RUU ini. “Yang menjadi persoalan adalah banyak kebun sawit seperti di Riau, Kalteng, yang berada dalam kawasan hutan yang belum dialih fungsikan menjadi APL yang terus beroperasi hingga hari ini de ngan luasan ratusan ribu hingga jutaan hektare,” ujarnya.(koran Sindo)JAKARTA – Kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan memang sangat ditunggu. Sebab, selama ini penyelesaian persoalan pertanahan hanya melalui satu instrumen, yakni Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA). Karena itu, kehadiran RUU Pertanahan diharapkan bisa melengkapi UU PA yang sudah ada. Jadi, kekurangan dalam UU PA dapat disempurnakan dalam RUU Pertanahan.  Baca juga: Poin-Poin yang Wajib Ada di RUU Pertanahan Namun seiring berjalannya waktu, ternyata isi RUU Pertanahan tidak lagi seperti yang diharapkan. Bahkan, cenderung menciptakan persoalan baru. Kehadiran RUU Pertanahan tidak lagi bermaksud menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah baru yang berujung pada plegitimasian dan pembenaran untuk melakukan perusakan lingkungan.  Baca juga: Alasan Pengusaha Hutan Minta RUU Pertanahan Ditunda “Sekaligus membenarkan tudingan internasional bahwa kita memang melakukan deforestasi yang selama ini kita bantah dengan berbagai cara, termasuk me lalui diplomasi internasional oleh pihak terkait,” ungkap pakar kehutanan IPB Bambang Hero di Jakarta kemarin. Bambang mencontohkan dalam Pasal 35 ayat 5 RUU Pertanahan yang memaksa pemegang hak untuk menyediakan tanah untuk pekebun dan petani atau penambak di sekitar atau yang berdekatan dengan lokasi HGU yang luasnya paling sedikit 20% dari luas tanah yang diberikan.Bahkan, bila tidak ditemukan seperti pada ayat 6, maka dapat diberikan dalam bentuk lain oleh menteri, dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Jalil. Dua ayat tersebut, menurut Bambang, menunjukkan pelegalan untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan di seputar areal itu, meskipun bukan termasuk hutan produksi konversi seperti disyaratkan oleh UU 41/1999 tentang Kehutanan. Pemegang HGU diberi waktu dua tahun sejak diundangkan nya UU ini untuk menyiapkan 20% lahan seperti yang tercantum dalam Pasal 150 RUU ini. “Yang menjadi persoalan adalah banyak kebun sawit seperti di Riau, Kalteng, yang berada dalam kawasan hutan yang belum dialih fungsikan menjadi APL yang terus beroperasi hingga hari ini de ngan luasan ratusan ribu hingga jutaan hektare,” ujarnya.(koran Sindo)