Belanja pemerintah untuk 2020 mencapai Rp2.528,8 triliun atau 14,5% dari PDBhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/16/20/2092908/belanja-negara-capai-rp2-528-triliun-untuk-apa-sajaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/16/20/2092908/belanja-negara-capai-rp2-528-triliun-untuk-apa-sajahttps://economy.okezone.com/read/2019/08/16/20/2092908/belanja-negara-capai-rp2-528-triliun-untuk-apa-sajaJum'at 16 Agustus 2019 17:41 WIBGiri HartomoMenteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/16/20/2092908/belanja-negara-capai-rp2-528-triliun-untuk-apa-saja-jSfSbWqSNZ.jpgJAKARTA - Belanja pemerintah untuk 2020 mencapai Rp2.528,8 triliun atau 14,5% dari PDB. Angka tersebut meningkat dibandingkan belanja negara 2019 sebesar Rp2.341,6 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari jumlah tersebut 66% diperuntukan untuk belanja pemerintah pusat. Sedangkan 34% sisanya untuk dana transfer ke daerah dan dana desa. Baca Juga: Anggaran Pendidikan Rp505,8 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Peningkatan Skill “Peningkatan belanja negara tersebut, akan diikuti dengan belanja yang lebih berkualitas (spending better) sebagai upaya menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan,” ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2019). <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/08/16/58429/298804_medium.jpg" alt="Anggunnya Sri Mulyani Kenakan Kebaya Hijau di Sidang Tahunan MPR" width="100%" /> Nantinya, lanjut Sri Mulyani, belanja pemerintah pusat dianggarkan sebesar Rp1.670 triliun. Adapun komposisi belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp884,6 triliun atau sekitar 53% dan belanja non K/L sebesar Rp785,4 triliun atau sekitar 47%. Baca Juga: 3 Strategi Fiskal Jokowi pada 2020 Adapun beberapa kegiatan strategis yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020, utamanya diarahkan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif sesuai dengan siklus kehidupan, antara lain mencakup beberapa hal. Pertama adalah melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan. Kemudian kartu sembako sebagai bentuk penyempurnaan dari bantuan sosial pangan kepada 15,6 juta KPM. Selanjutnya, alokasi bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diikuti dengan peningkatan anggaran PBI sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan berkualitas ke depan. Pemberian bantuan pendidikan, dari usia dini sampai jenjang kuliah, melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta bidikmisi yang disempurnakan menjadi KIP Kuliah bagi 818 ribu mahasiswa. Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas dan produktivitas para pencari kerja baru, maupun yang sedang bekerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kartu pra kerja bagi 2 juta orang.JAKARTA - Belanja pemerintah untuk 2020 mencapai Rp2.528,8 triliun atau 14,5% dari PDB. Angka tersebut meningkat dibandingkan belanja negara 2019 sebesar Rp2.341,6 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari jumlah tersebut 66% diperuntukan untuk belanja pemerintah pusat. Sedangkan 34% sisanya untuk dana transfer ke daerah dan dana desa. Baca Juga: Anggaran Pendidikan Rp505,8 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Peningkatan Skill “Peningkatan belanja negara tersebut, akan diikuti dengan belanja yang lebih berkualitas (spending better) sebagai upaya menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan,” ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2019). <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/08/16/58429/298804_medium.jpg" alt="Anggunnya Sri Mulyani Kenakan Kebaya Hijau di Sidang Tahunan MPR" width="100%" /> Nantinya, lanjut Sri Mulyani, belanja pemerintah pusat dianggarkan sebesar Rp1.670 triliun. Adapun komposisi belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp884,6 triliun atau sekitar 53% dan belanja non K/L sebesar Rp785,4 triliun atau sekitar 47%. Baca Juga: 3 Strategi Fiskal Jokowi pada 2020 Adapun beberapa kegiatan strategis yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020, utamanya diarahkan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif sesuai dengan siklus kehidupan, antara lain mencakup beberapa hal. Pertama adalah melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan. Kemudian kartu sembako sebagai bentuk penyempurnaan dari bantuan sosial pangan kepada 15,6 juta KPM. Selanjutnya, alokasi bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diikuti dengan peningkatan anggaran PBI sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan berkualitas ke depan. Pemberian bantuan pendidikan, dari usia dini sampai jenjang kuliah, melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta bidikmisi yang disempurnakan menjadi KIP Kuliah bagi 818 ribu mahasiswa. Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas dan produktivitas para pencari kerja baru, maupun yang sedang bekerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kartu pra kerja bagi 2 juta orang.