Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) mendorong pemerintah agar meningkatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).https://economy.okezone.com/read/2019/07/29/320/2085180/plafon-kur-diminta-naik-jadi-rp100-juta-tanpa-agunanidhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/29/320/2085180/plafon-kur-diminta-naik-jadi-rp100-juta-tanpa-agunanhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/29/320/2085180/plafon-kur-diminta-naik-jadi-rp100-juta-tanpa-agunanSenin 29 Juli 2019 22:01 WIBYohana Artha UlyIlustrasi: Foto Shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2019/07/29/320/2085180/plafon-kur-diminta-naik-jadi-rp100-juta-tanpa-agunan-oYjTkW4SnI.jpg  JAKARTA - Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) mendorong pemerintah agar meningkatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bukan hanya bunga yang rendah, tetapi juga kemudahan dalam persetujuan kredit. Bahkan kalau bisa plafonnya dinaikkan menjadi Rp100 juta tanpa agunan. "Kami mendorong pemerintah agar program KUR lebih ditingkatkan bukna hanya dalam bentuk. Bunga yang rendah saja tetapi juga kemudahan dalam percepatan persetujuan kredit serta nilai kredit jika memungkinkan plafonnya dinaikan menjadi Rp100 juta tanpa angunan," kata Ketua Umum Ipemi Ingrid Kansil di Jakarta, Senin (29/7/2019). Baca Juga: Penyaluran KUR Pariwisata Capai Rp279 Miliar Ingrid mengatakan, pemberdayaan perempuan menjadi arus utama kesetaraan gender dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Sekaligus berperan penting dalam mengurangu kemiskinan. Bahkan menurut Bank Dunia, kesenjangan gender menyebabkan pendapatan negara anggota OECD rata-rata hilang 15%. Sebanyak 40% di antaranya disebabkan oleh entrepreneurship gaps. Lain halnya dengan Global McKinsey. Prediksinya, ekonomi global akan kehilangan PDB USD4,5 triliun pada 2025 jika melepaskan potensi ekonomi perempuan. Indonesia sendiri diramalkan akan meningkat PDB tahunanya hingga USD135 miliar pada tahun 2025 jika meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemberdayaan ekonomi. "Oleh karena itu, Ipemi tidak ingin ketinggalan langkah. Dan tentunya melibatkan diri bersama pemerintah, serta stakeholders untuk berkontribusi melalui aktifitas dan program kerja. Agar mencapai target seperti yang diramalkan McKinsey," tutur Ingrid. Baca Juga: Penyaluran KUR Rp65,5 Triliun hingga Mei 2019 Apalagi, pemerintah punya program prioritas. Selain membangun infrastruktur, Jokowi-JK juga komit meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ingrid mendukung hal tersebut karena sesuai dengan program kerja Ipemi, yakni gerakan ekonomi rakyat. Dia yakin, kehadiran Ipemi bisa turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai targetnya, 5,6% di 2020. Mengingat sebaran anggota Ipemi sangat menyeluruh. Terdiri dari 34 provinsi, 340 kabupaten/kota, dan 5 negara (Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Turki, dan Amerika Serikat). "Dengan peran Ipemi, banyak memiliki keunggulan daripada kelemahan dalam penetrasi pasar domestik atau pasar luar negeri. Meski beberapa kendala serta tantangan yang dihadapi masih ada," ungkap Ingrid. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) untuk menambah lagi jumlah pebisnis dari kalangan wanita Islam supaya kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dengan perbaikan ekonomi. "Tentu para pengusaha muslimah bukan hal yang baru, banyak juga di daerah, tetapi perlu didorong lebih banyak lagi. Karena itu harapan saya Ipemi ini dapat memajukan usaha anggotanya dan mengajak muslimah lainnya sehingga memajukan kita semuanya," kata Wapres pada Rapat Kerja Nasional Ipemi. Dengan adanya pertemuan seluruh anggota Ipemi, diharapkan kisah sukses muslimah pengusaha di Indonesia dapat menjadi daya tarik bagi muslimah lain untuk memulai wira usaha. Menurut Wapres, perempuan memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian khususnya untuk usaha kecil dan menengah. Karena itu Ipemi diharapkan dapat mengajak muslimah lain untuk terjun ke dunia usaha.  JAKARTA - Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) mendorong pemerintah agar meningkatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bukan hanya bunga yang rendah, tetapi juga kemudahan dalam persetujuan kredit. Bahkan kalau bisa plafonnya dinaikkan menjadi Rp100 juta tanpa agunan. "Kami mendorong pemerintah agar program KUR lebih ditingkatkan bukna hanya dalam bentuk. Bunga yang rendah saja tetapi juga kemudahan dalam percepatan persetujuan kredit serta nilai kredit jika memungkinkan plafonnya dinaikan menjadi Rp100 juta tanpa angunan," kata Ketua Umum Ipemi Ingrid Kansil di Jakarta, Senin (29/7/2019). Baca Juga: Penyaluran KUR Pariwisata Capai Rp279 Miliar Ingrid mengatakan, pemberdayaan perempuan menjadi arus utama kesetaraan gender dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Sekaligus berperan penting dalam mengurangu kemiskinan. Bahkan menurut Bank Dunia, kesenjangan gender menyebabkan pendapatan negara anggota OECD rata-rata hilang 15%. Sebanyak 40% di antaranya disebabkan oleh entrepreneurship gaps. Lain halnya dengan Global McKinsey. Prediksinya, ekonomi global akan kehilangan PDB USD4,5 triliun pada 2025 jika melepaskan potensi ekonomi perempuan. Indonesia sendiri diramalkan akan meningkat PDB tahunanya hingga USD135 miliar pada tahun 2025 jika meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemberdayaan ekonomi. "Oleh karena itu, Ipemi tidak ingin ketinggalan langkah. Dan tentunya melibatkan diri bersama pemerintah, serta stakeholders untuk berkontribusi melalui aktifitas dan program kerja. Agar mencapai target seperti yang diramalkan McKinsey," tutur Ingrid. Baca Juga: Penyaluran KUR Rp65,5 Triliun hingga Mei 2019 Apalagi, pemerintah punya program prioritas. Selain membangun infrastruktur, Jokowi-JK juga komit meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ingrid mendukung hal tersebut karena sesuai dengan program kerja Ipemi, yakni gerakan ekonomi rakyat. Dia yakin, kehadiran Ipemi bisa turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai targetnya, 5,6% di 2020. Mengingat sebaran anggota Ipemi sangat menyeluruh. Terdiri dari 34 provinsi, 340 kabupaten/kota, dan 5 negara (Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Turki, dan Amerika Serikat). "Dengan peran Ipemi, banyak memiliki keunggulan daripada kelemahan dalam penetrasi pasar domestik atau pasar luar negeri. Meski beberapa kendala serta tantangan yang dihadapi masih ada," ungkap Ingrid. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) untuk menambah lagi jumlah pebisnis dari kalangan wanita Islam supaya kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dengan perbaikan ekonomi. "Tentu para pengusaha muslimah bukan hal yang baru, banyak juga di daerah, tetapi perlu didorong lebih banyak lagi. Karena itu harapan saya Ipemi ini dapat memajukan usaha anggotanya dan mengajak muslimah lainnya sehingga memajukan kita semuanya," kata Wapres pada Rapat Kerja Nasional Ipemi. Dengan adanya pertemuan seluruh anggota Ipemi, diharapkan kisah sukses muslimah pengusaha di Indonesia dapat menjadi daya tarik bagi muslimah lain untuk memulai wira usaha. Menurut Wapres, perempuan memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian khususnya untuk usaha kecil dan menengah. Karena itu Ipemi diharapkan dapat mengajak muslimah lain untuk terjun ke dunia usaha.