Pemberian insentif fiskal dan pajak akan diberikan bagi industri yang mendukung pendidikan vokasihttps://economy.okezone.com/read/2019/08/12/20/2090969/sri-mulyani-selektif-beri-insentif-fiskal-ke-industriidhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/12/20/2090969/sri-mulyani-selektif-beri-insentif-fiskal-ke-industrihttps://economy.okezone.com/read/2019/08/12/20/2090969/sri-mulyani-selektif-beri-insentif-fiskal-ke-industriSenin 12 Agustus 2019 17:27 WIBTaufik FajarFoto Investasi (Ilustrasi: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/12/20/2090969/sri-mulyani-selektif-beri-insentif-fiskal-ke-industri-sXU9LmLXRK.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan konsisten mendukung peningkatan ekspor, investasi, dan daya saing industri. Hal itu dilakukan dengan pemberian insentif fiskal dan skema  pajak. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Rofyanto Kurniawan mengatakan, pemberian insentif fiskal dan pajak akan diberikan bagi industri yang mendukung pendidikan vokasi serta penelitian dan pengembangan. Baca Juga: Fakta-Fakta di Balik Diskon Pajak Besar-besaran, Siapa Saja yang Dapat? "Namun, kami (pemerintah) dalam mendesain kebijakannya harus lebih selektif. Insentif seharusnya diberikan untuk sektor-sektor yang memang mau didorong. Intinya pemerintah dalam memberikan insentif harus selektif," ujar dia di Gedung BI Jakarta, Senin (12/8/2019). Salah satu contohnya, selektif dalam menentukan objek penerima insentif dengan hanya memberikan insentif untuk industri yang memiliki daya saing. Baca Juga: Insentif Super Deduction Tax Segera Diterapkan "Sehingga industri tersebut lebih terpacu untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di kancah internasional," kata dia. Dia menuturkan insentif yang diberikan harus berdampak luas terhadap industri secara keseluruhan. Maka itu, dalam penyusunan kebijakan insentif, pemerintah perlu mengkajinya dengan melihat pohon industri nasional."Jadi, setelah kebijakan insentif sudah ditentukan, pemerintah perlu melihat bagaimana implementasi insentif di lapangan," tutur dia. Dia menambahkan, apabila insentif sudah disiapkan. Maka yang perlu dilihat lebih lanjut adalah bagaimana implementasinya di lapangan. Contohnya memeriksa kembali aspek perizinan daerah perusahaan yang mendapat insentif. Atau pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memastikan selalu menyediakan pekerja yang keahliannya banyak dicari. "Kita harapkan semua bisa disiapkan dengan baik, maka akan menjadi baik investor. Intinya fokus memperbaiki iklim investasi di Indonesia" pungkas dia.JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan konsisten mendukung peningkatan ekspor, investasi, dan daya saing industri. Hal itu dilakukan dengan pemberian insentif fiskal dan skema  pajak. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Rofyanto Kurniawan mengatakan, pemberian insentif fiskal dan pajak akan diberikan bagi industri yang mendukung pendidikan vokasi serta penelitian dan pengembangan. Baca Juga: Fakta-Fakta di Balik Diskon Pajak Besar-besaran, Siapa Saja yang Dapat? "Namun, kami (pemerintah) dalam mendesain kebijakannya harus lebih selektif. Insentif seharusnya diberikan untuk sektor-sektor yang memang mau didorong. Intinya pemerintah dalam memberikan insentif harus selektif," ujar dia di Gedung BI Jakarta, Senin (12/8/2019). Salah satu contohnya, selektif dalam menentukan objek penerima insentif dengan hanya memberikan insentif untuk industri yang memiliki daya saing. Baca Juga: Insentif Super Deduction Tax Segera Diterapkan "Sehingga industri tersebut lebih terpacu untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di kancah internasional," kata dia. Dia menuturkan insentif yang diberikan harus berdampak luas terhadap industri secara keseluruhan. Maka itu, dalam penyusunan kebijakan insentif, pemerintah perlu mengkajinya dengan melihat pohon industri nasional."Jadi, setelah kebijakan insentif sudah ditentukan, pemerintah perlu melihat bagaimana implementasi insentif di lapangan," tutur dia. Dia menambahkan, apabila insentif sudah disiapkan. Maka yang perlu dilihat lebih lanjut adalah bagaimana implementasinya di lapangan. Contohnya memeriksa kembali aspek perizinan daerah perusahaan yang mendapat insentif. Atau pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memastikan selalu menyediakan pekerja yang keahliannya banyak dicari. "Kita harapkan semua bisa disiapkan dengan baik, maka akan menjadi baik investor. Intinya fokus memperbaiki iklim investasi di Indonesia" pungkas dia.