Manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) meminta kepada Komisi VI DPR RI agar melakukan evaluasi Tol Laut.https://economy.okezone.com/read/2019/07/31/320/2085824/pelindo-iv-minta-tol-laut-diperbanyak-di-daerah-hinterlandidhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/31/320/2085824/pelindo-iv-minta-tol-laut-diperbanyak-di-daerah-hinterlandhttps://economy.okezone.com/read/2019/07/31/320/2085824/pelindo-iv-minta-tol-laut-diperbanyak-di-daerah-hinterlandRabu 31 Juli 2019 11:52 WIBHerman AmiruddinTol Lauthttps://img.okezone.com/content/2019/07/31/320/2085824/pelindo-iv-minta-tol-laut-diperbanyak-di-daerah-hinterland-Vv9VrxcKPr.jpgMAKASSAR - Manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) meminta kepada Komisi VI DPR RI agar melakukan evaluasi Tol Laut. Diminta agar diperbanyak di daerah hinterland. Hal itu dikemukakan Direktur Utama PT Pelindo IV, Farid Padang dalam pemaparannya saat menerima Kunjungan Kerja Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana bersama rombongan ke Kantor Pusat Pelindo IV Makassar yang dilanjutkan dengan kunjungan ke Makassar New Port (MNP).  Baca juga: Sudahkah Tol Laut Kurangi Ketimpangan Harga Antar Wilayah RI? Farid Padang mengatakan evaluasi Tol Laut yaitu yang membuka banyak rute feeder bukan pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). "Tetapi Tol Laut harus diperbanyak di daerah hinterland dan dapat terintegrasi dengan Program Rumah Kita. Pelindo IV pada intinya siap menyediakan infra dan supra, serta mendukung program Tol Laut," katanya, Makassar. Di samping itu, lanjut dia, kapal Tol Laut seharusnya tidak hanya dari BUMN tetapi juga pihak swasta untuk menciptakan kompetisi tarif yang efisien.  Baca juga: Pembangunan Tanggul Laut Berupa Tol, Ini Penjelasannya Dirut Pelindo IV juga meminta, kepada Komisi VI DPR RI yang membidangi investasi, industri dan persaingan usaha, agar penyiapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dalam pengembangan pelabuhan dapat dilakukan secara simultan. "Karena pengembangan di Perhubungan Laut juga tidak menunggu selesainya RIP baru pembangunan dilaksanakan," ujarnya. Selain itu menurut Farid, agar izin pengembangan tahap Ultimate MNP khusus untuk industri di dalam pelabuhan, dapat dipercepat untuk hilirisasi. Permasalahan di atas kata dia, hanya sebagian kecil dari beberapa persoalan yang dihadapi Pelindo IV. Dia berharap setelah ada kunjungan kerja langsung dari Komisi VI DPR RI, sedikit banyak persoalan tersebut dapat teratasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mengatakan bahwa kunjungan kerja hari ini (Selasa) adalah lanjutan dari rapat kerja yang digelar beberapa waktu lalu di Jakarta. "Kami dari Komisi VI DPR ingin melihat langsung permasalahan apa yang terjadi di Pelindo IV. Sekaligus melihat progress Makassar New Port Tahap I A yang sudah selesai dan Tahap I B dan I C yang saat ini sedang berlangsung pembangunannya," tukas Azam.MAKASSAR - Manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) meminta kepada Komisi VI DPR RI agar melakukan evaluasi Tol Laut. Diminta agar diperbanyak di daerah hinterland. Hal itu dikemukakan Direktur Utama PT Pelindo IV, Farid Padang dalam pemaparannya saat menerima Kunjungan Kerja Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana bersama rombongan ke Kantor Pusat Pelindo IV Makassar yang dilanjutkan dengan kunjungan ke Makassar New Port (MNP).  Baca juga: Sudahkah Tol Laut Kurangi Ketimpangan Harga Antar Wilayah RI? Farid Padang mengatakan evaluasi Tol Laut yaitu yang membuka banyak rute feeder bukan pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). "Tetapi Tol Laut harus diperbanyak di daerah hinterland dan dapat terintegrasi dengan Program Rumah Kita. Pelindo IV pada intinya siap menyediakan infra dan supra, serta mendukung program Tol Laut," katanya, Makassar. Di samping itu, lanjut dia, kapal Tol Laut seharusnya tidak hanya dari BUMN tetapi juga pihak swasta untuk menciptakan kompetisi tarif yang efisien.  Baca juga: Pembangunan Tanggul Laut Berupa Tol, Ini Penjelasannya Dirut Pelindo IV juga meminta, kepada Komisi VI DPR RI yang membidangi investasi, industri dan persaingan usaha, agar penyiapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dalam pengembangan pelabuhan dapat dilakukan secara simultan. "Karena pengembangan di Perhubungan Laut juga tidak menunggu selesainya RIP baru pembangunan dilaksanakan," ujarnya. Selain itu menurut Farid, agar izin pengembangan tahap Ultimate MNP khusus untuk industri di dalam pelabuhan, dapat dipercepat untuk hilirisasi. Permasalahan di atas kata dia, hanya sebagian kecil dari beberapa persoalan yang dihadapi Pelindo IV. Dia berharap setelah ada kunjungan kerja langsung dari Komisi VI DPR RI, sedikit banyak persoalan tersebut dapat teratasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mengatakan bahwa kunjungan kerja hari ini (Selasa) adalah lanjutan dari rapat kerja yang digelar beberapa waktu lalu di Jakarta. "Kami dari Komisi VI DPR ingin melihat langsung permasalahan apa yang terjadi di Pelindo IV. Sekaligus melihat progress Makassar New Port Tahap I A yang sudah selesai dan Tahap I B dan I C yang saat ini sedang berlangsung pembangunannya," tukas Azam.