Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih mengotak-atik skema Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).https://economy.okezone.com/read/2019/07/31/20/2085968/pajak-mobil-listrik-bisa-0-ini-penjelasan-djpidhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/31/20/2085968/pajak-mobil-listrik-bisa-0-ini-penjelasan-djphttps://economy.okezone.com/read/2019/07/31/20/2085968/pajak-mobil-listrik-bisa-0-ini-penjelasan-djpRabu 31 Juli 2019 16:31 WIBGiri HartomoFoto: DJP soal Pajak Mobil Listrik (Giri/Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/07/31/20/2085968/pajak-mobil-listrik-bisa-0-ini-penjelasan-djp-XjH9Pt0cZd.jpg BALI - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih mengotak-atik skema Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) khusus industri automotif. Hal tersebut menyusul komitmen Presiden Jokowin untuk mendorong produksi mobil listrik. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Kementerian Keuangan Arif Yanuar mengatakan, salah satu yang tengah difikirkan adalah perubahan pengenaan PPnBM untuk mobil bertipe low cost green car (LCGC).  Baca Juga: Mobil LCGC Kena Pajak Barang Mewah Tak Lagi 0% Dalam pembahasan tersebut, kendaraan hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) akan dikenakan PPnBM sebesar 3%. Padahal sebelumnya, tarif PPnBM untuk kendaraan ramah lingkungan ini sama sekali tidak dipungut biaya alias 0%. Pasalnya, ke depan pemerintah ingin mendorong kendaraan listirik, sehingga PPnBM 0% akan dialihkan dari kendaraan hemat energi, menjadi diberikan kepada kendaraan listrik. “Kalau batas CC dan emisi kena tarif ada juga LCGC, ada juga yang kita prioritas karena sekarang (mobil) listrik, maka mobil listrik fokus kita,” ujarnya dalam acara media gathering, di Bali, Rabu (31/7/2019).  Baca Juga: Tumpang Tindih Insentif Mobil LCGC & ListrikMenurut Arif, keputusan pemberian PPnBM ini hingga saat ini masih terus menjadi bahan diskusi. Khususnya mengenai indikator apa yang akan dipakai untuk pemberian insentif PPnBM tersebut. “Kalau basenya CC dan emisi, LCGC yang akan terkena. Tapi ini masih jadi bahan diskusi,” ucapnya. Arif menambahkan, pihaknya juga saat inj tengah melakukan diskusi oleh pelaku-pelaku industri automotif, sehingga pemberian insentf fiskal ini bisa berlaku dan mengikuti perubahan zaman. “Kita juga masih berdiskusi dengan Kementerian teknis kita coba dengar gimana industri kendaraan saat ini. Mudah-mudahan perubahaannya sesuai dengan kondisi industri automotif saat ini,” katanya. BALI - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih mengotak-atik skema Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) khusus industri automotif. Hal tersebut menyusul komitmen Presiden Jokowin untuk mendorong produksi mobil listrik. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Kementerian Keuangan Arif Yanuar mengatakan, salah satu yang tengah difikirkan adalah perubahan pengenaan PPnBM untuk mobil bertipe low cost green car (LCGC).  Baca Juga: Mobil LCGC Kena Pajak Barang Mewah Tak Lagi 0% Dalam pembahasan tersebut, kendaraan hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) akan dikenakan PPnBM sebesar 3%. Padahal sebelumnya, tarif PPnBM untuk kendaraan ramah lingkungan ini sama sekali tidak dipungut biaya alias 0%. Pasalnya, ke depan pemerintah ingin mendorong kendaraan listirik, sehingga PPnBM 0% akan dialihkan dari kendaraan hemat energi, menjadi diberikan kepada kendaraan listrik. “Kalau batas CC dan emisi kena tarif ada juga LCGC, ada juga yang kita prioritas karena sekarang (mobil) listrik, maka mobil listrik fokus kita,” ujarnya dalam acara media gathering, di Bali, Rabu (31/7/2019).  Baca Juga: Tumpang Tindih Insentif Mobil LCGC & ListrikMenurut Arif, keputusan pemberian PPnBM ini hingga saat ini masih terus menjadi bahan diskusi. Khususnya mengenai indikator apa yang akan dipakai untuk pemberian insentif PPnBM tersebut. “Kalau basenya CC dan emisi, LCGC yang akan terkena. Tapi ini masih jadi bahan diskusi,” ucapnya. Arif menambahkan, pihaknya juga saat inj tengah melakukan diskusi oleh pelaku-pelaku industri automotif, sehingga pemberian insentf fiskal ini bisa berlaku dan mengikuti perubahan zaman. “Kita juga masih berdiskusi dengan Kementerian teknis kita coba dengar gimana industri kendaraan saat ini. Mudah-mudahan perubahaannya sesuai dengan kondisi industri automotif saat ini,” katanya.