Darmin Nasution mengatakan, kementerian yang dipimpinnya sudah tidak menggunakan air mineral dalam kemasan plastik.https://economy.okezone.com/read/2019/08/19/320/2093808/arahan-menteri-susi-stop-pakai-botol-plastik-menko-darmin-saya-sudah-lamaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/19/320/2093808/arahan-menteri-susi-stop-pakai-botol-plastik-menko-darmin-saya-sudah-lamahttps://economy.okezone.com/read/2019/08/19/320/2093808/arahan-menteri-susi-stop-pakai-botol-plastik-menko-darmin-saya-sudah-lamaSenin 19 Agustus 2019 14:28 WIBFoto: Menko Darmin (Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/19/320/2093808/arahan-menteri-susi-stop-pakai-botol-plastik-menko-darmin-saya-sudah-lama-btUUjZ4zvx.jpgJAKARTA - Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kementerian yang dipimpinnya sudah tidak menggunakan air mineral dalam kemasan plastik sekali pakai sejak beberapa bulan terakhir. "Oh di kantor saya sudah lama," kata Darmin usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8/2019).  Baca Juga: Tolak Minuman Berbotol Plastik, Menteri Susi: Aku Kurang Suka Dia menyebutkan dalam rapat rapat yang dilakukan di kantornya, peserta rapat sudah tidak disuguhi dengan air mineral dalam botol plastik. "Mungkin sudah 6 bulan ini," kata Darmin Nasution. Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melarang adanya air mineral dalam kemasan plastik di acara-acara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena produk itu mengotori lingkungan. "KKP mengawali dengan tidak boleh lagi ada botol air mineral," kata Susi Pudjiastuti saat membuka simposium di KKP, Jakarta beberapa waktu lalu dikutip Antaranews.  Baca Juga: Menteri Susi: Tidak Boleh Lagi Ada Botol Plastik Air Mineral Menurut dia, yang melanggar akan kena sanksi berupa denda. Untuk itu, ujar dia, diharapkan ada pula mekanisme pelaporan sehingga hal tersebut berjalan efektif.  Susi juga mengemukakan, ketika berolahraga paddling atau mendayung di sejumlah lokasi di kawasan perairan Indonesia, masih menemukan banyak sampah plastik. Pemerintah dinilai perlu mengeluarkan regulasi yang melarang produk yang terbuat dari bahan plastik karena sampah plastik di berbagai daerah telah mencemaskan.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2018/07/18/51794/261559_medium.jpg" alt="Menteri Susi Angkat Bicara soal Kebakaran Kapal di Pelabuhan Benoa"  width="100%" /> "Plastik itu sifatnya tidak mudah didaur ulang, maka kita meminta supaya pemerintah tidak usah ragu-ragu, sekarang disetop saja penggunaan plastik," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha. Politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa berdasarkan data PBB, kantong plastik menyumbang delapan juta ton sampah yang dibawa ke laut setiap tahunnya sehingga pada 2050 plastik bakal lebih banyak daripada ikan di laut.JAKARTA - Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kementerian yang dipimpinnya sudah tidak menggunakan air mineral dalam kemasan plastik sekali pakai sejak beberapa bulan terakhir. "Oh di kantor saya sudah lama," kata Darmin usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8/2019).  Baca Juga: Tolak Minuman Berbotol Plastik, Menteri Susi: Aku Kurang Suka Dia menyebutkan dalam rapat rapat yang dilakukan di kantornya, peserta rapat sudah tidak disuguhi dengan air mineral dalam botol plastik. "Mungkin sudah 6 bulan ini," kata Darmin Nasution. Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melarang adanya air mineral dalam kemasan plastik di acara-acara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena produk itu mengotori lingkungan. "KKP mengawali dengan tidak boleh lagi ada botol air mineral," kata Susi Pudjiastuti saat membuka simposium di KKP, Jakarta beberapa waktu lalu dikutip Antaranews.  Baca Juga: Menteri Susi: Tidak Boleh Lagi Ada Botol Plastik Air Mineral Menurut dia, yang melanggar akan kena sanksi berupa denda. Untuk itu, ujar dia, diharapkan ada pula mekanisme pelaporan sehingga hal tersebut berjalan efektif.  Susi juga mengemukakan, ketika berolahraga paddling atau mendayung di sejumlah lokasi di kawasan perairan Indonesia, masih menemukan banyak sampah plastik. Pemerintah dinilai perlu mengeluarkan regulasi yang melarang produk yang terbuat dari bahan plastik karena sampah plastik di berbagai daerah telah mencemaskan.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2018/07/18/51794/261559_medium.jpg" alt="Menteri Susi Angkat Bicara soal Kebakaran Kapal di Pelabuhan Benoa"  width="100%" /> "Plastik itu sifatnya tidak mudah didaur ulang, maka kita meminta supaya pemerintah tidak usah ragu-ragu, sekarang disetop saja penggunaan plastik," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha. Politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa berdasarkan data PBB, kantong plastik menyumbang delapan juta ton sampah yang dibawa ke laut setiap tahunnya sehingga pada 2050 plastik bakal lebih banyak daripada ikan di laut.