Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan transformasi ekonomi untuk membuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutanhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/09/320/2089980/transformasi-ekonomi-pemerintah-siap-libatkan-perguruan-tinggiidhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/09/320/2089980/transformasi-ekonomi-pemerintah-siap-libatkan-perguruan-tinggihttps://economy.okezone.com/read/2019/08/09/320/2089980/transformasi-ekonomi-pemerintah-siap-libatkan-perguruan-tinggiJum'at 09 Agustus 2019 19:01 WIBGiri Hartomohttps://img.okezone.com/content/2019/08/09/320/2089980/transformasi-ekonomi-menko-darmin-industri-harus-ciptakan-nilai-tambah-xnrvxnPfNO.jpgJAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan transformasi ekonomi untuk membuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Saat ini tengah dirancang beberapa cara untuk mendorong transformasi ekonomi. Ada lima pilar utama yang akan menjadi acuan kebijakan transformasi ekonomi pemerintah. Kelima pilar yaitu optimalisasi pembangunan infrastruktur, penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi, minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta konfigurasi Investasi untuk mendukung pertumbuhan. Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, dalam menyusun rancangan, pemerintah akan melibatkan beberapa pihak termasuk dari akademisi dan perguruan tinggi. Tak hanya itu, pemerintah juga akan melibatkan pemerintah daerah agar kebijakan transformasi ini berjalan secara berkesinambungan. “Pilar pertama perguruan tinggi, pilar kedua pemerintah daerah,” ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8/2019). Baca Juga: 5 Pilar Andalan Pemerintah untuk Transformasi Ekonomi Susi menambahkan, dalam tahap implementasi kebijakan, pemerintah mengharapkan dukungan dari akademisi dalam mengkomunikasikan dan mendiseminasikan kebijakan ekonomi kepada masyarakat dan dunia usaha. “Pemerintah juga perlu meminta mereka mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah jadi dua arah,” jelasnya. Oleh karena itu, lanjut Susi, ke depannya pihaknya akan mengundang beberapa pihak untuk datang dan berdiskusi menbenahi kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mentransformasi ekonomi Indonesia. Misalnya dengan mengundang dekan fakultas ekonomi dan bisnis dari berbagai universitas perwakilan setiap provinsi. Baca Juga: Anggaran Riset Hanya Rp35 Triliun, Sri Mulyani: Itu Diecer-ecer ke 45 K/L Asal tahu saja, Kemenko Perekonomian telah bekerjasama dengan Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari berbagai universitas dalam menyelenggarakan Seminar Diseminasi Outlook Dan Kebijakan Perekonomian 2019 bersama kementerian/lembaga, pemda, dan asosiasi di beberapa daerah. Hal yang tidak kalah penting adalah forum ini menjadi wadah untuk menjaring ekonom muda yang inovatif yang memahami proses perumusan kebijakan ekonomi. Forum serupa akan digelar secara rutin dua kali dalam setahun, di samping pertemuan-pertemuan rutin berupa penyampaian kajian atau masukan atas suatu isu ekonomi dan perumusan kebijakan, serta diseminasi outlook dan kebijakan perekonomian yang akan dilaksanakan secara rutin pada bulan Mei dan November setiap tahun. “Ini kita ingin mendapatkan masukan mengenai apa yang akan kita lakukan (dalam transformasi ekonomi),” ucapnya.Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, di era seperti saat ini, transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan. Dengan transformasi, diharapkan dapat menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi. Hal ini dapat meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dan kualitas hidup masyarakat. “Substansi yang kita angkat itu adalah subtansi yang bagian dari kelanjutan yang sudah berjalan dalam empat tahun ini,” ucapnya. Darmin mengatakan, selama ini transformasi ekonomi yang dulunya dikenal dengan istilah transformasi struktural hanya membuat peralihan tenaga kerja pindah dari desa ke kota. “Transformasi struktural diarahkan pada peralihan tenaga kerja dari sektor berbasis sumber daya alam (SDA) ke sektor yang menciptakan nilai tambah misalnya industri. Tetapi hal ini memicu terjadinya urbanisasi dari desa ke kota” jelasnya. Sementara, transformasi ekonomi yang saat ini digagas oleh pemerintah berfokus pada pemanfaatan potensi desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah, yang akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. "Jadi, tidak perlu misalnya petani di desa pindah ke kota menjadi buruh, namun dengan transformasi ekonomi mereka tetap bertani dengan lebih efisien memanfaatkan infrastruktur yang memadai dan teknologi pertanian yang maju, serta kepastian adanya off taker yang akan membeli produk pertaniannya dengan harga yang baik," jelas Darmin.JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan transformasi ekonomi untuk membuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Saat ini tengah dirancang beberapa cara untuk mendorong transformasi ekonomi. Ada lima pilar utama yang akan menjadi acuan kebijakan transformasi ekonomi pemerintah. Kelima pilar yaitu optimalisasi pembangunan infrastruktur, penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi, minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta konfigurasi Investasi untuk mendukung pertumbuhan. Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, dalam menyusun rancangan, pemerintah akan melibatkan beberapa pihak termasuk dari akademisi dan perguruan tinggi. Tak hanya itu, pemerintah juga akan melibatkan pemerintah daerah agar kebijakan transformasi ini berjalan secara berkesinambungan. “Pilar pertama perguruan tinggi, pilar kedua pemerintah daerah,” ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8/2019). Baca Juga: 5 Pilar Andalan Pemerintah untuk Transformasi Ekonomi Susi menambahkan, dalam tahap implementasi kebijakan, pemerintah mengharapkan dukungan dari akademisi dalam mengkomunikasikan dan mendiseminasikan kebijakan ekonomi kepada masyarakat dan dunia usaha. “Pemerintah juga perlu meminta mereka mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah jadi dua arah,” jelasnya. Oleh karena itu, lanjut Susi, ke depannya pihaknya akan mengundang beberapa pihak untuk datang dan berdiskusi menbenahi kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mentransformasi ekonomi Indonesia. Misalnya dengan mengundang dekan fakultas ekonomi dan bisnis dari berbagai universitas perwakilan setiap provinsi. Baca Juga: Anggaran Riset Hanya Rp35 Triliun, Sri Mulyani: Itu Diecer-ecer ke 45 K/L Asal tahu saja, Kemenko Perekonomian telah bekerjasama dengan Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari berbagai universitas dalam menyelenggarakan Seminar Diseminasi Outlook Dan Kebijakan Perekonomian 2019 bersama kementerian/lembaga, pemda, dan asosiasi di beberapa daerah. Hal yang tidak kalah penting adalah forum ini menjadi wadah untuk menjaring ekonom muda yang inovatif yang memahami proses perumusan kebijakan ekonomi. Forum serupa akan digelar secara rutin dua kali dalam setahun, di samping pertemuan-pertemuan rutin berupa penyampaian kajian atau masukan atas suatu isu ekonomi dan perumusan kebijakan, serta diseminasi outlook dan kebijakan perekonomian yang akan dilaksanakan secara rutin pada bulan Mei dan November setiap tahun. “Ini kita ingin mendapatkan masukan mengenai apa yang akan kita lakukan (dalam transformasi ekonomi),” ucapnya.Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, di era seperti saat ini, transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan. Dengan transformasi, diharapkan dapat menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi. Hal ini dapat meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dan kualitas hidup masyarakat. “Substansi yang kita angkat itu adalah subtansi yang bagian dari kelanjutan yang sudah berjalan dalam empat tahun ini,” ucapnya. Darmin mengatakan, selama ini transformasi ekonomi yang dulunya dikenal dengan istilah transformasi struktural hanya membuat peralihan tenaga kerja pindah dari desa ke kota. “Transformasi struktural diarahkan pada peralihan tenaga kerja dari sektor berbasis sumber daya alam (SDA) ke sektor yang menciptakan nilai tambah misalnya industri. Tetapi hal ini memicu terjadinya urbanisasi dari desa ke kota” jelasnya. Sementara, transformasi ekonomi yang saat ini digagas oleh pemerintah berfokus pada pemanfaatan potensi desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah, yang akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. "Jadi, tidak perlu misalnya petani di desa pindah ke kota menjadi buruh, namun dengan transformasi ekonomi mereka tetap bertani dengan lebih efisien memanfaatkan infrastruktur yang memadai dan teknologi pertanian yang maju, serta kepastian adanya off taker yang akan membeli produk pertaniannya dengan harga yang baik," jelas Darmin.