Kerajinan Indonesia kurang berkembang, di antara kebijakan itu sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK)https://economy.okezone.com/read/2019/07/29/320/2084977/upaya-jadikan-ri-leader-industri-mebel-di-aseanidhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/29/320/2084977/upaya-jadikan-ri-leader-industri-mebel-di-aseanhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/29/320/2084977/upaya-jadikan-ri-leader-industri-mebel-di-aseanSenin 29 Juli 2019 15:08 WIBFeby NovaliusProduk Industri Mebel RI (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/07/29/320/2084977/upaya-jadikan-ri-leader-industri-mebel-di-asean-a9iBWt3W9V.jpgJAKARTA - Pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menilai Indonesia bisa menjadi leader untuk industri mebel dan kerajinan di Kawasan ASEAN. Peluang tersebut terbuka karena RI punya potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki bisa dikelola dengan baik. Sekretaris Jenderal HIMKI Abdul Sobur mengatakan, ketersediaan bahan baku hasil hutan yang melimpah, sumber daya manusia yang terampil dalam jumlah besar, industri ini mestinya menjadi industri yang tangguh. Namun, kata dia, masih ada kebijakan yang kontraproduktif membuat industri mebel dan kerajinan Indonesia kurang berkembang, di antara kebijakan itu sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK) yang diberlakukan pemerintah. Baca Juga: Kayu Jati Platinum Andalan Baru Ekspor Furnitur Indonesia “Hal ini membuat harga bahan baku bagi industri kayu tak kompetitif dibanding pesaing kita seperti Malaysia dan Vietnam karena untuk mengurus SVLK dan beberapa izin pendukungnya membutuhkan biaya yang sangat besar,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/7/2019). Untuk itu, kalangan pengusaha yang bergerak di sektor industri mebel dan kerajinan meminta agar pemerintah menghapus pemberlakuan SVLK untuk industri mebel dan kerajinan. Penerapan kebijakan SVLK berdampak pada tidak maksimalnya kinerja ekspor nasional mengingat rumit dan mahalnya pengurusan dokumen tersebut. Padahal saat ini industri mebel tengah bersaing ketat dengan pelaku industri mebel mancanegara seperti Malaysia, Vietnam, China dan negara-negara produsen di kawasan Eropa dan Amerika. Masalah lain adalah masih adanya pihak-pihak yang menginginkan dibukanya ekspor kayu gelondongan (log) dengan berbagai alasan. Mereka menginginkan ekspor log karena menganggap lebih praktis dan menguntungkan dengan mengekspor bahan baku ketimbang ekspor barang jadi berupa mebel dan kerajinan. Baca Juga: Produk Mebel Indonesia Berjibaku Lawan Impor Padahal, jika mengacu pada matrik pengembangan industri mebel dan kerajinan nasional mengenai pengamanan bahan baku sebagai jaminan penunjang utama terjadinya pertumbuhan industri, yang digagas HIMKI, maka adanya rencana membuka keran ekspor log harus dicegah karena bahan baku tersebut pada akhirnya akan diekspor habis-habisan seperti yang terjadi beberapa tahun lalu terhadap bahan baku rotan. “Ekspor bahan baku sangat bertentangan dengan program hilirisasi yang telah dicanangkan pemerintah. Adanya desakan dibukanya kran ekspor log dan bahan baku rotan menimbulkan keresahaan bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang barang jadi, mengingat bahan baku kayu yang ada di Indonesia sangat dibutuhkan oleh para pelaku industri di dalam negeri, bahkan saat ini sudah semakin susah untuk mendapatkan kayu yang berkualitas,” ujarnya.Dengan demikian, apabila kran ekspor bahan baku dibuka akan terjadi penurunan daya saing industri di dalam negeri. Adanya wacana ekspor log merupakan langkah mundur mengingat pemerintah telah menggalakkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan dampak berganda (multiplier effect). Ekspor kayu bulat akan menguntungkan sebagian kecil pelaku usaha di bidang kehutanan, tetapi banyak pelaku usaha yang nilai ekspornya tinggi akan kekurangan bahan baku. Di sisi lain, kebijakan ekspor log bertolak belakang dengan kebijakan yang ditempuh banyak negara di dunia sebagai penghasil kayu gelondongan seperti Brasil, Amerika Serikat, Ukraina, Malaysia, dan lain-lain. Beberapa masalah penting lainnya seperti tentang promosi, pemasaran dan penetrasi pasar sebagai langkah strategis untuk memperkenalkan produk ke pasar global sekaligus membangun citra positif produk Indonesia di mancanegara merupakan masalah penting bagi industri. Untuk itu diharapkan, terjadinya kegiatan-kegiatan promosi dan pemasaran yang terkelola dengan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri dengan jadwal yang terprogram sepanjang tahun untuk target market di seluruh dunia terutama untuk negara-negara yang perekonomiannya tumbuh.JAKARTA - Pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menilai Indonesia bisa menjadi leader untuk industri mebel dan kerajinan di Kawasan ASEAN. Peluang tersebut terbuka karena RI punya potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki bisa dikelola dengan baik. Sekretaris Jenderal HIMKI Abdul Sobur mengatakan, ketersediaan bahan baku hasil hutan yang melimpah, sumber daya manusia yang terampil dalam jumlah besar, industri ini mestinya menjadi industri yang tangguh. Namun, kata dia, masih ada kebijakan yang kontraproduktif membuat industri mebel dan kerajinan Indonesia kurang berkembang, di antara kebijakan itu sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK) yang diberlakukan pemerintah. Baca Juga: Kayu Jati Platinum Andalan Baru Ekspor Furnitur Indonesia “Hal ini membuat harga bahan baku bagi industri kayu tak kompetitif dibanding pesaing kita seperti Malaysia dan Vietnam karena untuk mengurus SVLK dan beberapa izin pendukungnya membutuhkan biaya yang sangat besar,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/7/2019). Untuk itu, kalangan pengusaha yang bergerak di sektor industri mebel dan kerajinan meminta agar pemerintah menghapus pemberlakuan SVLK untuk industri mebel dan kerajinan. Penerapan kebijakan SVLK berdampak pada tidak maksimalnya kinerja ekspor nasional mengingat rumit dan mahalnya pengurusan dokumen tersebut. Padahal saat ini industri mebel tengah bersaing ketat dengan pelaku industri mebel mancanegara seperti Malaysia, Vietnam, China dan negara-negara produsen di kawasan Eropa dan Amerika. Masalah lain adalah masih adanya pihak-pihak yang menginginkan dibukanya ekspor kayu gelondongan (log) dengan berbagai alasan. Mereka menginginkan ekspor log karena menganggap lebih praktis dan menguntungkan dengan mengekspor bahan baku ketimbang ekspor barang jadi berupa mebel dan kerajinan. Baca Juga: Produk Mebel Indonesia Berjibaku Lawan Impor Padahal, jika mengacu pada matrik pengembangan industri mebel dan kerajinan nasional mengenai pengamanan bahan baku sebagai jaminan penunjang utama terjadinya pertumbuhan industri, yang digagas HIMKI, maka adanya rencana membuka keran ekspor log harus dicegah karena bahan baku tersebut pada akhirnya akan diekspor habis-habisan seperti yang terjadi beberapa tahun lalu terhadap bahan baku rotan. “Ekspor bahan baku sangat bertentangan dengan program hilirisasi yang telah dicanangkan pemerintah. Adanya desakan dibukanya kran ekspor log dan bahan baku rotan menimbulkan keresahaan bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang barang jadi, mengingat bahan baku kayu yang ada di Indonesia sangat dibutuhkan oleh para pelaku industri di dalam negeri, bahkan saat ini sudah semakin susah untuk mendapatkan kayu yang berkualitas,” ujarnya.Dengan demikian, apabila kran ekspor bahan baku dibuka akan terjadi penurunan daya saing industri di dalam negeri. Adanya wacana ekspor log merupakan langkah mundur mengingat pemerintah telah menggalakkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan dampak berganda (multiplier effect). Ekspor kayu bulat akan menguntungkan sebagian kecil pelaku usaha di bidang kehutanan, tetapi banyak pelaku usaha yang nilai ekspornya tinggi akan kekurangan bahan baku. Di sisi lain, kebijakan ekspor log bertolak belakang dengan kebijakan yang ditempuh banyak negara di dunia sebagai penghasil kayu gelondongan seperti Brasil, Amerika Serikat, Ukraina, Malaysia, dan lain-lain. Beberapa masalah penting lainnya seperti tentang promosi, pemasaran dan penetrasi pasar sebagai langkah strategis untuk memperkenalkan produk ke pasar global sekaligus membangun citra positif produk Indonesia di mancanegara merupakan masalah penting bagi industri. Untuk itu diharapkan, terjadinya kegiatan-kegiatan promosi dan pemasaran yang terkelola dengan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri dengan jadwal yang terprogram sepanjang tahun untuk target market di seluruh dunia terutama untuk negara-negara yang perekonomiannya tumbuh.