Pemerintah menganggarkan Rp48,8 triliun untuk membiayai iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI)‎ BPJS Kesehatanhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/16/320/2092989/anggaran-iuran-peserta-bpjs-kesehatan-tak-mampu-rp48-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/16/320/2092989/anggaran-iuran-peserta-bpjs-kesehatan-tak-mampu-rp48-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/16/320/2092989/anggaran-iuran-peserta-bpjs-kesehatan-tak-mampu-rp48-triliunJum'at 16 Agustus 2019 20:08 WIBGiri HartomoBPJS Kesehatan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/16/320/2092989/anggaran-iuran-peserta-bpjs-kesehatan-tak-mampu-rp48-triliun-CPTGVJhDXd.jpgJAKARTA - Pemerintah menganggarkan Rp48,8 triliun untuk membiayai iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI)‎ BPJS Kesehatan di 2020. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 82% dibandingkan 2019 yang hanya Rp26,7 triliun. Baca Juga: Sri Mulyani Naikkan Tunjangan Cuti Direksi BPJS Jadi 2 Kali Lipat Menteri Keuangan Sri Mulyank Indrawati mengatakan, anggaran tersebut untuk bantu membiayai PBI yang masuk dalam golongan peserta BPJS Kesehatan dari rakyat miskin. Pada tahun ini, sebanyak 96,8 juta orang yang masuk dalam daftar PBI BPJS Kesehatan yang dibiayai menggunakan APBN. "Untuk JKN kita meningkatkan anggaran dari Rp26,7 triliun menjadi Rp48,8 triliun," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Sri Mulyani menambahkan, anggaran PBI JKN bertujuan untuk menjamin kesinambungan layanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah ingin memastikan layanan asuransi kesehatan itu tetap optimal meski BPJS Kesehatan defisit. Baca Juga: Sri Mulyani Buka-bukaan Curangnya Peserta BPJS Kesehatan Di sisi lain, iuran non PBI disesuaikan dengan mempertimbangkan tingkat kolektibilitas. Namun tidak membeberkan lebih jauh terkait kenaikan iuran segmen non PBI. Sri Mulyani menambahkan pada tahun depan, BPJS Kesehatan akan melakukan perbaikan sistem dan manajemen JKN agar defisit BPJS Kesehatan dapat berkurang. Terdapat beberapa cara yang akan dilaksanakan oleh badan itu. Salah satu contohnya adalah seperti perbaikan sistem k‎epesertaan dan manajemen iuran, perbaikan strategic purchasing, sinergitas antar penyelenggara jaminan sosial, perbaikan sistem pencegahan fraud, hingga pengendalian biaya operasional. "Tarif iuran baru membantu defisit BPJS dan meningkatkan kolektibilitas iuran dari masyarakat," kata Sri Mulyani.JAKARTA - Pemerintah menganggarkan Rp48,8 triliun untuk membiayai iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI)‎ BPJS Kesehatan di 2020. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 82% dibandingkan 2019 yang hanya Rp26,7 triliun. Baca Juga: Sri Mulyani Naikkan Tunjangan Cuti Direksi BPJS Jadi 2 Kali Lipat Menteri Keuangan Sri Mulyank Indrawati mengatakan, anggaran tersebut untuk bantu membiayai PBI yang masuk dalam golongan peserta BPJS Kesehatan dari rakyat miskin. Pada tahun ini, sebanyak 96,8 juta orang yang masuk dalam daftar PBI BPJS Kesehatan yang dibiayai menggunakan APBN. "Untuk JKN kita meningkatkan anggaran dari Rp26,7 triliun menjadi Rp48,8 triliun," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Sri Mulyani menambahkan, anggaran PBI JKN bertujuan untuk menjamin kesinambungan layanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah ingin memastikan layanan asuransi kesehatan itu tetap optimal meski BPJS Kesehatan defisit. Baca Juga: Sri Mulyani Buka-bukaan Curangnya Peserta BPJS Kesehatan Di sisi lain, iuran non PBI disesuaikan dengan mempertimbangkan tingkat kolektibilitas. Namun tidak membeberkan lebih jauh terkait kenaikan iuran segmen non PBI. Sri Mulyani menambahkan pada tahun depan, BPJS Kesehatan akan melakukan perbaikan sistem dan manajemen JKN agar defisit BPJS Kesehatan dapat berkurang. Terdapat beberapa cara yang akan dilaksanakan oleh badan itu. Salah satu contohnya adalah seperti perbaikan sistem k‎epesertaan dan manajemen iuran, perbaikan strategic purchasing, sinergitas antar penyelenggara jaminan sosial, perbaikan sistem pencegahan fraud, hingga pengendalian biaya operasional. "Tarif iuran baru membantu defisit BPJS dan meningkatkan kolektibilitas iuran dari masyarakat," kata Sri Mulyani.