Nantinya anggaran itu akan dipakai untuk mendanai 11 proyek infrastruktur yang di bawahi oleh 3 kementerianhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/16/320/2093017/11-proyek-kombinasi-pemerintah-swasta-senilai-rp19-7-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/16/320/2093017/11-proyek-kombinasi-pemerintah-swasta-senilai-rp19-7-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/16/320/2093017/11-proyek-kombinasi-pemerintah-swasta-senilai-rp19-7-triliunJum'at 16 Agustus 2019 20:54 WIBGiri HartomoProyek Infrastruktur (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/16/320/2093017/11-proyek-kombinasi-pemerintah-swasta-senilai-rp19-7-triliun-KWpEFJThST.jpgJAKARTA - Pemerintah akan mengoptimalkan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk menggarap proyek infrastruktur. Tercatat ada 11 proyek infrastruktur yang siap dikerjasamakan dengan skema KPBU. Baca Juga: Pelebaran Jalan hingga Penataan Jalur Puncak Rampung 2020 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengataakan, dari 11 infrastruktur, pemerintah mengincar dana Rp19,7 triliun dari swasta untuk mendanai proyek infrastruktur pada tahun depan. Menurutnya, keterlibatan perusahaan swasta atau BUMN, dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur lantaran anggaran APBN begitu terbatas. "Keterlibatan swasta atau BUMN dalam pembangunan infrastruktur didorong melalui KPBU dengan potensi nilai proyek Rp19,7 triliun di 2020," ujarnya saat ditemui di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Sri Mulyani menjelaskan, nantinya anggaran itu akan dipakai untuk mendanai 11 proyek infrastruktur yang di bawahi oleh 3 kementerian. Ketiga kementerian tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR. Baca Juga: Fakta-Fakta Pentingnya Pembangunan Jalur Puncak II Adapun 11 proyek itu meliputi jalan non-tol di Sumatera Selatan sebesar Rp900 miliar, jalan non-tol di Riau sebesar Rp1,1 triliun, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di Sumatera dan Jawa sebesar Rp300 miliar.Lalu proving ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi sebesar Rp1,6 triliun, Kereta Api Makassar-Parepare sebesar Rp1triliun, dan pengoperasian Pelabuhan Anggrek Gorontalo sebesar Rp300 miliar. Kemudian proyek pengoperasian Pelabuhan Bau-Bau sebesar Rp200 miliar, serta pembiayaan palapa ring barat sebesar Rp1,2 triliun, palapa ring tengah sebesar Rp1 triliun, palapa ring timur sebesar Rp5,4 triliun, dan satelit multifungsi sebesar Rp6,6 timur. "Nilai tersebut merupakan nilai capex (capital expenditure/belanja modal) atau estimasi nilai proyek," ucapnya.JAKARTA - Pemerintah akan mengoptimalkan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk menggarap proyek infrastruktur. Tercatat ada 11 proyek infrastruktur yang siap dikerjasamakan dengan skema KPBU. Baca Juga: Pelebaran Jalan hingga Penataan Jalur Puncak Rampung 2020 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengataakan, dari 11 infrastruktur, pemerintah mengincar dana Rp19,7 triliun dari swasta untuk mendanai proyek infrastruktur pada tahun depan. Menurutnya, keterlibatan perusahaan swasta atau BUMN, dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur lantaran anggaran APBN begitu terbatas. "Keterlibatan swasta atau BUMN dalam pembangunan infrastruktur didorong melalui KPBU dengan potensi nilai proyek Rp19,7 triliun di 2020," ujarnya saat ditemui di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Sri Mulyani menjelaskan, nantinya anggaran itu akan dipakai untuk mendanai 11 proyek infrastruktur yang di bawahi oleh 3 kementerian. Ketiga kementerian tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR. Baca Juga: Fakta-Fakta Pentingnya Pembangunan Jalur Puncak II Adapun 11 proyek itu meliputi jalan non-tol di Sumatera Selatan sebesar Rp900 miliar, jalan non-tol di Riau sebesar Rp1,1 triliun, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di Sumatera dan Jawa sebesar Rp300 miliar.Lalu proving ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi sebesar Rp1,6 triliun, Kereta Api Makassar-Parepare sebesar Rp1triliun, dan pengoperasian Pelabuhan Anggrek Gorontalo sebesar Rp300 miliar. Kemudian proyek pengoperasian Pelabuhan Bau-Bau sebesar Rp200 miliar, serta pembiayaan palapa ring barat sebesar Rp1,2 triliun, palapa ring tengah sebesar Rp1 triliun, palapa ring timur sebesar Rp5,4 triliun, dan satelit multifungsi sebesar Rp6,6 timur. "Nilai tersebut merupakan nilai capex (capital expenditure/belanja modal) atau estimasi nilai proyek," ucapnya.