Kementerian PUPR berencana membangun perumahan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).https://economy.okezone.com/read/2019/08/07/470/2089043/6-proyek-rumah-subsidi-dengan-skema-kpbu-dibangun-tahun-depan-cek-lokasinyaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/07/470/2089043/6-proyek-rumah-subsidi-dengan-skema-kpbu-dibangun-tahun-depan-cek-lokasinyahttps://economy.okezone.com/read/2019/08/07/470/2089043/6-proyek-rumah-subsidi-dengan-skema-kpbu-dibangun-tahun-depan-cek-lokasinyaRabu 07 Agustus 2019 19:01 WIBGiri HartomoRumah Subsidi (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2019/08/07/470/2089043/6-proyek-rumah-subsidi-dengan-skema-kpbu-dibangun-tahun-depan-cek-lokasinya-6ZHpRpjSbj.jpgJAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun perumahan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Rencanannya pengerjaan proyek ini akan dilakukan pada tahun depan. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto mengatakan, pembangunan perumahan dengan skema KPBU ini pada pelunucuran pertamanya akan langsung ada enam proyek. Saat ini pihaknya masih dalam studi pendahuluan sebelum dimulai pada tahun depan.  Baca juga: Program Sejuta Rumah Baru Mencapai 735.547 Unit hingga Agustus "Sebagian besar dari proyek-proyek tersebut saat ini masih dalam studi pendahuluan," ujarnya di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (6/8/2019).   Dengan skema KPBU, nantinha swasta lah yang nantinya dapat berperan lebih besar dalam menyediakan anggaran. Namun, pemeritah akan tetap memberikan uang untuk pembangunannya namun pada beberapa tahun kedepan.  Baca juga: Tak Capai Target, Kuota Penyaluran FLPP 17 Bank Terancam Dialihkan "Kalau pun ada pemerintah, itu KPBU-nya sifatnya availability payment. Dan itu baru dibayar pemerintah dua tahun atau lebih setelah bangunan rusun, kalau ini rusun, sudah melayani masyarakat," jelasnya. Heri merinci keenam proyek yang hendak dilaksanakan, pertama, di Pasar Sekanak, Palembang yang akan memanfaatkan aset pemda. Saat ini tahapannya baru dalam proses mempersiapkan data teknis untuk mendukung penyiapan studi pendahuluan dan koordinasi dengan tim KPBU Kota Palembang. Kedua, KPBU Kawasan Gang Waru di Pontianak dengan menggunakan lahan milik masyarakat. Saat ini yang tengah dilakukan yaitu menyiapkan data teknis dalam rangka identifikasi proyek, serta koordinasi dan rencana peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dnegan tim KPBU Kota Pontianak. Berikutnya, KPBU Kawasan Pemukiman Kota Bekasi dengan memanfaatkan lahan milik pengembang. Saat ini tahapannya masih data tekni dalam rangka identifikasi proyek KPBU, serta koordinasi dan rencana penyiapan dokumen pra studi kelayakan oleh pemrakarsa (unsolicited). Keempat, KPBU Rusun PALDAM di Bandung dengan memanfaatkan lahan milik pemda. Untuk saat ini, telah disampaikan dokumen kepada Tim KPBU Kota Bandung dan dilakukan finalisasi outline business case (OBC). Selain itu, koordinasi dengan tim KPBU Kota Bandung dalam rangka penyiapan ekspos kepada Wali Kota Bandung. Dua KPBU terakhir yaitu KPBU Cimbuleuit dan KPBU Rusun Cisaranteun Bina Harapan yang keduanya akan memanfaatkan lahan milik Kementerian PUPR. Untuk keduanya, saat ini tengah dilakukan koordinasi dengan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Pusjatan-Balitbang PUPR.JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun perumahan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Rencanannya pengerjaan proyek ini akan dilakukan pada tahun depan. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto mengatakan, pembangunan perumahan dengan skema KPBU ini pada pelunucuran pertamanya akan langsung ada enam proyek. Saat ini pihaknya masih dalam studi pendahuluan sebelum dimulai pada tahun depan.  Baca juga: Program Sejuta Rumah Baru Mencapai 735.547 Unit hingga Agustus "Sebagian besar dari proyek-proyek tersebut saat ini masih dalam studi pendahuluan," ujarnya di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (6/8/2019).   Dengan skema KPBU, nantinha swasta lah yang nantinya dapat berperan lebih besar dalam menyediakan anggaran. Namun, pemeritah akan tetap memberikan uang untuk pembangunannya namun pada beberapa tahun kedepan.  Baca juga: Tak Capai Target, Kuota Penyaluran FLPP 17 Bank Terancam Dialihkan "Kalau pun ada pemerintah, itu KPBU-nya sifatnya availability payment. Dan itu baru dibayar pemerintah dua tahun atau lebih setelah bangunan rusun, kalau ini rusun, sudah melayani masyarakat," jelasnya. Heri merinci keenam proyek yang hendak dilaksanakan, pertama, di Pasar Sekanak, Palembang yang akan memanfaatkan aset pemda. Saat ini tahapannya baru dalam proses mempersiapkan data teknis untuk mendukung penyiapan studi pendahuluan dan koordinasi dengan tim KPBU Kota Palembang. Kedua, KPBU Kawasan Gang Waru di Pontianak dengan menggunakan lahan milik masyarakat. Saat ini yang tengah dilakukan yaitu menyiapkan data teknis dalam rangka identifikasi proyek, serta koordinasi dan rencana peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dnegan tim KPBU Kota Pontianak. Berikutnya, KPBU Kawasan Pemukiman Kota Bekasi dengan memanfaatkan lahan milik pengembang. Saat ini tahapannya masih data tekni dalam rangka identifikasi proyek KPBU, serta koordinasi dan rencana penyiapan dokumen pra studi kelayakan oleh pemrakarsa (unsolicited). Keempat, KPBU Rusun PALDAM di Bandung dengan memanfaatkan lahan milik pemda. Untuk saat ini, telah disampaikan dokumen kepada Tim KPBU Kota Bandung dan dilakukan finalisasi outline business case (OBC). Selain itu, koordinasi dengan tim KPBU Kota Bandung dalam rangka penyiapan ekspos kepada Wali Kota Bandung. Dua KPBU terakhir yaitu KPBU Cimbuleuit dan KPBU Rusun Cisaranteun Bina Harapan yang keduanya akan memanfaatkan lahan milik Kementerian PUPR. Untuk keduanya, saat ini tengah dilakukan koordinasi dengan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Pusjatan-Balitbang PUPR.