Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pembayaran pajak bisa dipermudahhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/09/20/2089860/sri-mulyani-ingin-bayar-pajak-semudah-beli-pulsaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/09/20/2089860/sri-mulyani-ingin-bayar-pajak-semudah-beli-pulsahttps://economy.okezone.com/read/2019/08/09/20/2089860/sri-mulyani-ingin-bayar-pajak-semudah-beli-pulsaJum'at 09 Agustus 2019 15:19 WIBGiri HartomoIlustrasi Pajak (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2019/08/09/20/2089860/sri-mulyani-ingin-bayar-pajak-semudah-beli-pulsa-T4lAxOlX33.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pembayaran pajak bisa dipermudah. Dia menginginkan pembayaran pajak bisa semudah membayar pulsa. Menurutnya, perkembangan teknologi digital bergerak begitu cepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi agar tidak tertinggal oleh teknologi. Baca Juga: Realisasi Penerimaan Pajak Semester I-2019 Baru Rp603 Triliun, Potensi Shortfall Rp140 Triliun Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyebut penggunaan teknologi dalam hal membayar pajak bisa memberikan kemudahan dan efesiensi. Sehingga pendapatan negara juga akan naik dan efeknya kepada pertumbuhan ekonomi. Wanita yang kerap disapa Ani itu pun menambahkan, kemudahan pembayaran pajak bisa dimanfaatkan dengan kerjasama dengan beberapa perusahaan e-commerce. Saat ini, sudah ada Tokopedia, Buka Lapak, hingga m-Banking yang memfasilitasinya. "Kementerian Keuangan melakukan, saya sudah membayar pajak lebih mudah daripada bayar pulsa," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8/2019). Baca Juga: Setoran Pajak dari PengusahaTambang Ambles 14% di Semester I-2019 Ani menambahkan, rasio produktivitas Indonesia atau Icor (inplemental capital to output ratio) masih di level 6%. Level tersebut membuat biaya produksi masih mahal. "Kalau Icor di atas 6% itu biayanya tinggi," ucapnya.Untuk mengatasi hal itu, Sri Mulyani mengaku terus memperbaiki kualitas anggaran belanja negara. Pemerintah ingin substansi disetiap anggaran lebih besar dibandingkan biaya penunjangnya. Sri Mulyani menyadari, bahwa pemanfaatan anggaran belanja masih belum efisien. Sebab, lebih banyak biaya penunjang dibandigkan substansinya. "Artinya di Indonesia ini butuh desain sistem yang substansi bagian paling besar dibandingkan penunjang. Jangan terbalik. Ini jadi tantangan besar kita gimana kita bisa desain sesuatu yang efisien. Birokrat dan birokrasi penting sekali," jelasnya.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pembayaran pajak bisa dipermudah. Dia menginginkan pembayaran pajak bisa semudah membayar pulsa. Menurutnya, perkembangan teknologi digital bergerak begitu cepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi agar tidak tertinggal oleh teknologi. Baca Juga: Realisasi Penerimaan Pajak Semester I-2019 Baru Rp603 Triliun, Potensi Shortfall Rp140 Triliun Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyebut penggunaan teknologi dalam hal membayar pajak bisa memberikan kemudahan dan efesiensi. Sehingga pendapatan negara juga akan naik dan efeknya kepada pertumbuhan ekonomi. Wanita yang kerap disapa Ani itu pun menambahkan, kemudahan pembayaran pajak bisa dimanfaatkan dengan kerjasama dengan beberapa perusahaan e-commerce. Saat ini, sudah ada Tokopedia, Buka Lapak, hingga m-Banking yang memfasilitasinya. "Kementerian Keuangan melakukan, saya sudah membayar pajak lebih mudah daripada bayar pulsa," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8/2019). Baca Juga: Setoran Pajak dari PengusahaTambang Ambles 14% di Semester I-2019 Ani menambahkan, rasio produktivitas Indonesia atau Icor (inplemental capital to output ratio) masih di level 6%. Level tersebut membuat biaya produksi masih mahal. "Kalau Icor di atas 6% itu biayanya tinggi," ucapnya.Untuk mengatasi hal itu, Sri Mulyani mengaku terus memperbaiki kualitas anggaran belanja negara. Pemerintah ingin substansi disetiap anggaran lebih besar dibandingkan biaya penunjangnya. Sri Mulyani menyadari, bahwa pemanfaatan anggaran belanja masih belum efisien. Sebab, lebih banyak biaya penunjang dibandigkan substansinya. "Artinya di Indonesia ini butuh desain sistem yang substansi bagian paling besar dibandingkan penunjang. Jangan terbalik. Ini jadi tantangan besar kita gimana kita bisa desain sesuatu yang efisien. Birokrat dan birokrasi penting sekali," jelasnya.