Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini akan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang mobil listrik pada pekan ini.https://economy.okezone.com/read/2019/07/29/320/2084925/menko-luhut-yakin-perpres-mobil-listrik-diteken-pekan-iniidhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/29/320/2084925/menko-luhut-yakin-perpres-mobil-listrik-diteken-pekan-inihttps://economy.okezone.com/read/2019/07/29/320/2084925/menko-luhut-yakin-perpres-mobil-listrik-diteken-pekan-iniSenin 29 Juli 2019 13:18 WIBMenko Maritim Luhut Pandjaitan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/07/29/320/2084925/menko-luhut-yakin-perpres-mobil-listrik-diteken-pekan-ini-bQlwgX4sjV.jpgJAKARTA - Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang mobil listrik pada pekan ini. "Saya kira sudah ada di Presiden. Kita lihat, saya juga mau coba tanyakan itu juga," kata Luhut ditemui usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu pimpinan Softbank dan Grab di Istana Merdeka, Jakarta.  Baca juga: 3.600 Stasiun Pengisian Listrik Umum Siap Mendukung Pengembangan Kendaraan Listrik Ia yakin Perpres mobil listrik itu akan segera keluar paling tidak pekan ini.   "Enggak lama lagi, ini juga menyangkut insentif buat orang yang mendirikan pabrik. Tadi kan Softbank juga invest di Hyundai untuk bikin mobil listrik," katanya.  Baca juga: Jokowi Temui Bos Hyundai, Bahas Mobil Listrik hingga Mobil Terbang Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan Perpres tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PPnBM Kendaraan Bermotor akan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada pekan ini. "Minggu ini. industri automotif diharapkan terus meningkatkan inovasi, produktivitas dan daya saingnya," kata Menkeu di sela gelaran Gaikindo International Auto Show (GIIAS) di Tangerang, Rabu (24/7). Menkeu memaparkan pemerintah akan memberikan beberapa insentif terkait pengembangan mobil listrik, di antaranya impor kendaraan listrik diberikan dalam jangka waktu tertentu, serta pemberian tax allowance bagi industri suku cadang. Kemudian pemberian tax holiday bagi integrasi kendaraan listrik dengan baterai, pemberian"tax allowance bagi industri suku cadang, bea masuk ditanggung pemerintah untuk impor kendaraan listrik yang mendapatkan fasilitas, dan bahan bakunya, serta kemudahan impor untuk tujuan ekspor.(antaranews)JAKARTA - Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang mobil listrik pada pekan ini. "Saya kira sudah ada di Presiden. Kita lihat, saya juga mau coba tanyakan itu juga," kata Luhut ditemui usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu pimpinan Softbank dan Grab di Istana Merdeka, Jakarta.  Baca juga: 3.600 Stasiun Pengisian Listrik Umum Siap Mendukung Pengembangan Kendaraan Listrik Ia yakin Perpres mobil listrik itu akan segera keluar paling tidak pekan ini.   "Enggak lama lagi, ini juga menyangkut insentif buat orang yang mendirikan pabrik. Tadi kan Softbank juga invest di Hyundai untuk bikin mobil listrik," katanya.  Baca juga: Jokowi Temui Bos Hyundai, Bahas Mobil Listrik hingga Mobil Terbang Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan Perpres tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PPnBM Kendaraan Bermotor akan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada pekan ini. "Minggu ini. industri automotif diharapkan terus meningkatkan inovasi, produktivitas dan daya saingnya," kata Menkeu di sela gelaran Gaikindo International Auto Show (GIIAS) di Tangerang, Rabu (24/7). Menkeu memaparkan pemerintah akan memberikan beberapa insentif terkait pengembangan mobil listrik, di antaranya impor kendaraan listrik diberikan dalam jangka waktu tertentu, serta pemberian tax allowance bagi industri suku cadang. Kemudian pemberian tax holiday bagi integrasi kendaraan listrik dengan baterai, pemberian"tax allowance bagi industri suku cadang, bea masuk ditanggung pemerintah untuk impor kendaraan listrik yang mendapatkan fasilitas, dan bahan bakunya, serta kemudahan impor untuk tujuan ekspor.(antaranews)